KPK Mengubah Status Penahanan Yaqut Cholil Qoumas
Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menuai perhatian luas dan menjadi sorotan publik. Awalnya, Yaqut ditahan di rumah, namun setelah adanya kritik publik, KPK akhirnya mengembalikan status penahanannya ke rumah tahanan (rutan). Keputusan ini diambil pada Senin (23/3/2026).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang terus berjalan, meskipun mendapatkan tekanan dari masyarakat. Ia juga memberikan apresiasi kepada publik yang terus mengawasi penanganan kasus korupsi kuota haji 2023-2024.
“Dalam kesempatan ini, kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terus mengawal dan mendukung KPK dalam penanganan perkara ini,” ujar Budi Prasetyo.
KPK menegaskan bahwa penyidikan tidak akan berhenti setelah pengalihan status penahanan ini. Target utama adalah segera melimpahkan berkas perkara ke tahap penuntutan agar persidangan dapat segera digelar.
“Kami pastikan penyidikan perkara akan terus berprogress sesuai mekanisme dan ketentuan perundangan yang berlaku, untuk melengkapi berkas penyidikannya dan segera limpah ke tahap penuntutan,” jelasnya.
Pengalihan Status Penahanan
Keputusan pengalihan jenis penahanan ini merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan yang terus berjalan terhadap Gus Yaqut yang sebelumnya menjalani tahanan rumah. Dijebloskan kembali ke Rutan KPK, langkah ini sekaligus mengakhiri masa tahanan rumah yang sebelumnya dijalani Gus Yaqut sejak beberapa hari lalu di kediamannya, kawasan Condet, Jakarta Timur.
“Hari ini, Senin tanggal 23 Maret 2026, KPK melakukan proses pengalihan jenis penahanan terhadap Tersangka Saudara YCQ dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kuota haji, dari tahanan rumah untuk kembali menjadi tahanan Rutan KPK,” ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (23/3/2026).
Sebelum dipindahkan kembali ke sel tahanan, Gus Yaqut menjalani serangkaian prosedur medis. Saat ini, yang bersangkutan terpantau berada di Rumah Sakit Bhayangkara Polri untuk memastikan kondisi fisiknya sebelum dieksekusi ke Rutan.
“Dalam prosesnya, diperlukan serangkaian proses pemeriksaan kesehatan terhadap yang bersangkutan. Untuk saat ini, pemeriksaan kesehatan oleh dokter masih berlangsung di RS Bhayangkara Said Sukanto, Jakarta Timur,” tambah Budi.
KPK meminta publik untuk bersabar menunggu hasil pemeriksaan kesehatan tersebut selesai dilakukan oleh tim dokter kepolisian.
Kritik Publik atas Kebijakan KPK
Sebelumnya, koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menanggapi, apa yang dilakukan KPK tersebut menjengkelkan, karena dilakukan diam-diam. Ia menyatakan bahwa KPK telah melakukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya.
“Selamat kepada KPK yang mampu memecahkan rekor dan layak masuk Museum Rekor Indonesia atau MURI. Karena apa? Ya, sejak berdirinya tahun 2003 sampai sekarang belum pernah melakukan pengalihan penahanan,” kata Boyamin, Senin (23/3/2026).
Ia menjelaskan masyarakat dikejutkan dengan KPK telah mengalihkan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dugaan korupsi penambahan kuota haji 2024 yang telah ditahan beberapa hari yang lalu.
“Inilah betul-betul memecahkan rekor dan KPK sangat harus diapresiasi dengan kekecewaan-kekecewaan dari masyarakat yang begitu jengkel,” imbuhnya.
Boyamin juga menilai hal itu juga akan menimbulkan kerusakan sistem di mana tahanan-tahanan yang lain akan juga menuntut hal yang sama.
Desakan untuk Periksa Pimpinan KPK
Mantan penyidik KPK, Praswad Nugraha, menilai kebijakan pemberian status tahanan rumah pada Gus Yaqut merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah KPK berdiri. Ia menegaskan bahwa praktik ini bukan hanya janggal, tetapi juga membuka ruang abu-abu dalam standar penegakan hukum.
Menurutnya, status tahanan rumah secara nyata memberikan ruang bagi tersangka untuk melakukan konsolidasi kekuatan, mengatur strategi, bahkan mengupayakan intervensi dari pihak luar agar dapat lolos dari jeratan hukum.
“Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menyelidiki secara serius kemungkinan adanya intervensi terhadap KPK yang menyebabkan pelanggaran terhadap sistem dan integritas yang selama ini dijaga,” ujarnya.
Lebih lanjut, Praswad memperingatkan bahwa jika satu tersangka dapat memperoleh perlakuan istimewa tersebut, maka sangat mungkin seluruh tahanan KPK akan menuntut hal yang sama.
Kritik Terhadap Kebijakan KPK
Kritik senada juga dilontarkan oleh Ketua IM57+ Institute yang juga eks penyidik KPK, Lakso Anindito. Ia menyoroti bahwa tindakan memindahkan Gus Yaqut ke Condet tidak dapat dilihat sebagai tindakan hukum biasa dalam KUHAP, mengingat keistimewaan ini diberikan tanpa adanya alasan khusus seperti kebutuhan perawatan medis di rumah sakit.
Lakso memandang tindakan ini mencederai prinsip equality before the law (kesetaraan di hadapan hukum), terlebih status tersangka Gus Yaqut justru semakin kokoh pasca-KPK memenangkan praperadilan.
Lakso secara khusus menyoroti urgensi peran Presiden Prabowo dalam menjaga marwah penegakan hukum di Indonesia.
Sebagai informasi, Eks Menag Yaqut ditahan oleh penyidik KPK sejak Kamis (12/3/2026). Ia berstatus sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang terkait alokasi kuota haji tambahan periode 2023–2024.
Praktik rasuah yang menjeratnya ditaksir telah merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp 622 miliar.
