Bea Cukai Jakarta Amankan 29 Kapal Yacht Asing

Penyegelan 29 Unit Kapal Pesiar di Jakarta

Jakarta – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Jakarta melakukan penyegelan terhadap 29 unit kapal pesiar atau yacht karena diduga melanggar peraturan kepabeanan dan pajak. Tindakan ini dilakukan saat petugas Kanwil Bea Cukai Jakarta melakukan patroli terhadap barang bernilai tinggi (high valued goods) dan memeriksa sebanyak 112 unit kapal yacht.

Dari jumlah tersebut, 57 unit kapal berbendera asing dan 55 unit lainnya juga berbendera asing. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap aturan kepabeanan dan pajak. Salah satu temuan utama adalah bahwa beberapa yacht masih berada di wilayah Indonesia meskipun izin masuk berupa vessel declaration (VD) telah habis masa berlakunya.

Selain itu, banyak dari yacht yang ada di wilayah Indonesia tidak digunakan hanya sebagai sarana wisata oleh pemilik atau pemegang izin VD, tetapi disewakan kepada pihak lain. Hal ini menyebabkan penghasilan yang diperoleh tidak dilaporkan dalam pajak penghasilan.

Kemudian, terdapat juga kasus di mana yacht yang dimasukkan ke Indonesia kemudian diperjualbelikan kepada warga negara Indonesia (WNI). Hal ini menyebabkan kewajiban kepabeanan impor untuk dipakai di wilayah pabean Indonesia tidak terpenuhi.

Penyegelan Dilakukan Sesuai Temuan Pelanggaran

Agus D.P., Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta, menjelaskan bahwa penyegelan hanya dilakukan terhadap yacht yang diduga melakukan pelanggaran. Sementara itu, yacht yang tidak melakukan pelanggaran tidak akan mengalami penyegelan.

Kegiatan patroli HVG juga tetap dilakukan oleh Kanwil Bea dan Cukai Jakarta, dengan tujuan untuk menjamin penerimaan negara yang optimal terhadap barang-barang bernilai tinggi. Agus menegaskan bahwa selama ini, banyak pihak yang tidak memenuhi kewajiban kepabeanan, sehingga perlu ditertibkan.

Menurutnya, kegiatan patroli HVG juga bertujuan untuk menjamin keadilan fiskal bagi semua pihak. Pihak yang mampu membeli barang HVG sejatinya harus lebih aktif dalam memenuhi kewajiban keuangan negara, seperti bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Instruksi Presiden untuk Menjaga Kekayaan Negara

Agus menambahkan bahwa tindakan ini sesuai dengan instruksi Presiden kepada Menteri Keuangan agar memastikan dan menggunakan hukum untuk menjaga kekayaan negara. Namun, ia mengungkapkan bahwa kerugian negara secara angka belum bisa disampaikan ke publik karena masih dalam proses penelitian atau penghitungan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Ia menekankan bahwa petugas sangat mengutamakan ketelitian dan kehati-hatian dalam menghitung jumlah kerugian akibat dugaan pelanggaran aturan kepabeanan dan pajak. Kerugian negara secara angka belum dihitung karena perlu pendalaman terhadap modus operandi para pihak yang bertanggung jawab dan nilai barang. Prinsip kehati-hatian diperlukan untuk menetapkan nilainya.

Upaya Mengoptimalkan Penerimaan Negara

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Bea Cukai Jakarta, Hendri Darnadi, menegaskan bahwa pemeriksaan merupakan bagian dari upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari peredaran barang mewah, memberantas underground economy, sekaligus menegakkan keadilan fiskal (fiscal equity) bagi warga negara.

Hendri menyoroti bahwa rakyat bawah, UMKM, bahkan mereka yang membeli motor untuk pekerjaannya, seperti ojek online, tetap membayar bea dan pajak serta memenuhi kewajibannya atas motor yang dibeli. Ia menegaskan bahwa masa depan perekonomian negara harus dijaga dengan memastikan bahwa setiap pihak, termasuk pembeli barang bernilai tinggi, memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang berlaku.