Wakil Kepala BGN Jamin Keamanan Netizen yang Mengkritik Menu MBG
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, memberikan jaminan keamanan bagi netizen yang mengkritik menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di media sosial. Ia menegaskan bahwa pengguna media sosial yang mengupload menu MBG yang tidak sesuai standar tidak akan dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, pengupload juga tidak akan mendapatkan intervensi dari pihak mana pun.
Namun, Nanik meminta para netizen agar kritikan mereka berbasis fakta di lapangan. “Aman (upload di media sosial) enggak ada (diintervensi oleh pihak tertentu). Selama tidak menyebarkan hoaks tidak akan kena UU ITE,” ujarnya kepada Tribun selepas rapat koordinasi MBG dengan Pemprov Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Selasa (3/3/2026).
Pentingnya Data Lengkap dalam Pengaduan
Nanik menekankan pentingnya data lengkap saat masyarakat ingin mengkritik menu MBG di media sosial. Ia meminta para warga untuk menyertakan informasi seperti nama sekolah, nama SPPG, lokasi SPPG dari tingkat desa, Kecamatan hingga nama kabupaten. Tujuannya adalah untuk memudahkan petugas melakukan tindak lanjut dari informasi tersebut.
“Kami ketika dapat data lengkap, hari itu juga kami tindak lanjuti,” terangnya. Ia mengaku, BGN saat ini masih kurang tenaga pengawas kualitas MBG. Saat ini, BGN hanya memiliki 70 orang pengawas untuk memantau lebih dari 24.443 SPPG di seluruh Indonesia.
“Maka dari itu, kami butuh bantuan pengawasan dari masyarakat tapi tolong sertakan data lengkap biar kami segera tindak lanjuti dengan menutup SPPG yang melanggar,” tambahnya.
Penyebaran Hoaks dan Peringatan dari BGN
Menurut Nanik, informasi yang beredar di media sosial memang ada yang benar. Namun, adapula informasi yang hoaks, seperti ada kesalahan menu MBG tahun sebelumnya yang diupload di media sosial akhir-akhir ini.
“Jangan video yang sudah tahun lalu di viralkan lagi. Ya kan? Itu kan jadi kayak punya tujuan-tujuan lain,” ujarnya.
Sekolah Boleh Menolak MBG
Nanik juga mempersilahkan kepada sekolah untuk menolak jika tidak mau menerima MBG. Akan tetapi, penolakan harus disertakan dengan surat pernyataan. “Boleh menolak, BGN tidak pernah memaksa sekolah untuk menerima. Menolak pun enggak masalah. Yang penting buat surat pernyataan kami menolak program MBG,” katanya.
Ia tidak mempermasalahkan MBG ditolak sekolah. Namun, ia tidak merinci jumlah sekolah yang menolak program andalan presiden Prabowo itu. Sebaliknya, ia mengklaim, banyak sekolah yang mengantri untuk mendapatkan jatah program tersebut.
“Tugas pemerintah membantu mengintervensi gizi. Berarti yang menolak merasa sekolahnya sudah terpenuhi gizi anaknya,” imbuhnya.
Jawa Tengah Jadi Andalan Program MBG
Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut, Jawa Tengah menjadi indikator keberhasilan MBG di tingkat nasional. Ia menilai, Jateng sebagai juara soal distribusi MBG. “Rupanya Jawa Tengah ini semua juaranya. Juara MBG, Kopdes dan juara Swasembada Pangan,” katanya saat rakor MBG dengan Pemprov Jateng.
Klaim tersebut merujuk pada data BGN, Provinsi Jawa Tengah sejauh ini telah mendistribusikan MBG ke 96,98 persen dari total sasaran penerima manfaat hingga 27 Februari 2026. Potensi penerima sasaran MBG di Jawa Tengah mencapai 9.639.459 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.348.898 orang telah menerima manfaat atau setara 96,98 persen.
Jumlah penerima manfaat itu terdiri atas 8.464.875 siswa TK hingga SMA, 93.045 ibu hamil, 204.305 ibu menyusui, serta 549.759 balita. Jawa Tengah memiliki 3.741 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terdiri dari 34 SPPG TNI, 12 SPPG pondok pesantren, 3.628 SPPG mitra, dan 67 SPPG Polri.
Seluruh 35 kabupaten/kota di Jateng juga telah memiliki SK Satgas MBG.
Investasi Jangka Panjang untuk SDM
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut, program MBG adalah gerakan investasi jangka panjang terhadap kualitas SDM sekaligus penguatan ekonomi daerah. “Program MBG bukan hanya sekadar pemberian makan bergizi. Ini investasi strategis membangun sumber daya manusia,” tambahnya.
