Kritik terhadap Board of Peace (BoP) dan Peran Indonesia dalam Misi Perdamaian Gaza
Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump belum mampu memberikan fondasi yang kuat untuk membawa arah maju bagi masyarakat di Palestina. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia (Wamenlu) Dino Patti Djalal menilai, bahkan negara-negara anggota BoP tidak mampu menunjukkan sikap empati terkait penderitaan rakyat Palestina di Jalur Gaza yang masih menjadi korban invansi penjajahan Zionis Israel.
Dino, mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk AS, menyampaikan kritiknya setelah menghadiri rapat perdana negara-negara anggota BoP di Washington, AS, pada Kamis (19/2/2026). “BoP sudah mulai bekerja, namun proses ke depan masih rapuh dan penuh risiko,” ujar Dino seperti dikutip dari akun media sosialnya, Jumat (20/2/2026).
Menurut Dino, yang ditampilkan oleh negara-negara anggota BoP dalam konferensi pers pertama kemarin, masih menunjukkan dominasi pengaruh Trump. Beberapa klausul yang disampaikan negara-negara BoP memang sedikit memberikan harapan dalam penguatan peran satuan keamanan di internal Palestina.
Klausul itu antara lain dengan adanya rencana pembentukan Satuan Keamanan Palestina atau Palestinian Security Force (PSF) yang menjadikan Yordania dan Mesir sebagai negara-negara BoP yang menjadi mentor pelatihan kepolisian Palestina. Pun juga rencana awal tentang pengerahan militer gabungan dari lima negara, termasuk Indonesia dalam Pasukan Stabilitas Internasional (ISF) yang diharapkan menjadi pasukan penjaga perdamaian di Gaza.
Namun menurut Dino, tantangan di lapangan nantinya, bakal jauh panggang dari api. Melihat klausul BoP, masih menguatkan wacana demiliterisasi, pelucutan senjata faksi-faksi perlawanan di Gaza.
“Tantangan di lapangan khususnya terkait demiliterisasi masih sangat berat. Kapasitas Palestinian Security Force (yang akan dilatih Yordania dan Mesir) yang sedang dibentuk untuk menjaga keamanan di Gaza, masih penuh tanda tanya,” ujar Dino.
Paling menyesal, kata Dino, melihat penyampaian kepala-kepala negara-negara BoP dalam rapat perdana di Washington kemarin, yang tak satupun mengutarakan hati nuraninya terkait kondisi bangsa Palestina, terutama di Gaza yang hingga kini masih menjadi target pengeboman militer Zionis Israel.
“Saya tidak merasakan empati dari pidato-pidato di Amerika terhadap korban jiwa, dan penderitaan warga di Jalur Gaza dalam dua tahun terakhir. Bahkan tidak pernah disinggung,” ujar Dino.
Semakin ironi kata Dino, mendengar pidato wakil eksekutif BoP dari AS, Jared Kushner yang menawarkan potensial keuntungan ekonomi dari pembangunan di Gaza yang saat ini hancur lebur pasca-invasi militer penjajah Zionis Israel. Dan itu menurut Dino, menunjukkan BoP tak memiliki rasa kemanusiaan atas penderitaan jutaan warga Palestina di Gaza, yang dibombardir tanpa pandang bulu sejak Oktober 2023.
“Pernyataan seorang anggota eksekutif BoP terhadap potensi real estate dan bisnis di Gaza ditaksir sampai 150 miliar dolar AS, tidak sensitif terhadap nurani warga Gaza,” ujar Dino.
Kritik dan Apresiasi untuk Prabowo
Dino menyampaikan apresiasinya terhadap Presiden Prabowo yang saat menyampaikan pidatonya dalam rapat perdana negara-negara BoP tidak mengutarakan soal rencana Indonesia yang akan menjadi anggota permanen. Dengan begitu, kata Dino, Presiden Prabowo dalam pidatonya pun tidak menyampaikan soal masalah urun sumbang dana sebesar 1 miliar dolar AS, atau Rp 17 triliun untuk misi dalam BoP.
“Saya apresiasi Presiden Prabowo tidak mengumumkan kontribusi (Indonesia) 1 miliar dolar AS untuk menjadi negara anggota permanen BoP,” sambung Dino.
Karena memang Indonesia, menurut Dino, tidak perlu berambisi untuk menjadi negara anggota tetap dalam BoP. Kata Dino, dengan Presiden Prabowo tidak menyampaikan masalah donasi tersebut, dan tidak berusaha menjadi negara anggota tetap, membuka opsi ke depan untuk membawa Indonesia balik arah dari BoP jika misi badan adhoc internasional tersebut melenceng dari visi atau sikap politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina.
“Tidak perlu Indonesia berambisi untuk menjadi anggota permanen BoP dan perlu selalu dipegang opsi untuk keluar dari BoP kalau terjadi penyelewengan misi BoP,” ujar Dino.
Menurut Dino, kesediaan Indonesia dalam rencana mengerahkan 8.000 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke dalam ISF untuk pengamanan di Gaza sudah cukup. “Peran sumbangan pasukan penjaga perdamaian sudah cukup,” ujar Dino.
Akan tetapi, Dino menegaskan, agar pengerahan TNI dalam misi perdamaian ke Gaza tersebut mengenakan atribut-atribut yang dapat mengidentifikasi diri sebagai pasukan Indonesia untuk misi perdamaian. “Saya berpandangan perlu ada kejelasan dari pemerintah apakah pasukan perdamaian Indonesia di Gaza akan menggunakan helm biru (blue helmet) sebagaimana biasanya pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” kata Dino.
Kepastian Sikap Politik Indonesia terhadap Palestina
Selain itu, Dino juga mengamati penyampaian Presiden Prabowo dalam temu pertama negara-negara anggota BoP yang tak sekalipun memberikan kepastian tentang sikap politik Indonesia terkait masalah Palestina selama ini. Yaitu, menyangkut soal prinsip politik luar negeri Indonesia yang selama ini pada sikap solusi dua negara, dan Palestina yang merdeka, dan berdaulat.
“Saya mencatat pidato Presiden Prabowo di KTT BoP tidak menyebut two state solution, ataupun Palestina statehood. Padahal ini adalah posisi, dan prinsip Indonesia,” ujar Dino.
Padahal kata Dino, dalam pertemuan antara mantan-mantan Menlu, dan diplomat Indonesia, serta tokoh-tokoh agama di Istana Negara beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo menyatakan dukungan untuk menyampaikan pesan tegas Indonesia di dalam BoP tentang Palestina yang merdeka, dan solusi dua negara. “Keanggotaan Indonesia di BoP harus didedikasikan untuk mencapai kemerdekaan Palestina. Arab Saudi, Qatar, Mesir, Turki, Pakistan, Maroko, semuanya (negara-negara Islam anggota BoP), merujuk pada two state solution, dan Palestinian statehood dalam pidato mereka di KTT BoP,” kata Dino.
Dino menegaskan, prinsip dua negara, dan Palestina yang merdeka dan berdaulat harus menjadi rujukan utama bagi pemimpin Indonesia, atau siapapun yang menjadi Menlu dalam setiap forum tentang Palestina. Dan kini, prinsip tersebut harus selalu disampaikan resmi oleh Indonesia di dalam BoP.
“Karena kita tidak mau BoP ini disalahgunakan menjadi platform untuk membungkam aspirasi Palestina. Tidak cukup Palestina hanya menjadi damai, aman, makmur. Tetapi tanda kemerdekaan (statehood) semua itu tidak ada artinya,” kata Dino.
