Kehidupan Guru Honorer yang Berjuang Tanpa Kejelasan
Setiap Hari Guru Nasional, media sosial penuh dengan ucapan terima kasih dan apresiasi. Namun bagi banyak guru honorer, perayaan ini sering terasa jauh dari kenyataan. Di balik ungkapan manis tersebut, ada kisah keteguhan yang tidak selalu terlihat publik, termasuk kisah Hedi Ludiman dan Saras Wita. Mereka mengabdi tanpa kepastian, tetapi tetap memegang teguh keyakinan bahwa mendidik adalah panggilan hidup.
Pengalaman Hedi Ludiman: Mengajar Tanpa Honor
Hedi Ludiman sudah dua dekade mengajar praktik otomotif di sebuah SMK swasta di Kabupaten Sleman. Puluhan tahun ia mendidik siswa agar tak hanya paham teori, tetapi benar-benar terampil menangani kendaraan ringan hingga kendaraan berat. Namun tahun ajaran ini, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi: ia tidak lagi menerima honor mengajar dari sekolah.
“Sekarang saya sudah tidak menerima gaji. Karena muridnya sedikit,” ucap Hedi, ditemui Tribun Jogja, Selasa (25/11).
Honor Hedi sebelumnya memang tak seberapa. Dengan jam mengajar 24–34 jam pelajaran per minggu, ia menerima Rp10 ribu per jam, bukan per pertemuan, tetapi per bulan. Totalnya hanya sekitar Rp240 ribu, ditambah Rp50 ribu sebagai tunjangan penjaga alat. Dengan insentif dari negara Rp450 ribu, penghasilannya rata-rata hanya Rp300 ribu dari sekolah dan Rp450 ribu dari pemerintah.
Jumlah murid semakin sedikit, dan sekolah tak lagi mampu menggaji. Namun Hedi tak menuntut. Ia justru memilih tetap hadir demi murid-muridnya.
“Sebenarnya dapat atau tidaknya saya tidak tahu. Saya sudah tidak pernah minta,” katanya lirih. Untuk bertahan hidup, ia mengandalkan pekerjaan sambilan di bengkel kecil di rumah kerabatnya. “Selain insentif negara, saya nyambi bengkel di rumah, di rumahnya Pak Lik. Saya punya tiga anak. Kadang sebulan cukup, kadang tidak.”
Perjuangan Mempertahankan Rumah
Dalam beban hidup yang berat, keluarga Hedi masih harus menghadapi masalah lain yang tak pernah mereka duga, menjadi korban mafia tanah.
Rumah dan tanah seluas 1.474 meter persegi milik istrinya di Dusun Paten, Tridadi, Sleman, digelapkan setelah sertifikatnya dipinjam oleh seorang ibu dan anak yang ingin mengontrak rumah tersebut pada 2011. Kesepakatannya sederhana, sewa rumah selama lima tahun dengan harga Rp25 juta. Namun sertifikat yang “dipinjam” tak pernah kembali.
“Uang tabungan saya habis karena terkena masalah mafia tanah. Habis puluhan juta. Pikiran dan tenaga saya juga terforsir urusan ini,” cerita Hedi.
Sertifikat itu berganti kepemilikan, kemudian diagunkan ke bank, dan akhirnya dilelang. Kini rumah itu jatuh ke tangan pihak ketiga.
Hedi dan istrinya, Evi Fatimah, masih berjuang mendapatkan kembali hak mereka. Rencana melanjutkan pendidikan yang ia impikan pada 2011 terpaksa dikubur karena seluruh perhatian dan dana tersedot untuk mempertahankan rumah.
Di Hari Guru Nasional ini, Hedi mengaku hanya “diam”. Ia minder, karena meski sudah mengajar bertahun-tahun, ia belum memiliki gelar akademik. Namun tekadnya tetap teguh.
“Saya ingin tetap mengabdi agar anak-anak SMK trampil sesungguhnya, bukan hanya menjual ijazah,” tegasnya.
Guru Muda yang Hidup dari Iuran Guru ASN
Di wilayah perbukitan Kokap, Kulon Progo, cerita perjuangan guru honorer juga nyata melalui sosok Alfian Saras Wita (28). Dua tahun mengajar di SDN 1 Pripih, ia datang setiap pagi dengan semangat yang tak tampak seperti seorang guru yang hanya bergaji Rp300 ribu.
“Sebenarnya sangat kecil, tapi bagi saya ya cukup saja, yang penting bisa mengajar,” kata ibu satu anak itu, ditemui Selasa (25/11).
Saras pindah ke Kokap mengikuti suaminya pada 2023. Ia sempat mengajar TK di Purbalingga, sebelum akhirnya mendapat kabar bahwa SDN 1 Pripih membutuhkan guru kelas 3. Tanpa menunggu lama, ia mengajukan lamaran. Hanya seminggu kemudian, ia langsung diizinkan mengajar sebagai guru honorer murni.
Status honorer murni berarti ia tidak memiliki NUPTK, dan karena itu tidak bisa menerima honor dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun sekolah tak tega membiarkannya mengajar tanpa imbalan. Kepala Sekolah Mujiasih menuturkan, upah Rp300 ribu itu diambil dari iuran enam guru ASN, masing-masing menyumbang Rp50 ribu.
“Guru-guru juga senang dan rela melakukan iuran agar Saras bisa mendapatkan upahnya,” ujar Mujiasih.
Meski harus meninggalkan anaknya yang masih berusia dua bulan setiap hari, Saras tetap berangkat mengajar. Ia mengaku menemukan kebahagiaan saat bertemu murid-muridnya, kebahagiaan yang menutup rasa lelah.
Ayahnya pernah berpesan agar ia sungguh-sungguh dalam profesi ini, karena ia lulusan PGSD. Pesan itu menjadi pegangan baginya hingga kini.
Harapan dari Organisasi Guru
Ketua PGRI Kabupaten Sleman, Nur Suharyanto, berharap momentum Hari Guru Nasional menjadi waktu bagi para guru untuk meningkatkan kompetensi, baik pedagogik, profesional, kepribadian, maupun sosial.
Ia juga mendorong agar guru non-ASN secara bertahap dapat diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Mengenai jumlah guru honorer yang terancam diberhentikan karena tidak masuk database PPPK, ia mengaku belum menerima angka pasti.
“Tidak ada pastinya, belum ada. Dan ini salah satu yang harus diperjuangkan,” ujarnya.
Hedi dan Saras adalah dua dari ribuan wajah guru honorer di Indonesia. Mereka mengajar dengan hati, meski hidup dalam ketidakpastian. Honor yang tak seberapa, status yang tak jelas, dan beban hidup yang terus menekan tidak pernah membuat mereka berhenti datang ke kelas.
