Proses Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari
Pengusulan gelar pahlawan nasional untuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau dikenal sebagai Datu Kelampayan masih dalam proses peninjauan dan belum mendapatkan hasil yang diharapkan. Surat resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tertanggal 26 Februari 2025 menyatakan bahwa usulan yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 belum memenuhi syarat.
Kepala Dinas Sosial Kalsel, Farhanie menjelaskan bahwa proses pengusulan telah melalui berbagai tahapan, termasuk penelitian dan pembahasan oleh tim pusat. Namun, evaluasi terhadap usulan tersebut masih menempatkannya dalam kategori “belum memenuhi syarat”. Ia mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama adalah pemenuhan bukti sejarah yang sesuai dengan kriteria penilaian pahlawan nasional, khususnya terkait riwayat perjuangan.
“Kalau melihat hasil penilaian, kendalanya ada pada pembuktian. Terutama terkait riwayat perjuangan yang harus didukung bukti-bukti kuat, termasuk yang menunjukkan perlawanan terhadap penjajah,” ujarnya kepada BPost, Rabu (25/3/2026).
Farhanie menambahkan bahwa secara substansi, pengaruh Datu Kelampayan di bidang keagamaan telah dikenal luas, bahkan hingga ke luar daerah. Namun dalam proses penilaian, aspek tersebut dinilai belum cukup tanpa didukung bukti lain yang sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Ia juga menyebut bahwa sejumlah catatan dari pengusulan sebelumnya masih menjadi perhatian dalam evaluasi terbaru.
“Catatan pada usulan tahun 2022 itu dinilai belum terjawab pada pengusulan tahun 2024, sehingga menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaian,” katanya.
Terkait peluang ke depan, Farhanie menyebut usulan tersebut masih dapat diajukan kembali, namun harus mengikuti ketentuan yang berlaku. “Masih ada satu kali kesempatan untuk diusulkan kembali. Tapi itu paling cepat dua tahun sejak surat balasan disampaikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila pengusulan kembali dilakukan, maka diperlukan penguatan dokumen, khususnya yang memuat riwayat perjuangan secara kronologis dan dapat dipertanggungjawabkan. “Kalau nanti diusulkan lagi, tentu harus dilengkapi sesuai persyaratan, termasuk penguatan data dan dokumen yang diminta,” katanya.
Persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009
Penolakan usulan gelar pahlawan nasional untuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dinilai berkaitan erat dengan pemenuhan syarat khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, terutama pada aspek perjuangan. Sejarawan UIN Antasari Banjarmasin, Mursalin mengatakan bahwa ketentuan dalam undang-undang tersebut mengatur syarat umum dan khusus bagi calon pahlawan nasional.
Salah satu poin krusial terdapat pada Pasal 26, yang mensyaratkan adanya riwayat perjuangan, baik dalam bentuk perjuangan bersenjata, politik, maupun bentuk lain yang berdampak luas dan nasional. Ia menyebut, jika merujuk pada hasil kajian sebelumnya, termasuk yang disampaikan almarhum Azyumardi Azra dalam seminar pada 2022, terdapat satu poin yang dinilai belum terpenuhi dalam usulan Datu Kelampayan.
“Kalau berpedoman pada penilaian itu, memang ada satu poin yang belum terpenuhi, khususnya pada syarat perjuangan,” ujarnya kepada BPost, Rabu (25/3/2026).
Dalam Pasal 26 huruf a disebutkan bahwa calon pahlawan nasional di antaranya pernah melakukan perjuangan untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Selain itu, pada huruf g juga disebutkan bahwa perjuangan tersebut harus memiliki jangkauan luas dan berdampak nasional.
Mursalin menilai, ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar penilaian yang digunakan dalam proses seleksi. Namun, menurutnya, terdapat ruang interpretasi dalam memahami bentuk perjuangan yang dimaksud. Ia menyoroti bahwa undang-undang tidak secara eksplisit membatasi apakah perjuangan harus dilakukan secara langsung atau dapat pula bersifat tidak langsung.
“Perjuangan tidak langsung itu masih bisa didiskusikan, karena tidak disebutkan secara tegas harus langsung atau tidak langsung,” katanya.
Sebagai contoh, ia menyebut pengaruh ajaran keagamaan yang dibawa Datu Kelampayan, termasuk dalam pengembangan tarekat di wilayah Banjar, memiliki keterkaitan dengan praktik sosial keagamaan yang berkembang pada periode setelahnya. Menurutnya, praktik seperti gerakan baratib baamal yang muncul dalam konteks sejarah masyarakat Banjar dapat dilihat sebagai bagian dari dinamika yang dipengaruhi oleh ajaran tersebut, termasuk dalam situasi perlawanan masyarakat pada masa tertentu.
Namun demikian, ia mengakui bahwa ketentuan dalam undang-undang bersifat baku dalam proses administratif. “Kalau merujuk undang-undang, memang sifatnya saklek. Tapi tetap ada ruang untuk didiskusikan dalam penafsirannya,” ujarnya.
Kontribusi dalam Bidang Pemikiran Keagamaan
Selain aspek perjuangan, Mursalin juga menyoroti kontribusi Datu Kelampayan dalam bidang pemikiran keagamaan. Ia menyebut gagasan kerapatan qadi yang diperkenalkan tokoh tersebut menjadi salah satu cikal bakal sistem pengadilan agama yang kini berlaku secara nasional.
“Dalam konteks sejarah nasional, pengaruh pemikiran keagamaan beliau itu jelas ada,” katanya.
