Desakan untuk Keluar dari Board of Peace (BoP)
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, memberikan desakan agar pemeraitn Indonesia segera keluar dari Board of Peace (BoP). Desakan ini muncul setelah adanya serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Hasanuddin menilai partisipasi Indonesia di BoP telah melanggar prinsip bebas aktif yang diamanatkan konstitusi. Menurutnya, organisasi tersebut membiarkan agresi militer terhadap bangsa lain.
Hasanuddin menjelaskan bahwa amanat untuk menjaga perdamaian dunia tidak akan terpenuhi jika Indonesia tetap menjadi bagian dari organisasi yang dinilai membiarkan agresi militer. Ia menegaskan bahwa langkah keluar dari BoP bukan berarti Indonesia mengabaikan isu perdamaian dunia, melainkan untuk konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan independen.
Ia khawatir keputusan tetap berada dalam BoP dapat menimbulkan masalah lebih besar dan membahayakan integritas politik luar negeri Indonesia di mata dunia. “Daripada berlarut-larut dan menimbulkan persoalan yang lebih besar, sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah untuk keluar,” ujarnya.
Sikap Pemerintah Dianggap Tidak Tegas
Selain itu, keterlibatan Indonesia di BoP besutan Presiden AS Donald Trump membuat pemerintah tidak menunjukkan sikap tegas dalam mengutuk invasi tersebut. Hasanuddin menyatakan hal ini memperkuat persepsi adanya keberpihakan Indonesia terhadap agresi tersebut dan menimbulkan kesan lemahnya komitmen terhadap penghormatan kedaulatan negara lain.
Menurut Hasanuddin, posisi yang dinilai tidak netral dan tidak konsisten dalam membela kedaulatan bangsa lain, dapat memperburuk persepsi rakyat Palestina terhadap Indonesia. Ia juga mengingatkan bahwa mobilisasi pasukan TNI sebagai bagian dari ISF BoP berpotensi mendapat penolakan.
“Bahkan, penolakan disebut telah muncul sejak dua pekan lalu ketika perwakilan Hamas secara terbuka menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza dan mengeklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia,” ujarnya.
Hasanuddin menambahkan bahwa alokasi anggaran untuk partisipasi Tentara Nasional Indonesia dalam pasukan ISF dinilai akan menekan kapasitas fiskal negara untuk tujuan yang masih bersifat spekulatif. Dalam kondisi fiskal yang tengah tertekan, pemerintah diminta lebih selektif dalam penggunaan anggaran.
Petisi dari Koalisi Masyarakat Sipil
Koalisi masyarakat sipil meluncurkan petisi yang menyoroti sejumlah kebijakan internasional pemerintah Indonesia yang dinilai bermasalah. Koalisi tersebut terdiri dari puluhan akademisi, budayawan, aktivis, serta berbagai lembaga dan organisasi.
Mereka menyusun petisi untuk merespons empat isu utama yang tengah berkembang, yakni perjanjian dagang RI–AS, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BOP), rencana pengiriman TNI ke Gaza, serta serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Dalam petisi itu, mereka bahkan mengubah akronim Board of Peace (BOP) menjadi Board of War.
Koalisi menilai serangan Amerika Serikat–Israel terhadap Iran telah melanggar hukum internasional (Piagam PBB) dan merusak perdamaian dunia. Dengan demikian, Board of Peace sudah berubah menjadi ‘Board of War’ karena BoP yang diketuai dan didominasi oleh Donald Trump telah melakukan serangan militer ke Iran.
Poin Penting dalam Petisi
Berikut ini 5 poin penting dalam petisi tersebut yang dilayangkan terhadap pemerintah Indonesia:
- Kami menolak kesepakatan perjanjian dagang Indonesia dan Amerika karena telah merugikan bangsa Indonesia
- Kami mendesak kepada DPR dan pemerintah untuk mengevaluasi seluruh perjanjian dagang Indonesia dan Amerika Serikat yang bersifat timpang dan tidak adil yang merugikan bangsa Indonesia.
- Kami mendesak pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi kesepakatan Indonesia dalam Piagam BOP, karena BOP yang dibentuk di Davos bukanlah BOP yang dimandatkan Resolusi DK PBB 2803.
- Kami menolak pengiriman pasukan TNI ke Gaza, jika tidak ada mandat dewan keamanan PBB. Pengiriman pasukan TNI dengan mandat BOP tidak sejalan dengan Resolusi DK PBB 2803.
- Kami berkesimpulan bahwa penandatanganan perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat dan keterlibatan dalam piagam BOP membuat Indonesia masuk ke dalam jurang imperialisme.
Oleh karena itu, langkah pemerintah ini patut dievaluasi dan dikoreksi oleh rakyat dan bangsa Indonesia.
