Polri Bentuk Direktorat PPA dan PPO di 11 Polda dan 22 Polres

Peluncuran Direktorat PPA dan PPO di 11 Polda dan 22 Polres

Mabes Polri meluncurkan pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) di 11 Polda dan 22 Polres di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil untuk memperkuat penanganan kasus TPPO yang mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak.

Peluncuran direktorat baru ini dilakukan di Aula lt.9 Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026). Hadir dalam acara tersebut Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, serta beberapa menteri terkait seperti Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, dan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.

Data Korban TPPO

Berdasarkan data Bareskrim Polri, korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada rentang tahun 2019-2023 mencapai 2.265 korban. Dari angka tersebut, 51 persen adalah perempuan, 47 persen menyasar anak-anak, dan 3 persen laki-laki. Data ini mencerminkan bahwa 98 persen kasus TPPO memang menyasar perempuan dan anak.

Kapolri berharap pembentukan Dit PPA dan PPO dapat menuntaskan permasalahan kasus tersebut, termasuk fenomena puncak gunung es atau hanya sebagian kecil perkara yang terungkap. Ia mengatakan selama ini banyak terjadi di lapangan para korban tidak berani melaporkan peristiwa tindak pidana yang mereka alami.

Perlindungan bagi Pelapor

Kondisi ini tak lepas dari efek tindak pidana yang menimbulkan traumatik bagi korbannya. Terlebih para korban juga melihat peristiwa yang dia alami sebagai sebuah aib pribadi. Namun selama satu tahun penuh Polri melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk membangkitkan keberanian dari para korban untuk melapor.

Kapolri memastikan semua pelapor akan terlindungi baik identitas maupun tindak ancaman dari pelakunya. “Tadi kita sampaikan bahwa selama satu tahun dilaksanakan kegiatan sosialisasi untuk membangkitkan keberanian dari masyarakat yang menjadi korban, untuk betul-betul meyakini bahwa pada saat melapor mereka terlindungi,” katanya.

Kerja Sama Lintas Kementerian

Dalam pembentukan direktorat ini, Mabes Polri bekerja sama dengan kementerian terkait seperti Kementerian P2MI untuk tindak pidana perdagangan orang, serta Kementerian PPPA dalam penanganan kasus pidana perempuan dan anak. “Sekali lagi, ini adalah momentum yang harus terus kita dorong sehingga perlindungan baik terhadap perempuan dan anak, terhadap korban-korban people smuggling ke depan betul-betul kita bisa maksimalkan. Kita terus tingkatkan personel-personel kita untuk betul-betul bisa profesional,” ungkap Kapolri.

Tanggapan dari Menteri Terkait

Dalam kesempatan serupa, Menteri P2MI Mukhtarudin menyambut positif pembentukan direktorat baru yang diharapkan dapat semakin berkontribusi dalam konteks pencegahan dan penindakan terhadap laporan atau temuan pemberangkatan pekerja migran secara ilegal. “Baik itu akibat ketidaktahuan masyarakat maupun akibat korban daripada penipuan dari oknum-oknum masyarakat,” ucap Mukhtarudin.

Sementara itu, Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi menilai pembentukan direktorat baru ini juga menjadi wadah bagi kesetaraan gender. Di mana polisi wanita alias polwan ditugaskan untuk memimpin Direktorat PPA dan PPO di tingkat Polres. “Bahwa Bapak Kapolri telah memberikan kepercayaan kepada Polwan untuk ditugaskan memimpin Direktorat PPA PPO dan juga di tingkat Polres. Kami berharap tentunya dengan keberadaan lembaga ini bisa mewujudkan layanan terpadu sebagaimana dari amanat Undang-Undang TPKS,” pungkas Arifatul.

Daftar Polda dan Polres yang Dikukuhkan

Berikut daftar 11 Polda dan 22 Polres yang dikukuhkan Ditres-Satres PPA dan PPO:

1. Polda Metro Jaya
2. Polres Metro Jakarta Barat
3. Polres Metro Jakarta Timur
4. Polres Metro Jakarta Utara
5. Polres Metro Jakarta Pusat

6. Polres Metro Bekasi Kota

7. Polda Jawa Timur

8. Polrestabes Surabaya
9. Polresta Sidoarjo
10. Polres Malang
11. Polres Probolinggo Kota

12. Polres Batu

13. Polda Sumatera Selatan

14. Polres Lahat
15. Polres Ogan Komering Ulu
16. Polres Musi Rawas Utara

17. Polres Ogan Ilir

18. Polda Jawa Barat

19. Polres Karawang

20. Polres Bogor

21. Polda Jawa Tengah

22. Polrestabes Semarang
23. Polresta Banyumas
24. Polresta Surakarta
25. Polresta Cilacap

26. Polres Magelang Kota

27. Polda Sumatera Utara

28. Polres Tanah Karo

29. Polda Sulawesi Selatan

30. Polda Kalimantan Barat

31. Polda NTB

32. Polda NTT

33. Polda Sulawesi Utara