Kekhawatiran Pelaku Usaha Tambang terhadap Pemangkasan Produksi Batubara
Pemangkasan produksi batubara pada tahun 2026 memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha tambang. Dengan rencana pemangkasan yang mencapai kisaran 40% hingga 70%, banyak perusahaan khawatir hal ini akan mengancam keberlanjutan operasional dan bahkan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Direktur Eksekutif Asosiasi Penambang Batubara Indonesia (APBI), Gita Mahyarani, menjelaskan bahwa saat ini angka produksi jauh di bawah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tiga tahunan maupun pengajuan RKAB tahunan 2026 yang sedang dalam evaluasi lanjutan. Hal ini menunjukkan adanya penurunan signifikan yang berpotensi mengganggu skala produksi yang layak secara ekonomi.
Gita menambahkan bahwa pemotongan produksi berbeda-beda antar perusahaan, namun secara agregat, bisa menurunkan skala produksi hingga di bawah tingkat yang ekonomis. Dengan produksi yang lebih rendah, perusahaan akan kesulitan menutup biaya operasional tetap, kewajiban lingkungan, keselamatan kerja, serta kewajiban finansial lainnya, termasuk kepada perbankan dan perusahaan pembiayaan alat berat.
Kondisi ini meningkatkan risiko penundaan atau penghentian sebagian atau seluruh kegiatan operasional. Selain itu, dampaknya juga dirasakan oleh ketenagakerjaan, dengan potensi PHK yang dapat terjadi di perusahaan tambang, kontraktor, dan perusahaan pendukung lainnya.
Dampak Luas dari Pemangkasan Produksi
Menurut APBI, dampak pemangkasan produksi tidak hanya dirasakan oleh perusahaan tambang, tetapi juga menjalar ke berbagai pihak yang bergantung pada aktivitas produksi. Hal ini mencakup kontraktor pertambangan, perusahaan angkutan, pelayaran, hingga jasa penunjang lainnya. Di tingkat daerah, pemangkasan RKAB berpotensi menekan aktivitas ekonomi lokal dan keberlanjutan program sosial perusahaan.
Selain itu, risiko gagal bayar kepada perbankan dan perusahaan pembiayaan alat berat juga meningkat. Jika terjadi secara luas, kondisi ini dapat memengaruhi stabilitas sektor pembiayaan di daerah penghasil batubara.
APBI juga menyoroti potensi gangguan pemenuhan kontrak penjualan batubara, baik untuk ekspor maupun kebutuhan dalam negeri. Dengan angka produksi yang jauh lebih rendah dari rencana awal, perusahaan berisiko menghadapi klaim, penalti, hingga kondisi force majeure.
Persetujuan RKAB Masih Berjalan
APBI-ICMA meminta agar angka pemotongan produksi batubara 2026 dapat ditinjau kembali. Proses persetujuan RKAB hingga kini masih berjalan karena angka produksi yang tercantum di sistem MinerbaOne harus menjadi acuan bagi perusahaan untuk mengajukan ulang RKAB 2026 dari awal. Padahal, sebagian perusahaan telah berada di tahap evaluasi lanjutan.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep), Bisman Bachtiar, menilai keberatan asosiasi penambang dapat dipahami. Menurutnya, pemangkasan produksi yang signifikan akan menekan arus kas, terutama bagi tambang skala kecil dan menengah. Jika terus berlangsung, ini bisa berdampak pada pengurangan jam kerja hingga PHK, terutama pekerja kontrak dan penunjang. Namun, PHK-nya tidak sampai masif jika dimitigasi dengan desain kebijakan yang baik.
Bisman menambahkan, jika PHK massal benar-benar terjadi, pemerintah perlu melakukan evaluasi kebijakan, termasuk kemungkinan relaksasi pemangkasan produksi. Upaya penyelamatan tenaga kerja, seperti program alih keterampilan dan penyerapan di sektor hilirisasi, juga perlu disiapkan agar tidak memicu masalah sosial di daerah tambang.
Kebijakan Pengurangan Kuota Produksi
Senada dengan pandangan tersebut, Ketua Badan Kejuruan Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) sekaligus Dewan Penasihat Perhapi, Rizal Kasli, menyebut kebijakan pengurangan kuota produksi bertujuan mengendalikan harga batubara global. Namun, ia mengingatkan simulasi menyeluruh perlu dilakukan agar kebijakan tersebut tidak justru menurunkan pendapatan negara dan memicu rasionalisasi tenaga kerja.
“Kalau produksi diturunkan sekitar 25%–30% ke level 600 juta ton, sementara harga tidak naik signifikan, pendapatan negara justru bisa turun. Pemerintah perlu mitigasi dampaknya terhadap industri dan tenaga kerja,” ujarnya.
Ia menyarankan agar pengurangan kuota produksi dibagi secara proporsional ke seluruh perusahaan agar bebannya dapat ditanggung bersama, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap menjaga penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.
Penjelasan Pemerintah
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut RKAB produksi batubara 2026 berada di kisaran 600 juta ton. Angka ini turun jauh dibandingkan realisasi produksi batubara nasional 2025 yang mencapai 790 juta ton.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan, hingga kini Kementerian ESDM belum menerbitkan persetujuan RKAB perusahaan tambang batubara. Menurutnya, proses persetujuan masih berada dalam tahap evaluasi melalui sistem.
“Jadi saya cek dulu ya karena itu melalui sistem,” ujar Yuliot di Jakarta, Selasa (3/2/2026). Yuliot menambahkan, pemerintah akan menghitung kebijakan pemangkasan tersebut secara hati-hati. Tujuan pengendalian produksi, kata Yuliot, adalah menjaga harga batubara di pasar global, bukan justru menekan pelaku usaha.
