Penutupan Poli Klinik RSUD Atambua, Dokter Spesialis Bantah Aksi Mogok
Dokter spesialis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua, dr. Madeline J. Langgar, memberikan penjelasan terkait aksi penutupan sementara poli klinik yang dilakukan selama sekitar empat hari. Ia menyatakan bahwa tindakan tersebut bukanlah aksi mogok, melainkan upaya untuk menarik perhatian pihak manajemen agar dapat berkomunikasi langsung.
Penutupan poli klinik dilakukan sebagai bentuk protes atas beberapa isu yang telah berlangsung selama enam bulan terakhir. Salah satunya adalah masalah tunjangan khusus dari pemerintah pusat bagi dokter spesialis di daerah 3T untuk tahun anggaran 2025 dan 2026. Namun, dana tersebut tidak terealisasi karena kendala administratif di tingkat manajemen. Meski demikian, para dokter tetap menjalankan tugasnya dan berharap hak mereka dapat diperoleh pada tahun berikutnya.
Pelayanan Tetap Berjalan Meski Poli Klinik Ditutup
Dokter yang telah mengabdi selama 28 tahun ini menegaskan bahwa pelayanan medis tetap berjalan meskipun poli klinik ditutup. Ia menjelaskan bahwa layanan tetap dilakukan melalui IGD, ruang operasi, kamar bersalin, serta pelayanan visite bagi pasien rawat inap. “Kami tidak mogok. Kami tetap melakukan pelayanan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya kejanggalan dalam pengelolaan insentif. Para dokter menerima informasi bahwa insentif daerah akan turun dari Rp30 juta menjadi Rp15 juta. Namun, informasi tersebut tidak disampaikan secara resmi atau melalui sosialisasi yang jelas. Hal ini memicu ketidakpuasan di kalangan dokter spesialis.
Kritik terhadap Kebijakan Pembagian Insentif
Dr. Madeline juga mempertanyakan kebijakan pembagian insentif berdasarkan masa kerja. Menurutnya, kompetensi dokter spesialis dianggap setara, baik yang memiliki pengalaman dua tahun maupun 18 tahun. “Tidak ada perbedaan dalam tindakan medis. Jadi sangat miris jika insentif dibagi berdasarkan masa kerja,” tegasnya.
Pada 7 April 2026, para dokter memutuskan menutup sementara poli klinik untuk menunggu kejelasan dari pihak manajemen. Namun, di hari yang sama mereka masih tetap melakukan pelayanan, termasuk tindakan operasi pada malam hari. Ia juga mengungkapkan adanya kejanggalan terkait Surat Keputusan (SK) insentif. Pada pagi hari, Direktur menyampaikan SK belum tersedia, namun pada malam harinya SK sudah diterima dengan tanggal penandatanganan 26 Februari 2026.
Peran DPRD dalam Mediasi
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Belu, Ketua DPRD, Feby Djuang, menyampaikan kesimpulan penting. Pertama, pelayanan poli spesialis akan kembali dibuka mulai besok. Kedua, SK insentif dokter spesialis akan ditinjau kembali dengan nilai minimal Rp10 juta. Ketiga, DPRD merekomendasikan pembenahan manajemen RSUD.
Bupati Belu, Willybrodus Lay, menyampaikan kekecewaannya atas sikap para dokter yang tidak menemui Wakil Bupati saat upaya mediasi dilakukan. “Saya merasa ini suatu bentuk penghinaan kepada pimpinan daerah,” tegasnya.
Penyesuaian Insentif dan Efisiensi Anggaran
Bupati menjelaskan bahwa penyesuaian insentif dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, termasuk tingginya angka kemiskinan, stunting, serta keterbatasan anggaran. Ia menegaskan bahwa skema insentif dibuat berdasarkan tingkat senioritas dan efisiensi sesuai arahan Presiden.
Sementara itu, Direktur RSUD Mgr. Gabriel Manek, dr. Vincentius Adrianus Leo, menjelaskan bahwa insentif yang sebelumnya sebesar Rp35 juta kini disesuaikan menjadi Rp7,5 juta untuk masa kerja 0-3 tahun, Rp12,5 juta untuk 4-8 tahun, dan Rp15 juta bagi dokter dengan masa kerja di atas 8 tahun. Namun, para dokter tidak setuju dengan angka tersebut. Padahal, untuk tahun ini juga mendapatkan tunjangan khusus dari pusat sebesar Rp30 juta.
Pihak rumah sakit bersama pemerintah daerah sebenarnya telah menyiapkan anggaran insentif tersebut. Bahkan, penandatanganan Surat Keputusan (SK) terkait pembayaran insentif telah dilakukan, namun belum mendapat kesepakatan dari para dokter spesialis.
Kesimpulan dan Komitmen Pelayanan
Di akhir pernyataannya, dr. Madeline J. Langgar kembali menegaskan bahwa pelayanan di poli klinik akan kembali dibuka pada 11 April 2026 sebagai bentuk komitmen pelayanan kepada masyarakat. “Kami pastikan besok pelayanan poli klinik kembali dibuka,” tegasnya.
DPRD berharap, dengan langkah tersebut, polemik yang terjadi dapat segera diselesaikan dan pelayanan kesehatan di RSUD Atambua kembali berjalan normal.
