Kesiapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Tantangan yang Menghadang
BEBERAPA waktu belakangan ini, istilah Indonesia Emas 2045 sering muncul dalam berbagai pembahasan. Tahun tersebut dianggap sebagai momen penting bagi negara kita yang akan berusia 100 tahun. Harapan besar diletakkan pada Indonesia sebagai negara maju yang kuat secara ekonomi dan memiliki sumber daya manusia unggul. Untuk mencapai hal itu, generasi muda saat ini harus dibentuk agar menjadi manusia yang tangguh 19 tahun ke depan.
Pembahasan tentang sumber daya manusia yang unggul tentu mengarah pada sektor pendidikan. Mayoritas orang pasti setuju bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depan. Dari ruang kelas, generasi muda kita belajar membaca dunia, memahami ilmu, dan membentuk karakter yang akan menentukan masa depan mereka.
Dalam upaya membangun generasi masa depan, pemerintah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuan dari program ini adalah agar anak-anak tidak belajar dalam keadaan lapar dan kekurangan gizi, sehingga mudah lelah dan tidak fokus. Memang benar jika kita belajar dalam keadaan lapar, materi pelajaran akan sulit dipahami. Jika kekurangan gizi, sistem kerja otak menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, program MBG sangat masuk akal.
Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Banyak media memberitakan program MBG, dan pejabat tinggi Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan laporan kesiapan dan optimisme terhadap pelaksanaan program ini. Bahkan Presiden Prabowo menyatakan kebanggaannya terhadap program ini dan menjadikannya sebagai salah satu program strategis nasional.
Masalah di Lapangan
Meski begitu, sebagai masyarakat, kita perlu melihat kenyataan secara utuh. Ada laporan bahwa menu MBG yang dibagikan adalah daging sapi dan ikan lele utuh, namun di lapangan, beberapa sekolah justru mendapatkan roti kemasan yang termasuk dalam kategori UPF (ultra processed food). Hal ini menimbulkan kekhawatiran soal kesiapan dapur dan distribusi.
Paradoks pendidikan: guru, jantung yang masih menunggu keadilan
Sementara perhatian besar diberikan kepada siswa, kesejahteraan guru justru seperti isu lama yang terus berulang tanpa penyelesaian jelas, terutama bagi guru honorer dan swasta. Guru adalah jantung pendidikan, tetapi banyak dari mereka menerima upah yang sangat kecil. Survei dari IDN Times menunjukkan bahwa banyak guru honorer dan swasta menerima gaji di bawah Rp2 juta per bulan, yang jauh lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah.
Selain itu, adanya peraturan presiden tentang tata kelola MBG yang mengatur bahwa pegawai SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) dapat diangkat menjadi PPPK. Hal ini menjadi tamparan bagi guru non-ASN, baik honorer maupun swasta, karena bisa menimbulkan rasa ketidakadilan. Meskipun tidak langsung memengaruhi status guru, hal ini terasa terlalu cepat untuk sebuah program yang baru berjalan kurang lebih 1 tahun.
Peran Guru dalam Pendidikan
Ketika guru menyuarakan soal kesejahteraan, respons yang muncul justru nasihat untuk ikhlas. Guru disebut sebagai profesi mulia dan pahlawan tanpa tanda jasa. Namun, kemuliaan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kesejahteraan. Keikhlasan adalah sikap pribadi, bukan kebijakan publik.
Mengajarkan nilai agama tentang kesabaran dan pengabdian itu baik. Tetapi menggunakan narasi itu untuk menenangkan kritik terhadap kebijakan yang belum adil, rasanya kurang tepat. Guru bukan sukarelawan dan bukan pekerja sosial tanpa kebutuhan. Mereka adalah tenaga profesional yang memegang tanggung jawab besar terhadap masa depan bangsa.
Beberapa kali saya berpikir, ketika berbicara tentang MBG, pemerintah bisa begitu cepat bergerak, menyiapkan anggaran besar, dan membuat target yang luas. Tetapi, ketika berbicara tentang kesejahteraan guru, pembahasannya terasa lambat dan berulang-ulang tanpa kepastian.
Evaluasi dan Penyempurnaan
Apakah perhatian kita terhadap pendidikan sudah benar-benar seimbang? Saya tidak sedang membandingkan mana yang lebih penting antara siswa dan guru, jelas keduanya sama-sama penting. Anak-anak memang perlu makan yang cukup. Tetapi guru juga perlu hidup dengan layak.
Pendidikan adalah ekosistem yang jika salah satu bagian lemah, keseluruhan sistem ikut terganggu. Indonesia Emas 2045 bukan hanya tentang generasi yang sehat secara fisik, melainkan juga tentang generasi yang cerdas, kritis, dan berkarakter. Dan karakter itu dibentuk oleh guru.
Kita bisa membangun dapur MBG di banyak daerah. Kita bisa memastikan ribuan porsi makanan tersalurkan setiap hari. Tetapi kalau guru masih merasa tidak dihargai, maka semangat pendidikan akan perlahan melemah.
Pendidikan tidak bisa hanya dibangun dari program yang terlihat besar dan populer. Pendidikan dibangun dari ruang kelas yang hidup, dari guru yang mengajar dengan hati yang tenang, dari sistem yang adil dan berpihak.
Jika kita benar-benar ingin Indonesia Emas 2045 bukan sekadar slogan, maka kita harus berani jujur melihat kekurangan yang ada hari ini. Kita perlu mengevaluasi, memperbaiki, dan menempatkan guru sebagai prioritas yang nyata, bukan hanya simbol. Karena pada akhirnya, masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh apa yang dimakan anak-anak hari ini, tetapi oleh bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang mendidik mereka setiap hari.
Indonesia Emas 2045 tidak bisa dibangun dengan perut kenyang saja. Ia juga harus dibangun dengan keadilan, keseimbangan, dan penghargaan yang layak bagi para guru.
