Alasan LSM Harimau di Lokasi Pengeroyokan Kades Hoho Alkaf, Minta Publik Tidak Salah Paham

LSM Harimau Jelaskan Tujuan Kehadiran Mereka dalam Aksi Demonstrasi

Kehadiran LSM Harimau dalam aksi demonstrasi di Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, menjadi sorotan setelah kericuhan terjadi di lokasi tersebut. Organisasi ini akhirnya memberikan penjelasan mengenai alasan mereka berada di lokasi kejadian.

LSM Harimau menyatakan bahwa kehadiran mereka bukan untuk memicu keributan, melainkan sebagai bagian dari upaya advokasi dan pendampingan masyarakat yang sedang menyuarakan keberatan terkait proses penjaringan perangkat desa. Namun, aksi yang berlangsung di Kantor Balai Desa Purwasaba pada Selasa (11/3/2026) justru berujung ricuh dan memunculkan tudingan pengeroyokan terhadap Kepala Desa Purwasaba, Hoho Alkaf.

Demonstrasi Berujung Kericuhan

Aksi demonstrasi tersebut digelar di Kantor Balai Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Unjuk rasa itu diikuti sejumlah massa yang menyuarakan protes terkait proses penjaringan perangkat desa yang sedang berlangsung. Situasi yang awalnya berlangsung sebagai penyampaian aspirasi berubah menjadi panas ketika massa mulai mendesak agar proses seleksi perangkat desa dibatalkan.

Ketegangan memuncak ketika Kepala Desa Purwasaba, Hoho Alkaf, hendak meninggalkan kantor balai desa setelah aksi demonstrasi tersebut berlangsung. Saat itu, ia mengaku diserang oleh massa yang hadir dalam aksi tersebut.

LSM Harimau Bantah Tuduhan Provokasi

Tak lama setelah kejadian, LSM Harimau muncul memberikan klarifikasi dan membantah tudingan bahwa mereka memprovokasi kericuhan. Dalam keterangan tertulis LSM Harimau Ranting Purwasaba pada Rabu (12/3/2026), mereka menyatakan bahwa tidak pernah memulai tindakan provokasi atau kekerasan dalam kegiatan advokasi tersebut.

Pihak LSM Harimau menjelaskan bahwa kehadiran mereka dalam aksi tersebut bertujuan untuk melakukan advokasi dan mendampingi masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi. Mereka menilai kehadiran dalam aksi warga yang berkaitan dengan polemik penjaringan dan penyaringan perangkat desa dimaksudkan untuk memastikan proses pemerintahan desa berjalan secara transparan dan sesuai hukum.

Kades Hoho Mengaku Menjadi Korban Pengeroyokan

Sebelumnya dikabarkan, Hoho mengaku menjadi korban pengeroyokan oleh puluhan orang setelah kericuhan pecah di lokasi demonstrasi. Peristiwa tersebut terjadi saat dirinya hendak meninggalkan kantor balai desa setelah aksi unjuk rasa yang diikuti oleh sejumlah anggota sebuah LSM.

Melalui akun media sosial pribadinya @hoho_alkaff, Hoho menyampaikan kronologi yang menurutnya terjadi secara tiba-tiba ketika ia hendak keluar dari area balai desa. “Saya hendak keluar dari balai desa, tapi langsung diserang dan dikeroyok. Kacamata saya pecah dan baju saya robek,” ungkap Hoho dalam unggahan yang kemudian viral di media sosial.

Ia menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi saat dirinya baru saja keluar dari pintu aula balai desa dan belum sempat mendapatkan pengawalan dari aparat keamanan. “Waktu saya baru keluar dari pintu aula sebelum dikawal, langsung pukulan menghujani dari belakang, samping, belakang, dan depan. Kacamata saya sampai remuk karena dipukul dari depan,” ujarnya.

Atribut Kepala Desa Rusak

Akibat kejadian tersebut, Hoho mengaku mengalami kerusakan pada sejumlah atribut yang dikenakannya sebagai kepala desa. Kacamata yang ia gunakan pecah setelah terkena pukulan, sementara pakaian dinas yang dikenakannya juga robek akibat tarik-menarik yang terjadi di tengah kericuhan. Bahkan atribut resmi yang melekat pada seragamnya juga terlepas.

“Logo atribut saya juga pada rogol. Papan nama jatuh karena ketarik-ketarik,” katanya.

Soroti Sikap Aparat Keamanan

Dalam pernyataannya, Hoho juga menyoroti sikap aparat keamanan yang berada di lokasi saat kericuhan terjadi. Ia menilai aparat kepolisian yang berjaga di lokasi tidak memberikan perlindungan maksimal ketika situasi mulai tidak terkendali. Karena itu, ia meminta agar kasus tersebut mendapat perhatian dan keadilan dari Propam Mabes Polri.

“Saya minta keadilan, saya pejabat pemerintah sudah melaksanakan, pekerjaan saya sebaik-baiknya, begitupula dengan panitia. Tetapi saya dipaksa mengulang, karena anggota dari LSM itu nilainya di bawah, tapi maunya diulang, kita kiblatnya regulasi tapi mereka tetap tidak mau tahu,” katanya.

Klarifikasi Soal Video yang Beredar

Hoho juga menanggapi video yang beredar luas di media sosial terkait kejadian tersebut. Menurutnya, rekaman yang viral itu tidak memperlihatkan keseluruhan kejadian karena saat video tersebut diambil dirinya sudah berada dalam pengamanan aparat. “Di video itu memang suruh keluar semua, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Dan ada yang bilang saya tidak dikeroyok. Memang di video itu saya sudah diamankan karena sudah di belakang mobil,” jelasnya.

Dipicu Polemik Seleksi Perangkat Desa

Menurut Hoho, aksi demonstrasi tersebut dipicu oleh kekecewaan salah satu anggota LSM yang tidak lolos dalam proses penjaringan perangkat desa. Massa yang hadir kemudian menuntut agar tahapan seleksi yang telah sampai pada tahap pengumuman hasil dibatalkan dan dilakukan ulang. Namun tuntutan tersebut ditolak oleh pemerintah desa karena proses seleksi perangkat desa dinilai telah berjalan sesuai dengan prosedur serta aturan yang berlaku.

Hoho pun menegaskan bahwa hasil seleksi tidak akan dibatalkan hanya karena adanya tekanan dari pihak tertentu. “Proses penjaringan perangkat desa sudah sesuai mekanisme. Tidak mungkin dibatalkan hanya karena tekanan.” Atas insiden yang menimpanya, ia juga meminta perlindungan hukum kepada sejumlah pihak, mulai dari Camat, Bupati hingga Propam Mabes Polri.