Ponsel Android di Korea Utara: Alat Pengawasan Negara yang Menyeluruh
Ponsel Android di Korea Utara tidak hanya sekadar alat komunikasi biasa, melainkan merupakan instrumen negara yang dirancang untuk membatasi komunikasi, menyaring informasi, dan memantau aktivitas pengguna secara menyeluruh. Akses ke internet global dan aplikasi populer sepenuhnya diblokir, diganti dengan intranet tertutup yang hanya berisi konten resmi negara. Sistem ini juga menyensor kata-kata tertentu, seperti “Korea Selatan”, serta menyebarkan propaganda negara.
Selain itu, ponsel bisa mengambil screenshot otomatis, menandai file dari luar sistem resmi, serta mengontrol berbagi data dan Bluetooth. Meski sangat membatasi privasi, perangkat seperti Samtaesung 8 justru menjadi ponsel populer di Korea Utara.
Membongkar Sistem HP Android Korea Utara
Salah satu kanal YouTube teknologi terkenal, Mrwhosetheboss, telah membongkar isi sistem dari HP Android yang digunakan di Korea Utara dalam video bertajuk “Testing North Korea’s Illegal Smartphones”. Dalam video tersebut, Arun Maini menjajal dua ponsel yang berhasil diselundupkan keluar dari negara tersebut. Salah satu ponsel yang diuji adalah Haeyang 710, sedangkan yang lainnya adalah model flagship bernama Samtaesung 8.
Meski tampil seperti ponsel Android pada umumnya, perangkat tersebut dinilai jauh dari konsep ponsel pribadi. Menurut Maini, ponsel Android Korea Utara lebih layak disebut sebagai instrumen pengawasan negara. Klaim tersebut didasarkan pada temuan bahwa seluruh sistem HP Android Korea Utara itu dirancang untuk membatasi komunikasi, menyaring informasi, dan memantau aktivitas pengguna secara menyeluruh.
Blokir Akses Internet dan Aplikasi Global
Salah satu bentuk sensor paling mencolok dari ponsel Android ini adalah pemblokiran total pada akses internet dan aplikasi global. Kedua ponsel yang diuji tidak bisa menggunakan Wi-Fi secara bebas. Untuk mengakses jaringan, pengguna harus membuka aplikasi khusus bernama “Mirae” dan memasukkan identitas pribadi. Namun, akses tersebut bukan ke internet bebas, melainkan ke intranet tertutup yang hanya berisi situs resmi dan konten yang telah disetujui pemerintah.
Aplikasi populer seperti Google, media sosial, hingga aplikasi pesan instan juga sepenuhnya diblokir. Hal ini membuat pengguna tidak bisa mengakses informasi luar negeri atau berkomunikasi dengan dunia luar.
Menyebar Propaganda Negara
Selain pembatasan internet dan aplikasi global, sistem operasi (OS) di HP juga dikontrol sedemikian rupa. Maini mengatakan OS ponsel Android dari Korea Utara ini tampak menjalankan Android 10 atau 11, OS yang tergolong cukup lawas. Di samping OS yang lawas, seluruh aplikasi di dalamnya yang merupakan tiruan buatan Korea Utara. Beberapa aplikasi utama di ponsel, seperti browser, kalender, kamera, hingga pemutar musik, tidak bisa menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.
Aplikasi-aplikasi tersebut justru dipakai untuk menampilkan konten propaganda negara. Maini menyebut beberapa aplikasi bahkan hanya menampilkan informasi tentang pemimpin dan ideologi negara.
Sensor Keras Kata “Korea Selatan”
HP Android Korea Utara ini juga memiliki sensor ketat yang diterapkan hingga ke level pengetikan. Dalam uji coba, Maini menunjukkan bahwa kata “Korea Selatan” tidak bisa diketik secara normal. Sistem akan otomatis menggantinya dengan istilah bernada propaganda, seperti “negara boneka”, atau menyamarkannya dengan tanda bintang. Istilah gaul modern dan referensi budaya populer dari Korea Selatan juga memicu peringatan sistem.
Dalam beberapa kasus, teks yang diketik pengguna akan otomatis diubah ke versi yang dianggap sesuai dengan ideologi negara.
Memata-matai Pengguna
Selain pembatasan, ponsel Android Korea Utara juga memiliki fitur pengawasan tersembunyi yang memata-matai aktivitas pengguna. HP ini bisa secara otomatis mengambil tangkapan layar setiap kali pengguna membuka aplikasi. Screenshot tersebut disimpan di dalam sistem, sehingga aktivitas pengguna dapat ditelusuri sewaktu-waktu.
Temuan ini serupa dengan laporan BBC beberapa waktu lalu, yang menyebut ponsel Korea Utara rutin mengambil screenshot setiap beberapa menit dan memblokir kata-kata tertentu yang dianggap terlarang. Pembatasan ketat lainnya juga berlaku pada berbagi foto, pengiriman file, hingga penggunaan Bluetooth. File yang berasal dari luar sistem resmi akan ditandai dan berpotensi dihapus.
Batasan Pemasangan Aplikasi
Untuk memasang aplikasi baru, pengguna harus datang langsung ke toko resmi dan memperoleh izin pemerintah dengan batas waktu penggunaan tertentu. Hal ini membatasi kebebasan pengguna dalam mengakses aplikasi baru dan memperkuat kontrol negara atas sistem ponsel.
Di akhir videonya, Maini menyimpulkan bahwa Korea Utara tidak mengenal konsep ponsel pribadi. Seluruh sistem ponsel dirancang agar pengguna tidak bisa berkomunikasi bebas, mengakses informasi luar, maupun menyimpan data tanpa pengawasan negara.
Dengan pembatasan dan pengawasan ketat itu, sebagian besar pengguna mungkin berpikir tak akan menggunakan HP tersebut. Namun, siapa sangka HP yang tak lazim dan mengorbankan privasi pengguna itu justru populer di Korea Utara. Samtaesung 8 menjadi ponsel paling populer di Korea Utara pada 2024 lalu, bersama dengan HP lainnya bernama Chongsong 234 dan Chongsong 222.
