Kenaikan Utang Pemerintah dan Kritik terhadap Kebijakan Keuangan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kenaikan utang pemerintah merupakan konsekuensi dari perlambatan ekonomi yang terjadi pada tahun 2025. Ia membandingkan situasi ini dengan krisis finansial yang terjadi pada tahun 1998, sebuah momen kelam dalam sejarah Indonesia.
Purbaya menjelaskan bahwa jumlah utang pemerintah mencapai Rp9.637,9 triliun per 31 Desember 2025. Angka ini meningkat dibandingkan September 2025, yaitu setara dengan 40,46 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Menurutnya, kenaikan rasio utang tersebut adalah akibat dari tekanan ekonomi yang signifikan sepanjang tahun 2025.
Ia memberikan perbandingan tajam antara kondisi saat ini dengan krisis finansial tahun 1998. “Ini kan kemarin terpaksa karena ada perlambatan signifikan. Pilihannya yang mana? Ke kondisi seperti 1998 atau meningkatkan utang sedikit, tetapi ekonomi kita selamat habis itu kita tata ulang semuanya,” ujarnya.
Kritik Keras dari Ferdinand Hutahaean
Pernyataan Purbaya langsung mendapat kritik tajam dari politikus Ferdinand Hutahaean. Ia menilai bahwa Menteri Keuangan tidak memiliki solusi konkret untuk mengurangi utang. “Purbaya, sang Menteri Keuangan tampaknya memang tak punya solusi lagi untuk mengatasi persoalan ekonomi,” kata Ferdinand dalam video yang diunggah ke akun YouTube-nya.
Ferdinand juga mempertanyakan apakah utang menjadi satu-satunya solusi untuk menyelesaikan defisit APBN. “Apakah memang tidak ada cara lain lagi untuk mengatasi defisit-defisit APBN kita setiap tahun yang semakin menganga?” tanyanya.
Menurut Ferdinand, utang seharusnya digunakan untuk membangun industri dan menjadikan Indonesia sebagai negara produsen, bukan hanya sekadar menutupi gaya hidup konsumtif. “Kita berutang cenderung hanya untuk menutupi daya dan gaya konsumtif kita. Kita menarik utang sekitar 800 triliun per tahun hanya untuk memenuhi gaya hidup kita,” jelasnya.
Kebijakan Presiden Prabowo dan Masalah Defisit APBN
Ferdinand juga mengungkit kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang gencar melakukan efisiensi anggaran. Menurutnya, meskipun defisit APBN bisa dikurangi melalui penghematan, hasilnya tidak terlihat nyata. “Dan defisit itu memang bisa dikurangi oleh presiden, tetapi kemudian hasil dari pengamatan itu ditempatkan ke MBG. Maka hasil penghematan itu seperti tidak terlihat berdampak,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen yang disampaikan oleh Purbaya. “Harusnya kalau kita mau mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen tersebut, utang ditarik adalah untuk menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi yang besar,” katanya.
Masalah Konsumtif dan Penyalahgunaan Dana
Ferdinand menyinggung gaya konsumtif yang terjadi di lingkungan pejabat, termasuk mobil mewah, tunjangan tinggi, dan biaya perjalanan yang besar. Ia juga menyebut bahwa bantuan-bantuan yang diberikan sering kali tidak tepat sasaran.
“Jadi kalau sekarang Purbaya yang telah berlalu masa bulan madunya awal-awal dipuja, dipuji, disanjung dengan celetukan-celetukannya yang membuat orang seperti mendapat setetes air di tengah gurun pasir,” kata Ferdinand.
“Sekarang kita akhirnya harus menelan pahit. Karena Purbaya ternyata tidak mampu menciptakan pemasukan baru bagi defisit APBN untuk menutup defisit APBN. Tapi malah membenarkan, menjustifikasi bahwa utang itu ya sudahlah daripada ekonomi seperti 1998,” jelasnya.
