Kemenag Usulkan Tambahan Anggaran Rp24,8 Triliun untuk Pendidikan Keagamaan
Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp24,8 triliun untuk tahun anggaran 2026. Tujuan dari usulan ini adalah untuk menghapus ketimpangan kualitas antara pendidikan keagamaan dan sekolah umum di Indonesia, termasuk dalam upaya mempercepat digitalisasi.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa usulan anggaran ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan keadilan akses pendidikan. Menurutnya, sektor pendidikan keagamaan tidak boleh lagi dianggap sebelah mata dalam peta pembangunan sumber daya manusia (SDM).
“Usulan anggaran ini adalah ikhtiar kita untuk menjamin bahwa tidak ada lagi ketimpangan antara madrasah dan sekolah umum,” ujar Menag dalam keterangan resminya di Jakarta.
Dalam rinciannya, Kemenag mengalokasikan porsi terbesar tambahan anggaran ini untuk dua pilar utama. Pertama, infrastruktur fisik dan penguatan teknologi informasi. Kedua, Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang menelan biaya paling besar, yaitu sebesar Rp13,7 triliun.
Dana tersebut direncanakan untuk menyasar perbaikan sarana dan prasarana (sarpras) di 7.131 lembaga satuan pendidikan. Fokus perbaikan mencakup 6.973 madrasah, serta sekolah-sekolah keagamaan lain seperti 128 sekolah Kristen, 13 sekolah Katolik, 9 sekolah Hindu, dan 8 sekolah Buddha.
Selain perbaikan fisik, Kemenag juga mengusulkan dana sebesar Rp10,9 triliun untuk Digitalisasi Pembelajaran. Langkah ini dipandang krusial guna memastikan siswa di sekolah keagamaan memiliki kompetensi teknologi yang setara dengan siswa di sekolah umum.
Beberapa program pendukung lainnya juga diusulkan oleh Kemenag, seperti Bantuan Buku Tulis Gratis dengan total nilai Rp159 miliar dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi dengan usulan anggaran Rp22,9 miliar.
“Pemerintah harus hadir dan memberikan perhatian yang sama. Semuanya harus setara, karena ini menyangkut hak anak bangsa untuk masa depan mereka,” tegas Nasaruddin.
Program Makan Bergizi Gratis di Lingkungan Madrasah
Nasaruddin juga menyampaikan bahwa implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan madrasah dan pondok pesantren baru menyentuh angka 10—12%. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan sekolah umum yang diproyeksikan segera mencapai cakupan 80%.
Padahal, Nasaruddin menilai anak-anak madrasah dan santri justru menjadi kelompok yang paling membutuhkan dukungan nutrisi ini jika dilihat dari kondisi ekonomi. Dia pun menekankan bahwa ekosistem pondok pesantren sebenarnya adalah model yang paling siap untuk menjalankan program MBG.
“Di pesantren hampir tidak ada kasus risiko kesehatan terkait pangan, karena mereka sudah terbiasa dengan pola dapur mandiri dan makan bersama. Ini adalah model yang sangat aman dan efektif,” tambahnya.
Harapan Kemenag untuk Peningkatan Kualitas SDM Nasional
Melalui usulan anggaran yang signifikan ini, Kemenag berharap dapat memacu kualitas SDM nasional melalui jalur pendidikan keagamaan yang lebih inklusif dan kompetitif di kancah global.
Program-program yang diusulkan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan, tetapi juga untuk memastikan bahwa siswa-siswa di madrasah dan sekolah keagamaan memiliki kesempatan yang sama dengan siswa di sekolah umum. Dengan demikian, Kemenag berupaya menciptakan sistem pendidikan yang lebih merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
