pinrangpost.com – Pemerintah Rusia telah memutuskan untuk melarang penambangan mata uang kripto di sepuluh wilayah selama enam tahun ke depan, dimulai dari 1 Januari 2025. Hal ini dilaporkan oleh kantor berita Tass pada hari ini. Larangan ini diberlakukan karena tingginya konsumsi daya industri yang disebabkan oleh operasi penambangan, yang telah menyumbang hampir 2,5% dari total penggunaan energi di Rusia.
Larangan tersebut akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025 hingga 15 Maret 2031. Namun, pemerintah berencana untuk memberlakukan larangan tambahan di wilayah lain jika permintaan energi semakin meningkat. Sebaliknya, larangan tersebut dapat dicabut atau diubah jika komisi pemerintah menilai bahwa ada perubahan permintaan energi yang membutuhkan tindakan tersebut.
Penambangan mata uang kripto baru-baru ini menjadi legal di Rusia sejak 1 November, namun penambang harus mendaftar di Kementerian Pembangunan Digital dan mematuhi batas konsumsi energi yang ditetapkan. Selain itu, Rusia juga telah melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah mulai tahun 2022, namun masih memperbolehkan pembayaran lintas batas. Hal ini dianggap sebagai upaya Rusia untuk menghindari sanksi yang diberlakukan setelah invasi ke Ukraina.
Rusia bukan satu-satunya negara yang melarang penambangan mata uang kripto karena masalah energi. Kosovo dan Angola juga telah melarang praktik tersebut pada tahun 2022 dan April 2024, masing-masing untuk menghemat listrik selama krisis energi. Bahkan, beberapa negara di Eropa, seperti Islandia dan Norwegia, telah mulai mengatur industri mata uang kripto secara ketat karena kekurangan energi yang terjadi. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya masalah konsumsi daya yang disebabkan oleh penambangan mata uang kripto di berbagai negara.
