Koalisi Sipil Unjuk Rasa di DPR, Desak Indonesia Keluar dari BoP

Koalisi masyarakat sipil berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari ini. Aksi ini bertujuan untuk menyuarakan penolakan terhadap partisipasi Indonesia dalam Board of Peace atau BoP. Koalisi yang terdiri dari 98 lembaga, seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) hingga Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mengajak masyarakat untuk ikut turun ke jalan pada pukul 14.00 WIB.

Ketua YLBHI Muhammad Isnur menjelaskan bahwa aksi ini adalah respons koalisi terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Beberapa kebijakan yang menjadi perhatian antara lain kesepakatan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat, rencana pengiriman Tentara Nasional Indonesia ke Gaza, Palestina, serta keterlibatan RI dalam BoP yang dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump. Koalisi juga mengecam serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026.

Menurut koalisi, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan gelagat negara yang menjadi boneka AS lantaran tunduk pada kebijakan Trump saat menandatangani perjanjian dagang resiprokal yang dinilai merugikan masyarakat. Koalisi memandang bahwa Indonesia telah terjebak dalam permainan Trump.

“Semuanya berbanding terbaik dengan omon-omon Presiden Prabowo tentang kedaulatan bangsa dan stempel antek asing yang dilekatkan pada gerakan rakyat. Pemerintah justru bertindak sebagai antek imperialisme AS,” kata Isnur saat dikonfirmasi pada Jumat, 6 Maret 2026.

Berikutnya, koalisi juga menyoroti penyimpangan BoP yang resmi dibentuk oleh Trump beserta sejumlah kepala negara lain di Davos, Swiss, pada 22 Januari lalu. Koalisi menyatakan BoP itu tidak mengacu mandat Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2803 dan tidak mencantumkan Palestina dalam isi perjanjian yang diklaim untuk rekonstruksi Gaza.

Padahal Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 secara khusus dirumuskan untuk menyelesaikan masalah Palestina yang dijajah oleh Israel. Koalisi juga menekankan bahwa kendali BoP hanya terpusat kepada Trump sebagai ketua.

Puncak dari kesewenang-wenangan Trump yang memicu koalisi berunjuk rasa adalah serangan gabungan terhadap Iran yang dinilai melanggar Piagam PBB. Koalisi meyakini bahwa makna Dewan Perdamaian telah bergeser menjadi ‘Dewan Perang’ AS merusakan perdamaian dunia. Koalisi menilai bahwa tindakan Trump kontradiktif dengan tujuan dari pembentukan BoP itu sendiri.

Atas dasar itu, koalisi berujar bahwa partisipasi Indonesia dalam BoP sudah tidak relevan dan perlu ditentukan ulang. “Seharusnya Indonesia segera menarik diri dari BoP dan menyatakan sikap tegas untuk keluar dari BoP,” kata Isnur.

Dalam keterangan tertulis, koalisi menuliskan delapan tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi hari ini:

• Menolak kesepakatan perjanjian dagang Indonesia dan Amerika karena telah merugikan bangsa Indonesia.
• Mendesak kepada DPR dan pemerintah untuk mengevaluasi seluruh perjanjian dagang Indonesia dan Amerika Serikat yang bersifat timpang dan tidak adil yang merugikan bangsa Indonesia.
• Mendesak pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi kesepakatan Indonesia dalam Piagam BoP, karena BoP yang dibentuk di Davos bukanlah BoP yang dimandatkan Resolusi DK PBB 2803.
• Menolak pengiriman pasukan TNI ke Gaza, jika tidak ada mandat dewan keamanan PBB. Pengiriman pasukan TNI dengan mandat BoP tidak sejalan dengan Resolusi DK PBB 2803.
• Penandatanganan perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat dan keterlibatan dalam piagam BoP membuat Indonesia masuk ke dalam jurang imperialisme. Oleh karena itu, langkah pemerintah ini patut dievaluasi dan dikoreksi oleh rakyat dan bangsa Indonesia.
• Wujudkan reforma agraria sejati dan pembangunan industri nasional untuk kedaulatan rakyat Indonesia dari dominasi imperialisme dan feodalisme.
• Bangun persatuan rakyat anti-imperialis, anti-feodal, dan anti-fasis.
• Satukan perjuangan demokratis dan nasional rakyat Indonesia dengan perjuangan rakyat tertindas dunia dalam semangat solidaritas internasional.