My WordPress Blog
Hukum  

Mahfud MD: Jangan Biarkan Negara Dikuasai Para Penjahat

Mahfud MD menegaskan bahwa negara harus kuat agar tidak dikuasai oleh para penjahat. Hal ini disampaikannya sebagai salah satu langkah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di negara ini. Menurutnya, negara yang kuat akan mampu mengatasi berbagai masalah yang ada, termasuk masalah kejahatan yang kerap mengancam stabilitas negara.

Dalam sebuah acara diskusi, Mahfud MD menyatakan bahwa negara tidak boleh membiarkan dirinya dikuasai oleh para bandit. Sebaliknya, negara harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menangkal segala bentuk ancaman yang datang dari para penjahat. Hal ini penting dilakukan agar negara dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat hidup dalam keadaan yang aman dan tenteram.

Mahfud MD juga menekankan bahwa negara harus memiliki sistem hukum yang kuat dan efektif untuk menindak para penjahat. Selain itu, pemerintah juga harus bekerja sama dengan masyarakat untuk mencegah dan memberantas kejahatan. Dengan demikian, negara dapat terhindar dari pengaruh negatif para penjahat dan masyarakat dapat hidup dalam keadaan yang lebih baik.

Dengan mengutip pernyataan Mahfud MD, dapat disimpulkan bahwa negara harus kuat, bukan dikuasai oleh para bandit. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di negara ini. Mari bersama-sama membangun negara yang kuat dan bebas dari pengaruh negatif para penjahat.

Pinrangpost.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merasa prihatin dengan situasi hukum di Indonesia saat ini. Ia mengatakan bahwa negara seharusnya tidak boleh didikte oleh bandit dan pihak yang bertanggung jawab harus bertindak tegas.

Hal tersebut disampaikan oleh Mahfud MD dalam Program Terus Terang berjudul ‘Jangan Biarkan Negara Didikte Bandit’ yang diunggah di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (14/1/2025). Ia menyoroti sejumlah kasus hukum yang terjadi di Indonesia, seperti kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang merugikan negara hingga Rp300 triliun, kasus pagar laut, kasus suap hakim yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, dan mobil dinas pejabat negara RI 36 yang Patwalnya dinilai arogan.

“Saya merasa prihatin dan terluka melihat situasi ini. Bukan hanya karena rasa ketidakadilan, tapi juga rasa nasionalisme saya terlukai. Bagaimana mungkin negara sebesar Indonesia diperintah oleh bandit-bandit seperti ini dan negara diam saja,” ujar Mahfud MD pada Rabu (15/1/2025).

Mahfud MD juga menyoroti sikap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut yang saling lempar tanggung jawab dan mengaku tidak tahu. Menurutnya, setiap urusan telah ditentukan tugasnya dan tidak ada alasan untuk tidak mengetahuinya.

“Contohnya saja kasus mobil dinas RI 36, semua pihak mengaku tidak tahu dan saling menyalahkan. Padahal seharusnya setiap pejabat mengetahui aturan dan tanggung jawabnya. Saya sendiri selama belasan tahun menggunakan mobil dinas dan istri saya tidak boleh naik tanpa ada saya di dalamnya,” cerita Mahfud MD.

“Apalagi anak atau orang lain, apalagi preman yang duduk di dalamnya, itu tidak boleh. Ajudan saya harus mencatat siapa yang memakai mobil tersebut setiap saat,” lanjutnya.

Mahfud MD menegaskan bahwa mobil dinas pejabat tidak boleh digunakan oleh orang lain tanpa ada pejabatnya di dalamnya. Ia juga merasa tersinggung dengan sikap pihak-pihak yang tidak jujur dan merasa bahwa negara sebesar Indonesia seharusnya tidak mengalami hal seperti ini.

Askanah Ratifah

Penulis yang memiliki perhatian besar pada dunia kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ia suka mengikuti jurnal kesehatan, melakukan yoga, dan mempelajari resep makanan sehat. Menurutnya, informasi yang benar adalah kunci hidup lebih baik. Motto: “Tulisan yang sehat membawa pembaca sehat.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *