JAKARTA — Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan diri menghadapi dampak dari meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah akibat konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Kekhawatiran terhadap kemungkinan pecahnya perang ini disampaikan oleh para pelaku usaha di dalam negeri, khususnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Menurut Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani, dampak yang paling langsung akan terasa adalah gangguan pada rute perdagangan yang menuju ke kawasan Timur Tengah. Iran telah menutup akses Selat Hormuz, sehingga kapal-kapal komersial dilarang mendekat. Hal ini berpotensi mengganggu kelancaran perdagangan dan menyebabkan lonjakan biaya transportasi, baik karena peningkatan asuransi maupun pengurangan jumlah kapal yang bisa melintas.
“Dampak ini akan terlihat dalam beberapa hari hingga 2–3 pekan ke depan, tergantung pada perkembangan konflik,” ujar Shinta saat dihubungi Bisnis, Minggu (1/3/2026).
Selain itu, dia juga mengkhawatirkan potensi inflasi tinggi terhadap produk impor dari kawasan Timur Tengah seperti minyak dan kurma. Hal ini dikhawatirkan akan bertambah akibat permintaan pasar dalam negeri yang meningkat selama periode Ramadan dan Lebaran.
Shinta menegaskan bahwa Indonesia harus siap menghadapi ancaman ini, terutama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Konflik ini dapat memengaruhi harga minyak global, beban subsidi, cadangan devisa, neraca pembayaran, serta nilai tukar rupiah.
Sektor Energi & Logistik
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) juga memberi peringatan serupa. Menurutnya, sektor energi akan menjadi yang paling awal terkena dampak. “Harga minyak pasti naik, dan kita mengimpor minyak dari kawasan Timur Tengah. Jika jalur pasokan terganggu, kita akan terdampak langsung,” kata JK dalam keterangan pers di Jakarta Selatan, Minggu (1/3/2026).
Cadangan energi nasional hanya cukup untuk tiga pekan. Setelah itu, Indonesia akan bergantung pada pasokan alternatif, termasuk dari Singapura. Namun jika konflik berlangsung lama, kelangkaan bahan bakar bisa menjadi ancaman nyata.
Selain energi, JK menyoroti gangguan pada sistem logistik dan perdagangan internasional. Jalur distribusi dari Timur Tengah ke Asia dan Eropa terancam terputus, yang berpotensi memengaruhi ekspor Indonesia ke Eropa.
Dampak pada Warga dan Transportasi
Konflik ini juga berdampak langsung pada warga negara Indonesia di kawasan tersebut, termasuk ratusan ribu pekerja migran dan puluhan ribu jemaah umrah yang kesulitan kembali ke Tanah Air akibat terganggunya transportasi dan keamanan regional.
Sementara itu, sejumlah maskapai penerbangan terpaksa membatalkan penerbangan ke kawasan Timur Tengah. Laporan Euronews menyebut sebanyak 1.900 penerbangan global mengalami penundaan dan 2.600 penerbangan ke kawasan konflik dibatalkan setelah bandara di Doha, Dubai, Abu Dhabi, dan Tel Aviv ditutup sementara.
Di Indonesia, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengimbau maskapai internasional yang melewati kawasan Timur Tengah untuk meningkatkan kewaspadaan. Meskipun Garuda Indonesia dan Lion Air belum terdampak, penerbangan Garuda Indonesia ke Amsterdam dialihkan melalui Kairo, Mesir.
Respons Pemerintah
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengklaim sedang menyusun strategi untuk meredam dampak konflik. Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa APBN akan digunakan sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat jika terjadi fluktuasi harga komoditi.
Pemerintah juga telah mempercepat penyaluran bantuan pangan kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bank Indonesia juga akan menjaga stabilitas rupiah dengan posisi cadangan devisa US$154,6 miliar. Pertamina juga menjamin stok BBM dan LPG nasional aman selama Ramadan dan Idulfitri.
Pemerintah terus memantau situasi keamanan di Timur Tengah dan mengimbau masyarakat tetap tenang. “Kami akan terus memonitor situasi dan mengambil kebijakan yang diperlukan demi kepentingan masyarakat,” tegas Haryo.
