JAKARTA,
Banjir yang kembali melanda sejumlah kawasan Jakarta dan sekitarnya dalam beberapa waktu terakhir seolah mengulang kisah lama. Curah hujan tinggi yang turun sejak awal tahun memicu genangan di puluhan hingga ratusan rukun tetangga (RT) serta merendam sejumlah ruas jalan di berbagai wilayah. Banjir menjadi pengalaman berulang yang melelahkan bagi warga.
Dari permukiman padat di Jakarta Selatan, jalur utama di Jakarta Barat, hingga perumahan subsidi di Kabupaten Bekasi, hujan deras nyaris selalu berujung pada genangan yang melumpuhkan aktivitas dan menguras tenaga, waktu, serta biaya warga. Keluhan yang muncul bukan lagi soal satu kali kejadian, melainkan akumulasi dari banjir yang terus berulang tanpa solusi yang benar-benar dirasakan oleh warga. Kelelahan berubah menjadi kekecewaan, dan harapan warga perlahan bergeser menjadi tuntutan agar pemerintah bergerak lebih konkret.
Normalisasi yang Tak Tuntas
Di kawasan Jalan Pondok Karya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, banjir telah menjadi pemandangan yang terlalu akrab setiap kali hujan deras turun. Luapan Kali Mampang berulang kali menenggelamkan jalan hingga membuat akses warga terganggu, dengan ketinggian air yang kerap mencapai lebih dari satu meter. Warga menilai persoalan ini tidak bisa lagi ditangani secara tambal sulam. Erik (42), warga setempat, mengungkapkan bahwa upaya pembangunan turap yang dilakukan beberapa tahun lalu belum mampu menjawab persoalan utama kapasitas sungai yang dinilai semakin menyempit dan dangkal. “Sebelumnya itu pendek, dua tahun yang lalu dibikinkan turapnya. Tapi masih aja banjir kalau debit airnya tinggi,” ungkap Erik saat ditemui di lokasi, Jumat (23/1/2026). Menurut Erik, penyempitan alur sungai dan keberadaan bangunan di bantaran kali menjadi faktor yang memperparah kondisi banjir. Ia menilai pemerintah perlu bersikap lebih tegas untuk mengembalikan fungsi sungai sebagaimana mestinya. “Untuk penanganan banjir sebenernya seharusnya ada kerja sama warga di bantaran untuk normalisasi kali. Cuma kadang mereka enggak mau. Mereka sudah terlalu nyaman, jadi harus ada ketegasan untuk mengembalikan fungsi aliran,” tutur Erik. Ia juga menekankan pentingnya kajian tata ruang untuk mengetahui perubahan lebar sungai dari waktu ke waktu. “Mungkin bisa dilihat di tata ruang kotanya. Luasnya kali dulu tahun sekian berapa, kalau dilihat pasti ada penyusutan lebar dan pendangkalannya,” ujar dia.
Terkejutnya Pendatang Baru
Banjir tidak hanya melelahkan warga lama, tetapi juga mengejutkan pendatang baru. Nurul, yang baru sebulan pindah dari Bogor ke Jakarta, mengaku tidak menyangka akan langsung berhadapan dengan banjir sebesar itu di lingkungan tempat tinggalnya. “Aku baru satu bulan di sini. Agak culture shock ya sama banjirnya. Karena kebetulan aku dari Bogor,” ujar Nurul. Selama ini, banjir Jakarta baginya hanya sebatas tayangan televisi. Namun, pengalaman langsung menghadapi genangan membuatnya sadar betapa serius dampak banjir bagi aktivitas harian warga. “Di rumahku itu enggak ada banjirnya. Terus di sini, ‘Oh ya ampun, ternyata kayak gini ya banjir yang di TV itu’,” kata dia. Bahkan, untuk berangkat kerja, Nurul harus mengandalkan perahu karet akibat jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan. “Syukurnya masih ada bantuan pakai perahu karet, jadi bisa tetap kerja walaupun ada imbauan ya untuk WFH, tapi dari kantorku kebetulan enggak,” kata Nurul.
Kesabaran Warga Menipis
Di Jakarta Barat, kawasan Daan Mogot kembali menjadi simbol kelelahan warga menghadapi banjir tahunan. Jalan utama yang menghubungkan Jakarta dan Tangerang itu lumpuh akibat genangan setinggi sekitar 60 sentimeter, memicu kemacetan panjang dan kekecewaan mendalam. Raihan (26), warga Taman Kota, menilai banjir kali ini mencerminkan lambannya antisipasi pemerintah terhadap persoalan yang seharusnya sudah bisa diprediksi. “Iya kalau ngomongin banjir ya capek sih, pasti capek banget. Karana saya dari lahir di sini dan dari dulu tuh emang selalu banjir,” ujar Raihan. Hanya dalam kurun waktu satu bulan di awal tahun, banjir parah sudah terjadi berulang kali di lokasi yang sama. “Ini aja kayaknya di bulan ini ya, di awal tahun, kayaknya sudah tiga atau empat kali deh jalanan Daan Mogot ini banjir sampai parah kayak gini,” kata Raihan. Menurutnya, proyek infrastruktur besar yang sempat dilakukan akhir tahun lalu belum menunjukkan hasil nyata. “Kemarin aja akhir tahun banyak banget gallan segala macam, tapi mana? Ujung-ujungnya benjir-banjir juga sekarang,” keluh dia. Raihan pun mendesak pemerintah agar segera berbenah. “Jadi ya, berbenah deh. Buruan berbenah deh, pemerintah Jakarta. Jangan nunggu Jakarta tenggelam dulu kayak kata orang-orang,” tutur dia.
Banjir Menggerus Penghasilan Warga
Bagi pengendara seperti Hendra (35) dan Sandi (30), banjir bukan sekadar genangan, melainkan sumber kerugian ekonomi. Motor mogok, biaya bengkel membengkak, dan waktu terbuang menjadi konsekuensi yang harus mereka tanggung. “Capek dah. Perasaan baru minggu kemarin banjir, sekarang banjir lagi. Ini motor saya sudah dua kali mati (bulan ini), ngeri turun mesin lagi,” keluh Hendra. Ia mempertanyakan keberadaan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan lama ini. “Kerja capek-capek cuma bayar bengkel. Ini kan jalan utama, masa tiap hujan sedikit langsung banjir. Pemerintah ke mana saja? Tolonglah diberesin, jangan cuma janji,” ujar Hendra. Sementara itu, Sandi bahkan harus mengorbankan uang belanja keluarga untuk biaya perbaikan motornya. “Kemarin servis habis Rp 500.000 saya. Macem-macem, ganti oli, busi, bersihin CVT, sama ganti yang kena air,” ucap Sandi. “Uang belanja istri kepakai lagi jadinya, tekor buat bengkel,” lanjutnya. Ia pun menuntut tanggung jawab pemerintah. “Harusnya ada ganti rugi. Enak aja duit kita habis,” ucapnya.
Perumahan Subsidi Berubah Jadi Danau
Kondisi lebih parah dialami warga Perumahan Green Lavender Sukamekar, Kabupaten Bekasi. Banjir setinggi hingga dua meter menenggelamkan rumah-rumah dan memunculkan rasa kecewa mendalam terhadap pengembang. “Sangat tertipu dan merasa kecewa saya. Dari awal dijanjikan bebas banjir. Sangat bebas banjir katanya. Tapi ternyata itu mulut manis developer. Kami diiming-imingi bebas banjir, nyatanya seperti beli kolam,” ujar Jeki Juliadi (36). Dalam tiga tahun terakhir, banjir sudah berulang kali terjadi tanpa solusi nyata. “Kalau masih banjir terus, saya sudah mau pindah saja. Saya tunggu kejelasan developer. Kalau tidak ada kejelasan, ya sudah ini jadikan lumbung air saja jangan dikeringin, biar jadi kampung mati sekalian,” ujar Jeki.
Solusi Pemerintah: Normalisasi dan Modifikasi Cuaca
Merespons berbagai keluhan tersebut, pemerintah daerah mulai memaparkan sejumlah langkah. Di Kabupaten Bekasi, Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyebut pembangunan sodetan Kali CBL sebagai opsi utama. “Nanti kita akan ajukan ke pusat untuk pembenahan Kali CBL,” ujar Asep. “Makanya kita melihat apakah ada lokasi kosong untuk bikin sodetan ke Kali CBL, dan juga bikin kali di sini. Saya rasa itu bisa menghambat banjir,” ujarnya. Sementara itu, di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menempuh dua jalur sekaligus, yakni normalisasi sungai dan modifikasi cuaca. Salah satunya melalui rencana normalisasi Kali Cakung Lama sepanjang dua kilometer. Berdasarkan hasil tinjauan langsung di lokasi, Pramono mendapati bahwa lebar alur sungai mengalami penyempitan yang cukup drastis. Di beberapa titik, ia menyampaikan bahwa Kali Cakung Lama kini hanya tersisa sekitar dua meter. Ukuran tersebut jauh lebih kecil dibandingkan kondisi awal sungai yang sebelumnya memiliki lebar berkisar antara 15 hingga 20 meter. “Karena memang beberapa sungai itu lebarnya tinggal 2 meter. Padahal awalnya di sini ini sekitar 20 meter, 15 sampai 20 meter,” ujar Pramono. Selain itu, Pramono juga memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca hingga wilayah penyangga. “Kami juga menyampaikan kepada BMKG untuk BMKG konsentrasi jangan hanya Jakarta ya, kiri kanannya juga dilakukan modifikasi cuaca terutama ya Tangerang, Bekasi kemudian Bogor, Depok dan sebagainya,” ucap Pramono. Operasi yang semula dijadwalkan berakhir pada 23 Januari 2026 tersebut akan diperpanjang hingga 27 Januari 2026. “Saya sudah memerintahkan untuk perpanjangan modifikasi cuaca. Operasi yang seharusnya selesai tanggal 23 ini akan kita perpanjang sampai dengan tanggal 27,” kata Pramono.
Solusi Jangka Panjang Pramono
Kondisi banjir yang terus berulang di Jakarta memunculkan pertanyaan publik soal arah kebijakan jangka panjang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono. Salah satu fokus utama Pramono adalah kesiapsiagaan pompa. Pompa diposisikan sebagai garda terdepan untuk merespons genangan yang muncul akibat hujan intensitas tinggi maupun limpasan air dari wilayah hulu. Pramono menegaskan seluruh pompa yang dimiliki Jakarta berada dalam kondisi siaga dan dapat dioperasikan kapan pun dibutuhkan. “Yang paling utama sekarang ini semuanya kami siagakan ada sekitar 1.200 pompa, kurang lebih 600 pompa portabel dan 600 pompa mobile,” ujar Pramono. Hingga akhir 2025, Pemprov DKI mengoperasikan ratusan pompa stasioner di ratusan titik rawan genangan, serta pompa mobile yang disebar di lima wilayah administrasi untuk menjangkau lokasi yang belum memiliki infrastruktur permanen.
Pengerukan Sungai dan Waduk
Langkah berikutnya difokuskan pada pemulihan kapasitas aliran air melalui pengerukan sungai, kali, waduk, situ, dan embung. Upaya ini dilakukan untuk mengatasi pendangkalan yang selama ini menghambat aliran air saat hujan deras. Sepanjang 2025, Hingga 12 Desember 2025, volume pengerukan di lima kota administrasi Jakarta mencapai 856.886 meter kubik (M3), tersebar di 1.996 titik:
*Jakarta Timur: 850 titik
Jakarta Barat: 318 titik
Jakarta Utara: 558 titik
Jakarta Selatan: 103 titik
Jakarta Pusat: 167 titik
Pengerukan dilakukan dengan 260 unit alat berat dan 457 dump truck. Selain menjaga alur sungai, Pemprov DKI juga menambah kapasitas tampung air melalui pembangunan dan revitalisasi waduk serta embung. Infrastruktur ini difungsikan sebagai penahan limpasan air hujan sebelum dialirkan ke sungai atau laut. Pramono meresmikan Waduk Cilangkap Batu Licin di Jakarta Timur sebagai salah satu proyek yang diklaim mampu mengurangi genangan di kawasan permukiman padat. “Saya mendapatkan testimoni langsung dari warga, dulu kalau hujan seperti ini pasti genangannya di mana-mana. Sekarang dengan kapasitas waduk ini, genangan bisa teratasi,” kata Pramono. Pembangunan waduk dan embung serupa juga dilakukan di sejumlah wilayah lain sebagai bagian dari strategi jangka panjang pengendalian banjir.
Penguatan Tanggul Pantai
Di wilayah pesisir utara Jakarta, ancaman banjir rob menjadi persoalan yang tak kalah serius. Pemprov DKI memprioritaskan pembangunan dan penguatan tanggul pantai sebagai langkah mitigasi utama. Pramono menyebut pembangunan tanggul pantai terus dipercepat, termasuk di kawasan Ancol yang kini telah memasuki tahap penataan. “Yang dulu sempat heboh ketika Pak Ahok menyampaikan kalau ini (tanggul pantai) bocor bisa sampai Monas, maka sekarang ini kita menyelesaikan itu,” ujar Pramono. Sementara itu, proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall masih menunggu keputusan pemerintah pusat, meski panjang rencana tanggul Jakarta telah bertambah secara signifikan.
Normalisasi Sungai Ciliwung
Pemprov DKI juga melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung sebagai langkah struktural jangka panjang. Normalisasi difokuskan pada pelebaran dan penguatan tanggul sungai agar mampu menampung debit air kiriman dari wilayah hulu. Untuk tahap awal, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran ratusan miliar rupiah guna pembebasan lahan di Kelurahan Cililitan dan Pengadegan sebelum pembangunan fisik dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. “Untuk yang menjadi tanggung jawab Jakarta, ada dua kelurahan, yakni Cililitan dianggarkan Rp 111 miliar dan Pengadegan diestimasikan Rp 121 miliar, sehingga dua kelurahan inilah yang akan kami lakukan untuk normalisasi Ciliwung,” kata Pramono.
Pengurangan Penggunaan Air Tanah
Langkah jangka panjang lainnya adalah menekan penggunaan air tanah yang selama ini mempercepat penurunan muka tanah dan memperparah risiko banjir rob. Pemerintah mendorong masyarakat beralih ke air bersih perpipaan. Melalui PAM Jaya, layanan air minum diperluas dengan penambahan ratusan ribu sambungan rumah sepanjang 2025. Cakupan layanan air bersih kini telah menjangkau lebih dari 80 persen wilayah Jakarta. “Yang harus diketahui publik adalah permukaan tanah kita ini dari waktu ke waktu turun terus. Maka di daerah ini nanti termasuk yang akan kami buat aturan agar air tanahnya tidak diambil,” ujar Pramono. Distribusi air bersih dipandang sebagai solusi jangka panjang agar eksploitasi air tanah dapat ditekan dan risiko banjir rob berkurang.
