Perubahan Paradigma Pendidikan Karakter dalam Permendikdasmen 6/2026

Perubahan Kebijakan Pendidikan Karakter dalam Permendikdasmen 6/2026

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) telah menjadi perhatian masyarakat luas. Peraturan ini menggantikan sekaligus menyempurnakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 yang lebih fokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Penting untuk memahami bahwa kebijakan seperti ini bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi yang terjadi. Setiap kebijakan harus didasarkan pada kajian empirik, tujuan yang jelas, serta indikator yang dapat diukur. Dalam konteks pendidikan karakter, kebijakan ini menunjukkan adanya perluasan ruang lingkup. Selain pencegahan dan penanganan kekerasan, upaya mewujudkan budaya sekolah yang aman dan nyaman juga menjadi fokus utama.

Tujuan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman

Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) merupakan pembangunan keseluruhan tata nilai, sikap, kebiasaan, dan perilaku di lingkungan sekolah. Tujuannya adalah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan spiritual, pelindungan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital bagi seluruh warga sekolah.

Perubahan paradigma penguatan pendidikan karakter tidak hanya berfokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan, tetapi lebih mendorong penguatan nilai, sikap, dan perilaku positif di lingkungan satuan pendidikan. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan partisipatif.

Penyelenggaraan BSAN

Penyelenggaraan BSAN melibatkan beberapa aspek penting, antara lain:

• Penguatan tata kelola – Memastikan sistem manajemen yang efektif dan transparan.
• Edukasi warga sekolah – Memberikan pemahaman tentang pentingnya budaya sekolah yang aman dan nyaman.
• Penguatan peran warga sekolah – Melibatkan guru, siswa, dan orang tua dalam proses penguatan karakter.
• Respons dan penanganan pelanggaran – Mengembangkan mekanisme penanganan yang sesuai dengan tingkat pelanggaran.
• Tanggung jawab Kementerian dan Pemerintah Daerah – Menjaga koordinasi antara pusat dan daerah.
• Peran pemangku kepentingan – Melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam pendidikan.

Perubahan Penting dalam Kebijakan

Salah satu perubahan signifikan dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 adalah penghapusan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan. Kebijakan ini bertujuan untuk memberdayakan perangkat yang sudah ada di satuan pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya, seperti wakil kepala sekolah, guru bimbingan konseling, guru wali, dan guru mapel terkait.

Selain itu, regulasi ini juga menegaskan bahwa Satuan Tugas (Satgas) yang sudah dibentuk tidak lagi berfungsi. Gantiannya adalah Kelompok Kerja (Pokja) di tingkat pemerintah daerah. Pokja diperluas keanggotannya, termasuk polisi dan organisasi sosial masyarakat. Ketua Pokja adalah Sekretaris Daerah, wakil ketuanya dari Kepala BAPPEDA, dan Koordinatornya berasal dari Dinas Pendidikan. Struktur ini diharapkan bisa mendukung kinerja Pokja dengan sumber daya yang cukup.

Pendekatan Humanis dan Partisipatif

Permendikdasmen Nomor 6/2026 memiliki semangat untuk meminimalkan pemberian sanksi keras, lebih menekankan kepada sanksi sosial dan administratif yang bersifat edukatif. Sanksi ini tidak diskriminatif, tidak melanggar hak anak, dan disepakati bersama sesuai dengan kearifan lokal dan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pendekatan yang digunakan lebih partisipatif, bukan pendekan yang bersifat struktural. Sekolah juga diminta untuk melakukan deteksi dini dalam rangka mengidentifikasi potensi gangguan keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekolah lebih awal, baik dari karakteristik warga sekolah, potensi gangguan, maupun kanal aduan.

Peran Murid dalam Penguatan Karakter

Permendikdasmen Nomor 6/2026 secara eksplisit memandatkan pelibatan murid untuk berperan aktif. Mulai dari penyusunan kesepakatan kelas/tata tertib/kode etik, pengembangan forum komunikasi antar-murid, hingga penerapan metode pendidik sebaya, tutor sebaya, atau pendekatan serupa. Murid tidak lagi dianggap sebagai “objek”, akan tetapi punya peran aktif untuk bisa melakukan perubahan-perubahan.

Perubahan Pendekatan Penanganan Kekerasan

Ada perubahan pendekatan konsep penanganan kekerasan, dari litigasi ke non litigasi, khususnya penanganan kekerasan yang dilakukan oleh murid dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Perubahan ini berdampak kepada respon dan penanganan laporan pelanggaran yang terbagi menjadi dua mekanisme, yaitu:

• Penanganan pelanggaran kolaboratif – Pelanggaran dari tata tertib dan kode etik akan ditangani oleh sekolah dengan mengedepankan mediasi, pembinaan, dan edukasi.
• Mekanisme rujukan – Pelanggaran dari ketentuan peraturan perundang-undangan maka satuan pendidikan akan merujuknya kepada Pokja atau pihak yang berwenang.

Regulasi ini melakukan pendekatan yang lebih humanis, komprehensif, dan partisipatif. Sisi humanisnya bisa tergambar ketika penanganan pelanggaran terkait dengan tata tertib/kode etik lebih ditekankan kepada mediasi dan edukasi, semangatnya tidak diarahkan ke ranah hukum kecuali sudah diatur.

Dengan demikian, permendikdasmen 6/2026 tidak hanya menjadi langkah penting dalam penguatan pendidikan karakter, tetapi juga membuka ruang untuk partisipasi aktif semua pihak dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.