ASN Pemkab Dilarang Live Sosial Media Saat Kerja, Sanksi Berat Menanti

Aturan Baru untuk ASN di Lumajang: Larangan Live Action Selama Jam Kerja

Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, telah menerbitkan aturan baru yang mengharuskan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tidak melakukan siaran live di berbagai platform media sosial selama jam kerja. Aturan ini dikeluarkan sebagai bagian dari upaya untuk menjaga konsentrasi dan tanggung jawab para ASN dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Prioritas Pelayanan Masyarakat

Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menjelaskan bahwa prioritas utama bagi ASN adalah menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat. “Ketika seorang ASN berada dalam jam dinas, maka prioritasnya bukan pada panggung digital, melainkan pada amanah pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Aturan ini juga menekankan bahwa siaran live hanya diperbolehkan jika menggunakan akun resmi milik pemerintah. Selain itu, ASN dilarang menggunakan seragam maupun atribut kedinasan saat melakukan live di luar jam dinas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa citra institusi tetap terjaga dan tidak terkait dengan aktivitas pribadi yang tidak sesuai.

Etika dan Norma Sosial

Selain jam dinas, siaran live diperbolehkan dengan catatan tetap memperhatikan etika dan norma agama maupun sosial. Menurut Agus, apa yang ditampilkan oleh ASN di ruang digital tidak lagi berhenti pada konsumsi pribadi, melainkan dapat dengan cepat membentuk opini publik. “Kesalahan kecil dapat menjadi besar, dan simbol-simbol kedinasan dapat melekat pada hal-hal yang seharusnya tidak mewakili institusi,” tambahnya.

Sanksi Bagi Pelanggar

Pemkab Lumajang menegaskan bahwa ASN yang melanggar ketentuan larangan live saat jam dinas maupun ketentuan etika yang melekat dalam surat edaran akan dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku. “Pemkab Lumajang menempatkan keteladanan sebagai wajah utama birokrasi, karena perilaku aparatur pada dasarnya merepresentasikan negara di mata masyarakat,” pungkasnya.

Kewajiban ASN Berdasarkan UUD 1945

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hanya menempatkan ASN/PNS sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang harus menaati konstitusi serta menjamin asas negara hukum dan administrasi pemerintahan yang baik. Dari situ, diperintahkan pembentukan undang-undang dan peraturan pelaksana yang konkret untuk mengatur kewajiban dan sanksi aparatur negara, termasuk disiplin ASN/PNS.

Salah satu yang paling mendasar adalah harus setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai kewajiban aparatur negara yang didukung oleh peraturan pelaksana yang lebih rinci. Akibatnya, aturan tentang hukuman bagi ASN atau PNS yang melanggar disiplin diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksana turunan, terutama Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Jenis Hukuman Disiplin

Dalam PP ini dijelaskan bahwa ASN/PNS yang terbukti melanggar disiplin, baik berupa ketidakhadiran tanpa alasan sah, pelanggaran larangan, atau tidak menaati kewajiban, dapat dikenai beragam hukuman disiplin berdasarkan tingkat pelanggarannya. Hukuman disiplin tersebut dibagi ke dalam tiga kategori utama:

• Hukuman disiplin ringan seperti teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.
• Hukuman disiplin sedang yang umumnya berupa pemotongan tunjangan kinerja (tukin) sebesar 25 persen untuk jangka waktu tertentu (misalnya 6, 9, atau 12 bulan) tergantung pada banyaknya hari tidak masuk kerja tanpa alasan sah.
• Hukuman disiplin berat yang dapat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS apabila pelanggaran disiplin yang dilakukan mencapai tingkat berat atau berdampak negatif signifikan terhadap unit kerja, instansi, negara, atau pemerintahan.

Skenario Pelanggaran Disiplin

Lebih rinci, PP ini juga menjabarkan skenario pelanggaran disiplin berdasarkan jumlah hari ketidakhadiran tanpa alasan sah dalam satu tahun. Misalnya, teguran lisan diberikan bagi PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif 3 hari kerja dalam setahun, teguran tertulis untuk 4–6 hari, dan pernyataan tidak puas secara tertulis untuk 7–10 hari. Jika ketidakhadiran berlanjut menjadi 11–20 hari kerja tanpa alasan sah, hukuman bisa berupa pemotongan tukin dengan durasi yang berbeda, sedangkan absensi sangat tinggi (misalnya 21 hari atau lebih) dapat berujung pada penurunan jabatan, pembebasan jabatan, atau pemberhentian dari status PNS secara hormat tidak atas permintaan sendiri sesuai ketentuan PP tersebut.

Penutup

Dengan demikian, meskipun UUD 1945 memiliki landasan konstitusional yang mengharuskan ASN/PNS setia pada konstitusi dan menjunjung hukum negara. Sanksi disiplin bagi ASN/PNS dilaksanakan melalui peraturan turunan seperti UU ASN dan Peraturan Pemerintah terkait yang menjabarkan jenis dan tingkat hukuman disiplin secara rinci bagi pelanggaran kewajiban dan larangan ASN/PNS.