Jangan Remehkan Dana Bantuan Korban Bencana

Bencana dan Kegagalan Sistem Bantuan

Banjir dan tanah longsor tidak hanya meruntuhkan rumah, jalan, serta infrastruktur dasar, tetapi juga mengguncang kehidupan para penyintas. Dalam hitungan jam, rumah-rumah yang sebelumnya menjadi tempat tinggal nyaman berubah menjadi puing. Kebun-kebun yang dulu produktif tertimbun tanah longsor, sementara masa depan keluarga terancam oleh ketidakpastian.

Dalam situasi paling rapuh, negara hadir, bukan sekadar dengan kata-kata empati dan janji, tetapi melalui tindakan nyata berupa bantuan kemanusiaan. Karena itu, satu hal harus ditegaskan: jangan pernah main-main dengan dana bantuan penyintas bencana.

Setiap rupiah dari dana tersebut adalah hak mereka yang sedang berjuang kembali bangkit. Bantuan itu bukan sekadar angka dalam laporan keuangan administratif. Ia adalah nasi di atas piring keluarga yang kehilangan dapur, atap pengganti rumah yang runtuh, obat bagi luka yang belum sembuh, serta secercah harapan yang disusun kembali dari puing-puing pascabencana.

Namun, realitas di lapangan kerap tak seindah prinsip yang tertulis. Bantuan yang semula dirancang dalam bentuk bantuan tunai melalui mekanisme cash transfer, seperti Jaminan Hidup (Jadup) dan Bantuan Sosial (Bansos), mencakup santunan ahli waris, stimulan ekonomi, hingga perbaikan hunian dan bantuan lainnya seharusnya menjadi jalan cepat untuk memulihkan kehidupan para penyintas. Sayangnya, dalam praktiknya bantuan tersebut tidak jarang berubah arah di lapangan.

Lebih memprihatinkan, sebagian di antaranya dana bantuan terpotong tanpa penjelasan yang transparan. Hal ini meninggalkan pertanyaan publik dan para penerima manfaat sekaligus luka baru bagi mereka yang sedang berjuang bangkit kembali dari pascabencana.

Pemotongan semacam ini tidak bisa dianggap sebagai penyesuaian teknis biasa. Ketika dilakukan tanpa dasar kebijakan yang jelas, ia menjadi tanda tanya bahwa situasi darurat kerap dijadikan alasan untuk melonggarkan tanggung jawab.

Dititik inilah integritas pejabat publik diuji, mulai dari Kepala Desa (reje), Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, serta pemangku kebijakan lainnya yang berada dalam rantai penyaluran bantuan. Bencana seharusnya menjadi panggilan nurani bagi penyelenggara negara. Namun di lapangan yang sering terjadi justru di rusak oleh sebagian ulah oknum.

Sebaliknya, kewenangan dalam situasi genting berubah menjadi ruang abu-abu. Modusnya di lapangan beragam, mulai dari penyelewengan bantuan, pengadaan logistik dan dana tunai sarat mark-up, hingga manipulasi daftar hingga bagi penerima manfaat dilapangan. Akibatnya, tragis penyintas menjadi korban dua kali: pertama oleh bencana alam, kedua oleh ketamakan manusia.

Dalam perspektif hak asasi manusia, kegagalan memastikan bantuan sampai kepada penyintas adalah kegagalan negara melindungi, menghormati, dan memenuhi hak warganya. Setiap rupiah yang diselewengkan bukan sekadar merusak kebijakan, tetapi juga menggerus martabat manusia, memperpanjang penderitaan, dan meruntuhkan kepercayaan publik.

Pada titik ini, bencana tak lagi sekadar peristiwa alam, melainkan cermin yang menyingkap rapuhnya etika kekuasaan. Karena itu, dalih “kondisi darurat” tidak boleh menjadi alasan untuk melonggarkan pengawasan. Justru pada masa genting seperti ini, transparansi dan akuntabilitas harus diperketat.

Prinsip good governance menuntut pengelolaan bantuan yang terbuka, partisipatif, dan dapat diawasi publik. Korban banjir dan tanah longsor berhak mengajukan pengaduan jika merasa diperlakukan tidak adil. Ombudsman RI Perwakilan Aceh terbuka menerima laporan dugaan maladministrasi dalam penyaluran bantuan. Sebab, sejak pendataan awal hingga sampai ke penerima manfaat cacat, dana tersebut bersumber dari negara dan harus dipertanggungjawabkan secara terbuka dan transparan.

Sementara itu, Aparat Penegak Hukum (APH) memiliki kewenangan menindaklanjuti apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran di lapangan. Mekanisme ini merupakan bagian penting dari kontrol sosial, agar kebijakan penanggulangan bencana tetap berjalan transparan, adil, dan berpihak kepada para penyintas korban banjir dan tanah longsor.

Disinilah peran penting Aparat Penegak Hukum (APH). Penegakan hukum terhadap pelaku penyelewengan dana bantuan harus tegas, agar menjadi peringatan bahwa penderitaan rakyat bukan ruang untuk mencari keuntungan.

Bencana sebagai Ujian Integritas Para Pemangku Kebijakan

Pada akhirnya, bencana bukan hanya ujian bagi para korban, tetapi juga ujian integritas para pemangku kebijakan. Jika bantuan yang seharusnya menyelamatkan justru diselewengkan, maka yang runtuh bukan hanya rumah dan jalan yang diterjang banjir, tetapi juga kepercayaan rakyat kepada pemerintah.

Jumat (13/3/2026), dari jantung Dataran Tinggi Tanoh Gayo, Aceh Tengah, kami kembali mengingatkan: Jangan main-main dengan dana bantuan bencana.

Setiap rupiah yang hilang dari dana bantuan bencana sejatinya adalah hak para penyintas yang dirampas paksa pada saat hidup mereka berada di titik paling rapuh. Di saat rumah telah menjadi puing, kebun tertimbun tanah, dan masa depan terasa gelap, bantuan itu seharusnya menjadi penopang terakhir untuk bertahan. Ketika dana bantuan itu diselewengkan, yang hilang bukan sekadar angka dalam laporan anggaran, melainkan sepotong harapan dari mereka yang sedang berjuang bangkit dari duka yang belum sempat sembuh pascabencana.