Tahun Pertama Pemerintahan Rudy Mas’ud dan Seno Aji: Janji yang Masih Dicari Kebenarannya
Setahun lalu, pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji menghadirkan janji besar dengan layanan dasar yang lebih ringan, akses yang lebih luas, serta program payung bernama Gratispol yang digadang menjadi jalan pintas kemudahan bagi warga Kalimantan Timur. Spanduk terpasang, regulasi diterbitkan, anggaran disiapkan. Namun waktu bergerak lebih cepat dari slogan. Di ruang kelas, kampus, puskesmas, hingga desa yang baru merasakan wifi publik, muncul pertanyaan yang sama: seberapa jauh janji itu benar-benar terasa?
Tahun pertama pemerintahan pun menjadi titik uji bukan lagi oleh rencana, melainkan oleh kenyataan di lapangan. Program unggulan bertajuk Gratispol dirancang mencakup pendidikan, kesehatan, hingga dukungan layanan publik berbasis digital. Pemerintah provinsi menyebut ribuan penerima sudah masuk skema pembiayaan. Tetapi cerita warga tidak selalu seragam.
Selisih Biaya dalam Pendidikan
Di sektor pendidikan, Gratispol menargetkan pembiayaan sekolah menengah hingga dukungan pendidikan tinggi. Namun sejumlah mahasiswa menilai label “gratis” belum sepenuhnya sesuai realita pencairan. Tata Tulenan, mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas 17 Agustus (Untag) Samarinda, mengaku tetap harus membayar penuh biaya kuliah saat awal masuk karena dana bantuan belum cair.
“Waktu pertama masuk karena belum cair, jadi masih bayar sendiri full sekitar Rp5 jutaan. Harusnya uang itu dikembalikan, tapi sampai sekarang belum ada,” ujarnya. Ia juga menyoroti perbedaan nominal antara yang diajukan dan yang diterima. Dalam sistem web Gratispol, ia mengajukan Rp4,5 juta, namun yang dicairkan Rp3,8 juta. Selisih itu membuat mahasiswa tetap harus menutup kekurangan biaya secara mandiri.
“Banyak mahasiswa komplain. Di web tertera segitu, harusnya cair segitu. Tapi kenyataannya tidak full,” katanya. Masalah lain muncul pada akurasi data penerima. Tata menyebut ada mahasiswa yang terdaftar sebagai penerima meski tidak pernah mengajukan, sementara yang sudah mendaftar justru gagal karena revisi berkas.
“Ada yang kaget namanya masuk, padahal tidak urus apa-apa. Ada juga yang sudah daftar tapi tidak lolos karena revisi berkas,” ungkapnya. Meski begitu, ia mengakui program ini tetap membantu, walau belum menutup seluruh biaya. “Sedikit membantu sih,” tuturnya.
Verifikasi Masih Berjalan
Di Universitas Balikpapan (Uniba), pihak kampus masih melakukan verifikasi dan sinkronisasi data penerima bantuan. Ketua Yapenti-DWK, Dr Rendy Susiswo Ismail, menyebut pelaksanaan program berjalan cepat sehingga kampus harus menyesuaikan secara administratif.
“Semuanya memang serba mendadak, tetapi kami menyesuaikan dengan regulasi provinsi. Sekarang sudah terkonsolidasi dan dalam proses verifikasi,” ujarnya. Secara konsep, bantuan diberikan kepada mahasiswa. Namun pencairan dilakukan melalui perguruan tinggi untuk meminimalkan kendala teknis dan risiko keterlambatan pembayaran.
Menurutnya, proses sinkronisasi cukup kompleks karena perbedaan biaya antarprogram studi, seperti kedokteran dan vokasi yang memiliki struktur biaya lebih tinggi. Meski demikian, ia menilai program Gratispol sangat membantu perguruan tinggi swasta dan berharap ke depan cakupannya diperluas, termasuk dukungan studi lanjut bagi dosen.
Admin Terbatas
Keluhan juga muncul dari sisi layanan administrasi. Banyak mahasiswa mengeluhkan lambatnya respons admin Gratispol di kanal resmi. Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, mengatakan pemerintah akan menambah sumber daya manusia sekaligus memperbaiki sistem layanan.
“Nanti akan ditambah, sistem juga akan diperbaiki,” ujarnya. Saat ini admin Gratispol hanya sekitar 10 orang yang melayani ratusan ribu mahasiswa, sekaligus melakukan verifikasi data. Keterbatasan anggaran disebut menjadi salah satu penyebab minimnya personel.
Gubernur Rudy Mas’ud menyerahkan aspek teknis kepada OPD pelaksana, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), sembari menegaskan komitmen pelayanan. “Kami ingin seluruh masyarakat Kaltim bisa ter-cover dan mendapatkan pelayanan terbaik. Pemerintah adalah pelayan masyarakat,” katanya.
Kesehatan Belum Merata
Di sektor kesehatan, implementasi Gratispol juga belum merata. Di Kabupaten Berau, program layanan kesehatan gratis tersebut belum berjalan di RSUD Abdul Rivai. Direktur RSUD Abdul Rivai, Jusram, mengatakan hingga kini layanan gratis masih mengandalkan BPJS.
“Program itu belum berlangsung di rumah sakit. Untuk pengobatan gratis masih menggunakan BPJS untuk perawatan tertentu,” jelasnya. Padahal skema Gratispol dirancang untuk warga Kaltim yang belum memiliki jaminan kesehatan, cukup dengan menunjukkan KTP daerah.
Warga Derawan, Dermayana, merasakan langsung beban biaya saat berobat tanpa skema bantuan tambahan. “Saya habis Rp1,2 juta untuk pengobatan dan terapi. Tidak ter-cover BPJS. Harapannya ada alternatif yang lebih murah,” ujarnya.
Koordinasi OPD Lemah
Menjelang genap satu tahun kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, sejumlah catatan kritis disampaikan DPRD Kaltim terhadap pelaksanaan program prioritas daerah. Sorotan utama mengarah pada program andalan pasangan Rudy–Seno, yakni Gratispol, yang diluncurkan pada 21 April 2025 dengan enam program unggulan.
Program tersebut meliputi bantuan biaya pendidikan untuk jenjang SMA/SMK hingga S1, S2, dan S3, layanan kesehatan gratis melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan, pembagian seragam sekolah lengkap bagi siswa baru SMA/SMK/SLB, penyediaan internet gratis di desa, pembebasan biaya administrasi kepemilikan rumah, serta program perjalanan spiritual bagi marbot masjid dan penjaga rumah ibadah.
Namun dalam implementasinya, sejumlah program dinilai belum sepenuhnya berjalan sesuai ekspektasi awal. Skema pendidikan gratis, misalnya, kini lebih dimaknai sebagai bantuan biaya pendidikan, bukan pembebasan total seluruh komponen biaya.
Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyatakan secara umum arah kebijakan Pemprov Kaltim sudah berada di jalur yang tepat. Meski demikian, ia menilai masih terdapat kelemahan mendasar dalam koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurutnya, pola kerja sektoral masih dominan sehingga program pembangunan berjalan sendiri-sendiri dan belum terikat dalam satu desain besar yang terpadu. “Kalau OPD-nya berjalan sendiri-sendiri, program jadi sulit diukur efektivitasnya. Bahkan bisa terjadi tumpang tindih anggaran,” tegas politikus PKS tersebut, Senin (9/2/2026).
Ia mengapresiasi fokus pemerintah daerah pada penguatan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun tanpa orkestrasi lintas dinas yang kuat, ia khawatir visi besar pembangunan Kaltim akan terhambat ego sektoral.
6 Program Unggulan Rudy Mas’ud – Seno Aji:
- Pendidikan Gratis (Bantuan Biaya Sekolah & Kuliah)
Bantuan biaya pendidikan untuk jenjang SMA/SMK hingga S1, S2, dan S3. - Layanan Kesehatan Gratis
Penjaminan akses layanan kesehatan masyarakat melalui skema kerja sama dengan BPJS Kesehatan. - Seragam Sekolah Gratis
Paket seragam, tas, dan sepatu untuk siswa baru kelas X SMA/SMK/SLB se-Kaltim. - Internet Gratis Desa
Penyediaan akses internet di seluruh desa untuk mendorong digitalisasi dan layanan publik desa. - Bebas Biaya Administrasi Rumah
Penghapusan/pembebasan biaya administrasi tertentu dalam proses kepemilikan rumah. - Perjalanan Spiritual Marbot & Penjaga Rumah Ibadah
Fasilitasi perjalanan spiritual bagi marbot masjid dan penjaga rumah ibadah.
Rusmawan adalah seorang penulis berita online yang serbabisa dalam menguraikan berbagai peristiwa menjadi berita yang jelas dan ringan. Ia suka membaca opini, melakukan riset pendek, dan membuat rangkuman harian. Di waktu senggang, ia menikmati musik instrumental. Motto: “Informasi yang baik dimulai dari niat yang baik.”
