Kematian Irene Sokoy Mengguncang Sistem Kesehatan di Papua
Kematian tragis Irene Sokoy (31), seorang ibu hamil yang ditolak empat rumah sakit di Jayapura, akhirnya menggerakkan pemerintah pusat untuk segera menindaklanjuti kasus ini. Insiden ini tidak hanya menjadi perhatian masyarakat, tetapi juga memicu tindakan dari Kementerian Kesehatan yang kini tengah melakukan investigasi menyeluruh terhadap kegagalan layanan kesehatan yang terjadi.
Kasus ini telah mengguncang wilayah Papua dan membuat pemerintah daerah serta pusat harus meninjau ulang tata kelola fasilitas kesehatan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan bahwa tim investigasi sudah diberangkatkan ke Papua untuk mengumpulkan data awal di lapangan. Ia menjelaskan bahwa proses investigasi masih berlangsung dan akan membutuhkan beberapa hari karena melibatkan banyak pihak, termasuk Kemendagri, pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan seluruh rumah sakit yang terlibat.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menegaskan bahwa evaluasi dilakukan bukan hanya pada petugas medis, tetapi juga pada tata kelola, fasilitas, serta kesiapan daerah dalam menangani kasus gawat darurat. Menurut dia, kasus ini menjadi pembelajaran nasional bagi seluruh fasilitas kesehatan. Pemerintah, kata dia, terus memperkuat kapasitas rumah sakit daerah, meningkatkan kelas layanan, hingga membangun fasilitas khusus KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) di berbagai wilayah.
Penolakan Pasien dalam Kondisi Darurat
Penolakan pasien dalam kondisi darurat merupakan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan, khususnya Pasal 174 dan Pasal 438 yang dapat menimbulkan sanksi berjenjang. Aji menegaskan bahwa saat ini investigasi masih berjalan, dan hasil resminya diharapkan dapat menjadi dasar penindakan sekaligus pembenahan besar-besaran agar tragedi serupa tidak kembali terjadi di Papua maupun daerah lain di Indonesia.
“Kalau terbukti, ada sanksi ringan, sedang, hingga berat. Bisa teguran, administratif, atau lebih berat lagi. Tapi kita tunggu hasil evaluasinya,” ujar Aji.
Terkait kemungkinan adanya pelanggaran, Kemenkes menegaskan bahwa aturan hukum sudah sangat jelas. Ketika ditanya pihak mana yang paling bertanggung jawab atas peristiwa ini, Aji menyebut bahwa hasil investigasi akan menentukan. Tanggung jawab dapat berada pada pimpinan rumah sakit, tenaga kesehatan, atau pada kesalahan tata kelola rujukan antarfasilitas.
Perjalanan Panjang Irene Sokoy
Sebelumnya diberitakan, peristiwa nahas itu terjadi pada Minggu (16/11/2025) ketika Irene yang sedang hamil mulai merasakan kontraksi dan dibawa menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari. Sesampainya di RSUD, Irene tidak ditangani cepat padahal kondisinya memburuk. Proses pembuatan surat rujukan ke rumah sakit lainnya pun sangat lambat.
Keluarga kemudian membawa Irene ke RS Dian Harapan dan RSUD Abepura, namun kembali tidak mendapat layanan. Perjalanan dilanjutkan ke RS Bhayangkara, tempat keluarga diminta membayar uang muka Rp 4 juta karena kamar BPJS penuh. Irene akhirnya meninggal dunia pada Senin (17/11/2025) pukul 05.00 WIT setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan dari RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura, hingga RS Bhayangkara tanpa mendapatkan penanganan memadai.
Perintah Presiden Prabowo untuk Audit dan Perbaikan
Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan dilakukan audit dan perbaikan terhadap rumah sakit hingga para pejabar di Papua, menyusul kasus ibu hamil meninggal karena diduga tidak mendapatkan pelayanan memadai dari empat rumah sakit (RS) di Papua. Adanya perintah audit dan perbaikan dari Prabowo itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 24 November 2025.
“Saya melapor pada beliau (Presiden Prabowo). Jadi di antaranya itu, perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan, audit,” ujar Tito.
