pinrangpost.com – JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Pertamina Patra Niaga yang diduga merugikan negara hingga Rp193,7 triliun. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, mengungkapkan bahwa Pertamina Patra Niaga telah mengabaikan pasokan minyak dalam negeri dengan berbagai alasan.
Menurut Qohar, tersangka Riva Siahaan selaku Direktur Utama Pertamina Patra Niaga bersama dengan tersangka Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Optimasi Feedstock dan Produk, serta Yoki Firnandi selaku Dirut PT Pertamina Internasional Shipping telah mengadakan rapat untuk memutuskan impor minyak mentah. “Ada pemufakatan jahat antara tersangka SDS, tersangka AP, tersangka RS dan tersangka YF bersama DMUT/broker, yakni tersangka MK, tersangka DW, dan tersangka GRJ sebelum tender dilaksanakan dengan kesepakatan harga yang sudah diatur,” ujar Qohar pada Selasa (25/2/2025).
Qohar juga mengungkapkan bahwa Riva telah mengimpor bahan bakar minyak dengan kadar RON 90 atau setara dengan Pertalite, padahal dalam kesepakatan dan pembayarannya tertulis pembelian RON 92. “Kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada,” katanya.
Tersangka juga diduga telah melakukan mark up kontrak shipping yang dilakukan oleh tersangka Yoki sehingga negara harus membayar fee sebesar 13-15 persen. Dari situ, tersangka M Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa diduga telah memperoleh keuntungan.
“Ketika kebutuhan minyak dalam negeri mayoritas diperoleh dari produk impor secara melawan hukum, maka komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk penetapan HIP atau harga indeks pasar, BBM untuk dijual kepada masyarakat menjadi mahal atau lebih tinggi sehingga dijadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi bahan bakar minyak setiap tahun melalui APBN,” jelas Qohar.
