Kritik Terhadap Proyek PSEL di TPA Antang
Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang kini berada di tengah-tengah tantangan antara ambisi dekarbonisasi dan risiko kegagalan teknis. Secara teori, PSEL adalah solusi untuk kota-kota besar yang menghadapi masalah sampah yang menumpuk. Namun, dari sudut pandang sains lingkungan dan tata kelola, proyek ini menyimpan “cacat bawaan” yang jika tidak segera diperbaiki, hanya akan menjadikannya sebagai tungku pembuang anggaran.
Paradoks Teknologi dan Kompetensi
Salah satu kritik utama terhadap PSEL adalah ketidaksiapan Sumber Daya Manusia (SDM). Teknologi PSEL yang berbasis insinerasi suhu tinggi memerlukan ketelitian teknokratis—mulai dari pengelolaan stoikiometri pembakaran hingga pengendalian emisi berbahaya. Sayangnya, struktur birokrasi kita masih penuh dengan tenaga kontrak (P3K) yang rekrutmen mereka sering kali didasarkan pada titipan politik ketimbang uji kompetensi.
Ini sangat naif jika kita berharap teknologi canggih seperti PSEL bisa dikelola oleh SDM yang hanya datang untuk absen lalu bergosip. Tanpa pembenahan kompetensi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kita sedang mempertaruhkan mesin bernilai miliaran rupiah di tangan yang salah.
Miskalkulasi Hulu: Masalah Kalori dan Lindi
Dari sudut pandang kimiawi, PSEL Makassar menghadapi tantangan LHV (Low Heating Value). Sekitar 60-65 persen sampah kita adalah limbah organik basah dengan kadar air tinggi. Memasukkan sampah basah ke insinerator adalah kesia-siaan termodinamika; energi listrik yang dihasilkan akan habis hanya untuk menguapkan air.
Belum lagi masalah air lindi (leachate). Riset kami menemukan kadar karbon di air sumur warga sekitar Manggala sudah mencapai 27 kali lipat di atas ambang batas. Ini adalah bom waktu. Jika PSEL hanya fokus membakar apa yang ada di permukaan tanpa memitigasi polutan B3 yang sudah meresap ke akuifer, maka proyek ini gagal melindungi kesehatan masyarakat.
Langkah Solutif: Jalan Keluar dari Kemacetan
Kita tidak boleh hanya mengeritik tanpa menawarkan solusi. Berikut adalah beberapa langkah strategis:
- Hilirisasi Lindi Menjadi Aset: Ubah air lindi menjadi pupuk cair organik melalui proses bioremediasi menggunakan mikroorganisme lokal. Ini jauh lebih ekonomis dan ekologis daripada membiarkannya meracuni tanah.
- Inovasi “Smart Bak” & Segregasi Hulu: Kita butuh investasi pada “Smart Bak” di skala rumah tangga (estimasi biaya Rp1.056.444 – Rp1.800.000 per unit) yang dilengkapi sensor dan mikrokontroler. Dengan pemilahan 4-5 jenis sampah sejak dari rumah, PSEL hanya akan menerima residu kering berkalori tinggi.
- Tukar Guling Lahan yang Manusiawi: Kebutuhan lahan ideal PSEL adalah 22-25 hektare untuk mengakomodasi zona penyangga biologis. Pemkot harus berani melakukan skema tukar guling lahan pemukiman warga di radius bahaya, sembari mendidik warga terdampak menjadi operator teknis di instalasi tersebut.
- Integrasi Regional: Makassar tidak bisa berdiri sendiri. Kerja sama dengan Maros dan Gowa adalah keharusan untuk memastikan suplai bahan baku di atas 1.000 ton per hari demi menjaga stabilitas turbin.
Kesimpulan
PSEL bukan sekadar proyek infrastruktur, ia adalah ujian bagi integritas birokrasi Makassar. Pilihannya hanya dua: melakukan audit kompetensi SDM secara total dan membenahi sistem pemilahan di hulu, atau membiarkan proyek ini menjadi monumen kegagalan yang memuai bersama tumpukan sampah Antang yang sudah setinggi 10 meter itu.
Makassar menuju Low Carbon City tidak bisa dicapai dengan retorika, melainkan dengan data, sains, dan kejujuran dalam mengelola manusia.
