Bupati Pati Terjaring OTT KPK, Dugaan Korupsi Jual Beli Jabatan Perades
Bupati Pati, Sudewo, dikabarkan terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (19/1/2026). Kasus ini terkait dugaan korupsi jual beli jabatan dalam proses pengisian perangkat desa (perades) pada tahun 2024. Perades merupakan proses rekrutmen untuk mengisi jabatan kosong seperti Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), atau Kepala Dusun (Kadus).
Pemeriksaan terhadap Bupati Sudewo dilakukan di Polres Kudus. Sementara itu, pihak lain yang terlibat dalam kasus ini juga diperiksa di lokasi berbeda. KPK dikabarkan telah menyita uang tunai dalam jumlah besar yang dimasukkan ke dalam dua koper. Salah satu koper tersebut diduga berasal dari Camat Jaken, dengan estimasi nilai uangnya mencapai ratusan miliar.
KPK masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini dan akan menentukan status hukum para pihak yang terlibat dalam waktu 1×24 jam sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Penyidik KPK Lakukan Pemeriksaan Intensif
Saat ini, Bupati Sudewo sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK. Selain Sudewo, beberapa pejabat lain seperti Kepala Dispermades Pati Tri Haryama, Camat Jaken Tri Agung Setiawan, serta sejumlah kepala desa juga disebut ikut dimintai keterangan. Namun, Camat Jaken diketahui menjalani pemeriksaan di lokasi berbeda, yaitu di Polsek Sumber, Kabupaten Rembang.
Dalam pernyataannya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa operasi senyap ini masih berlangsung hingga saat ini. Ia meminta publik untuk bersabar menunggu hasil pemeriksaan tim di lapangan. “Nanti kami akan update perkembangannya. Siapa saja yang diamankan, siapa saja yang dilakukan pemeriksaan, nanti kami akan sampaikan,” jelas Budi.
Korupsi dan Bentuk-bentuknya
Korupsi adalah perbuatan menyalahgunakan jabatan, wewenang, atau kepercayaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Contoh dari tindakan korupsi antara lain menerima suap, menggelapkan uang, memanipulasi anggaran, atau memperkaya diri sendiri secara melawan hukum.
Dalam kasus ini, dugaan korupsi terkait jual beli jabatan dalam pengisian perades menjadi fokus utama. Proses pengisian jabatan di tingkat desa sering kali menjadi medan bagi praktik-praktik tidak sehat, termasuk penerimaan uang pelicin atau penyuapan.
Persiapan Pemakzulan Bupati Sudewo
Sebelum dikabarkan terkena OTT KPK, Bupati Sudewo sempat diusulkan untuk dimakzulkan karena sejumlah kebijakannya dinilai bermasalah. Salah satu kebijakan yang kontroversial adalah rencana kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Kebijakan ini mendapat penolakan dari masyarakat Pati karena dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Meskipun begitu, DPRD Pati akhirnya memutuskan untuk tidak melakukan pemakzulan terhadap Sudewo. Keputusan ini diambil setelah rapat paripurna pada 31 Oktober 2025 lalu. Mayoritas anggota legislatif, yakni 6 fraksi seperti PKS, Golkar, PPP, PKB, Demokrat, dan Gerindra, memilih opsi rekomendasi perbaikan kinerja Sudewo. Sementara itu, 13 anggota dewan yang didominasi Fraksi PDIP mendukung pemakzulan.
Respons Bupati Sudewo Setelah Gagal Dimakzulkan
Setelah gagal dimakzulkan, Sudewo mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak euforia dan meminta seluruh pendukungnya itu untuk bersyukur tanpa perayaan yang berlebihan. Ia juga mengajak semua pihak, termasuk yang kontra terhadap dirinya, untuk bersama-sama membangun Pati.
“Tidak perlu euforia, hiburan, konvoi. Selamatan-selamatan, itu pun tidak usah, pokoknya biasa saja, mengalir, membangun Pati,” kata Sudewo, Sabtu (1/11/2025). Dia pun mengajak semua pihak, termasuk yang kontra terhadap dirinya, untuk bersatu dan bergandengan tangan untuk membangun Pati.
Status Hukum Masih Dalam Proses
Hingga berita ini diterbitkan, tim penindakan KPK masih berada di lokasi untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap sejumlah pihak. KPK akan segera mengumumkan konstruksi perkara, barang bukti, serta status hukum para pihak yang diamankan dalam waktu dekat.
