Menteri Kelautan dan Perikanan Marah Terhadap Kualitas Infrastruktur Kampung Nelayan Merah Putih
Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menunjukkan kekecewaannya terhadap kualitas infrastruktur Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Ekas Buana di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ia menegaskan bahwa infrastruktur yang dibangun harus layak dan bermanfaat bagi para nelayan.
Ia meminta agar seluruh infrastruktur diperbaiki dan dikoreksi, termasuk finishingnya. “Saya minta semua dibenarkan, dikoreksi semua, finishing-nya tidak benar ini!” ujar Trenggono saat meninjau proyek tersebut.
Selama peninjauan, ia secara langsung mempertanyakan kualitas bangunan kepada pihak pelaksana proyek. Ia menyoroti kondisi gudang beku karena akses keluar-masuk dinilai terlalu sempit serta terdapat celah kecil yang dianggap kurang layak dan berpotensi mengganggu operasional.
Nada tinggi terdengar ketika ia meminta penjelasan mengenai mutu bangunan dan mempertanyakan apakah pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak yang telah diberikan. Amarahnya memuncak ketika ia melihat lantai semen di samping gudang beku portabel tersebut terlihat retak. Ia pun menunjuk dan mengarahkan kakinya ke retakan tersebut sambil memperlihatkannya kepada pihak yang bertanggung jawab.
Trenggono menegaskan bahwa proyek pemerintah harus dikerjakan secara profesional karena anggaran yang digunakan berasal dari negara untuk kepentingan masyarakat nelayan setempat. “Kamu bikin bangunan seperti ini kenapa? Bagus tidak bangunannya? Coba kamu bikin yang benar. Masa bangunannya seperti ini? Yang benar saja,” tegas Trenggono.
Selain gudang beku, ia turut meninjau pabrik es portabel, bengkel nelayan, kios pemasaran ikan, balai pelatihan, hingga fasilitas umum seperti toilet. Ia meminta seluruh sarana dan prasarana dibenahi agar benar-benar mendukung aktivitas ekonomi nelayan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara nyata.
Usai peninjauan lapangan, Trenggono bersama jajaran berdialog langsung dengan nelayan guna mendengar masukan serta memastikan program berjalan sesuai kebutuhan mereka.
Penyelidikan Lokasi Pembangunan KNMP di Wilayah Indonesia Timur
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerjunkan sebanyak 87 orang surveyor untuk melakukan survei lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di wilayah Indonesia Timur khususnya 5 provinsi di Pulau Papua. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan lahan, kelayakan sosial ekonomi, serta aspek teknis pembangunan guna mendukung target pembangunan lokasi KNMP di Papua pada 2026.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf meminta para surveyor yang akan berangkat ke wilayah lima provinsi di Pulau Papua untuk menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung jawab. “Sesuai arahan Bapak Presiden, prioritas pembangunan akan dimulai dari wilayah Indonesia Timur. Tujuannya jelas, agar ketimpangan pembangunan sektor kelautan dan perikanan bisa kita kurangi, karena potensi di kawasan timur sangat besar dan perlu didorong lebih kuat,” ujar Didit dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif mengatakan pihaknya akan mengawal dan memastikan pembangunan KNMP bukan sekadar cepat, tapi juga tepat sasaran. Karena itu, setiap usulan tetap diseleksi secara menyeluruh mulai dari kesiapan lahan, keberadaan nelayan aktif, aktivitas perikanan tangkapnya benar-benar berjalan, sampai komitmen pemerintah daerahnya. “Setelah lokasi dinyatakan layak, kami akan segera menyusun dokumen perencanaan dan melanjutkan ke proses pengadaan. Targetnya, pembangunan bisa mulai sekitar Mei 2026 secara bertahap dan dilakukan serentak sesuai kesiapan lokasi masing-masing,” ucap Latif.
Survei Komprehensif untuk Menjamin Kesiapan Lokasi KNMP
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap selaku Ketua Satgas Pembangunan KNMP Tahun 2026, Ridwan Mulyana menerangkan, tim surveyor memegang peran strategis untuk memastikan calon lokasi KNMP benar-benar siap untuk dibangun pada tahun ini sebanyak 1.000 lokasi, diantaranya lokasi prioritas di Pulau Papua yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan. “Survei harus dilakukan secara komprehensif, objektif, dan berbasis data lapangan. Pastikan lahan clean and clear, status jelas serta tidak ada masalah. Survei ini bukan sekadar formalitas namun menjadi fondasi utama keberhasilan pembangunan KNMP. Tidak hanya memastikan ketersediaan lahan, namun juga aspek sosial ekonomi hingga potensi usaha dan bisnis perikanan di setiap lokasi,” kata Ridwan.
Kepala Balai Besar Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan selaku Koordinator Bidang Survei, Identifikasi, dan Penetapan Calon Lokasi KNMP 2026 Novi Susetyo Adi menjelaskan, survei yang dilakukan mencakup asesmen menyeluruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan. Penilaian dilakukan terhadap demografi, profil ekonomi, kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta kondisi usaha perikanan, termasuk aset, operasional penangkapan, struktur biaya, dan potensi pemasaran hasil tangkapan. “Asesmen juga mencakup evaluasi kondisi fisik lahan, ketersediaan infrastruktur pendukung, utilitas, serta potensi risiko bencana. Hal ini penting untuk memastikan pembangunan KNMP dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan,” ucap Novi.
