Penangkapan Wali Kota Madiun dalam Operasi KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi senyap pada Senin (19/1/2026), yang mengakibatkan penangkapan 15 orang, termasuk Wali Kota Madiun Maidi dan Kepala Dinas PUPR Thariq Megah. Operasi ini dilakukan di wilayah Kota Madiun, Jawa Timur, dan diduga terkait dugaan praktik suap fee proyek serta penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
9 Orang dan Barang Bukti Dibawa ke Jakarta
Setelah operasi tersebut, sebanyak 9 orang, termasuk Wali Kota Maidi, dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif selama 1×24 jam. Selain itu, tim KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang ditemukan di lokasi penangkapan.
Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, mengonfirmasi bahwa operasi penyelidikan tertutup sedang berlangsung. Ia menyatakan bahwa pihaknya sedang memeriksa sejumlah orang yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi.
Sejumlah Pejabat Turut Dibawa ke Jakarta
Selain Maidi, beberapa pejabat lain juga turut diamankan. Di antaranya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun, Thariq Megah. Sementara Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto dan Kepala Dinas PUPR lainnya, Suwarno, hanya dimintai keterangan di Mapolres Madiun, namun tidak ikut dibawa ke Jakarta.
Kapolres Madiun, AKBP Kemas Indra Natanegara, mengonfirmasi penggunaan fasilitas Polres untuk pemeriksaan oleh tim KPK. Ia menyebut bahwa tim KPK datang sekitar pukul 8.30 WIB pagi hari.
Dugaan Korupsi Fee Proyek dan Dana CSR
Menurut informasi yang dihimpun, Maidi terjerat dalam kasus dugaan praktik suap fee proyek dan penyalahgunaan dana CSR. Budi Prasetyo menyatakan bahwa peristiwa OTT ini diduga terkait dengan dua isu utama tersebut.
Tiba di Gedung KPK
Maidi tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Senin (19/1/2026) sekira pukul 22.36 WIB. Ia menggunakan mobil Toyota Innova Reborn berwarna hitam yang diterbangkan dari Bandara Juanda menuju Bandara Soekarno-Hatta. Saat tiba di gedung KPK, Maidi mengenakan jaket biru, topi biru, dan celana bahan hitam. Ia sesekali melempar senyum ke arah wartawan dan membawa tas besar berwarna biru serta pouch.
Meski tengah menghadapi proses hukum terkait dugaan korupsi, Maidi tetap menunjukkan sikap tenang. Ia sempat melontarkan pernyataan mengenai dedikasinya terhadap Kota Madiun saat dicecar pertanyaan oleh awak media di lobi gedung KPK. “Saya tidak pernah lelah membangun Kota Madiun. Kalau ada kekurangan, doakan saja,” ucap Maidi singkat sebelum memasuki gedung KPK.
Tunggu 1×24 Jam
Kini, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan tersebut. Budi Prasetyo menambahkan bahwa status mereka akan segera diumumkan setelah pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih selesai dilakukan.
Tanggapan PSI Jatim
Partai Solidaritas Indonesia Jawa Timur (PSI Jatim), partai yang mengusung Maidi saat Pilkada 2024, menghormati proses hukum KPK yang diketahui mengamankan Maidi. Wakil Ketua DPW PSI Jatim, Erick Komala, mengatakan semua pihak harus menghormati proses ini. “Kita harus menghormati apa yang dilakukan oleh KPK,” kata Erick.
