Sejarah dan Perkembangan Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal 13 Maret 1755 menjadi titik awal penting dalam sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada hari itu, Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan, yang kemudian berkembang menjadi wilayah dengan jati diri kuat, kaya akan budaya, dan berperan signifikan dalam perjalanan bangsa Indonesia. Seiring waktu, wilayah ini dikenal sebagai DIY, yang terus berkembang sambil menjaga nilai-nilai budaya, terutama melalui keberadaan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman.
Pada tahun 2026, DIY genap berusia 271 tahun. Tema Hari Jadi 271 Daerah Istimewa Yogyakarta adalah “Mulat Sarira Jumangkah Jantraning Laku”, yang mengandung makna mendalam: sikap mawas diri, ketajaman fokus, ketenangan berpikir, peningkatan kesadaran dan wawasan, serta penguatan nilai spiritual dan filosofis. Di bawah kepemimpinan Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur KGPAA Paku Alam X, berbagai capaian telah dicapai untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.
Capaian Pembangunan dan Pengelolaan Anggaran
Terkini, upaya Pemda DIY dalam mengurai anomali angka kemiskinan dan ketimpangan (rasio gini) mulai menunjukkan hasil. Pertumbuhan ekonomi DIY juga mencatatkan angka tertinggi. Di sisi tata kelola birokrasi, Pemda DIY menjadi contoh bagi provinsi lain dengan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) “AA” dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, memastikan bahwa Pemda DIY tetap berpegang pada optimalisasi desain program berbasis data dan pembatasan ketat pada kegiatan non-prioritas. “Yang pertama tentu kita harus tahu dulu masalahnya apa. Kita melihat apa masalah utama di DIY. Kita memiliki banyak indikator nasional untuk mengukur kinerja suatu daerah, seperti tingkat perekonomian, penanganan kemiskinan, hingga IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Jika kita lihat secara makro, indikator pembangunan kita bagus, namun menjadi anomali ketika angka kemiskinan kita masih cukup tinggi di Pulau Jawa,” ungkap Ni Made.
Untuk menyiasati kapasitas fiskal daerah yang terbatas, Ni Made menegaskan perlunya ketepatan sasaran. “Saat mendesain program kegiatan, harus sesuai dengan data yang ada dan tepat sasaran. Apa yang dibutuhkan masyarakat, itulah yang diprogramkan. Terus kemudian terkait efisiensi, kita melakukan efisiensi pada aktivitas atau kegiatan yang belum menjadi prioritas atau tidak mendukung pencapaian tujuan secara langsung.”
Reformasi Kalurahan dan Jaringan Sosial
Terkait upaya mengikis disparitas antara kawasan Utara dan Selatan serta memastikan ‘kue’ pertumbuhan ekonomi dinikmati kelompok rentan, Pemda DIY telah menggelontorkan berbagai jaring pengaman sosial, termasuk Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU). Namun, implementasi di lapangan sering kali berbenturan dengan realitas sosiokultural masyarakat.
“Contohnya, kita berikan bantuan Rp300 ribu bagi lansia setiap bulan melalui Waluyo (Warung Lanjut Usia Yogyakarta). Harusnya itu untuk lansia tersebut, tapi karena budaya kekerabatan kita yang sangat kental, lansia tersebut sering kali tidak menikmati sendiri bantuannya, tapi dibagi dengan keluarganya. Ini yang membuat hasilnya terkadang menjadi bias,” papar Ni Made.
Sebagai solusi atas bias tersebut, Pemda DIY kini tidak lagi sekadar memposisikan kalurahan sebagai saluran distribusi bantuan. Pendekatan diubah menjadi target kinerja terukur melalui program Reformasi Kalurahan. “Oleh karena itu, sekarang ada program Reformasi Kalurahan yang mencakup reformasi pemberdayaan masyarakat dan birokrasi kalurahan. Kami memberikan target kinerja kepada perangkat desa. Jadi, tidak sekadar menyalurkan bantuan, tapi ada target yang harus dicapai: apakah kemiskinannya turun, stunting turun, atau pendapatan masyarakatnya naik.”
Proteksi UMKM dan Visi Kawasan Selatan
Di tengah pesatnya pembangunan jalan tol dan pengembangan kawasan Aerotropolis Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), Pemda DIY mengambil langkah proaktif agar masyarakat lokal tidak sekadar menjadi penonton. Mitigasi dilakukan agar DIY tidak hanya “dilewati” oleh ekosistem ekonomi baru tersebut.
“Terkait pembinaan dan pendampingan itu sudah dilakukan. Namun yang lebih penting adalah dikasih ruang atau panggung tidak UMKM kita? Itu intinya. Sejak awal pembahasan trase jalan tol, kami selalu meminta agar di rest area ada porsi khusus untuk UMKM,” ujar Ni Made.
Ia menjelaskan bahwa negosiasi dengan Pemerintah Pusat dan pengelola tol dilakukan dengan syarat yang saling menguntungkan. “Pihak pengelola tol bersedia memberikan ruang asal kualitas produknya terjamin. Jadi ini berjalan dua arah: kami minta ruang, dan kami pastikan kualitas UMKM terpenuhi. Kami terlibat aktif agar jangan sampai ada ruang-ruang yang justru tidak bisa berkembang.”
Langkah-langkah strategis ini bermuara pada visi besar pembangunan yang dicanangkan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, yakni membalik arah orientasi pembangunan dari Utara ke Selatan (Among Tani ke Dagang Layar). Meski prosesnya masih berjalan, realisasi infrastruktur fisik terus dipacu.
Sinergi Dana Desa dan BKK Danais
Di tengah pemangkasan Dana Desa dari Pemerintah Pusat, Pemda DIY mendorong penguatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan (Danais) sebagai investasi sosial produktif di tingkat kalurahan. Alokasi ini dirancang bukan sekadar untuk pembangunan fisik, melainkan untuk membuka lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan, bersinergi dengan peran reguler Dana Desa dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMK2PS) DIY, KPH Yudanegara, menjelaskan bahwa kebijakan penganggaran harus menjunjung keadilan dan keberpihakan pada masyarakat. “Dana Desa menjadi penopang mulai dari infrastruktur skala kecil, pemberdayaan ekonomi, hingga layanan sosial dasar. Di sisi lain, BKK Danais memiliki urgensi strategis karena diarahkan pada kegiatan produktif yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan kemandirian.”
Beberapa program unggulan BKK Danais meliputi perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan program Lumbung Mataraman. “Program RTLH berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup. Sementara Lumbung Mataraman mendorong pemanfaatan pekarangan sesuai potensi lokal untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menambah penghasilan masyarakat.”
Integrasi antara Dana Desa dan BKK Danais diharapkan memastikan pembangunan di DIY tidak hanya bersifat strategis, tetapi juga membumi dan inklusif. Semangat ini sejalan dengan tema “Mukti Membumi” yang diusung dalam peringatan Hari Desa Nasional DIY 2026.
