JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyampaikan penyesalan terhadap gagalnya kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran dalam perundingan yang berlangsung pekan lalu. Perundingan ini dilaksanakan selama 21 jam, difasilitasi oleh Pakistan, di mana rombongan AS dan Iran bertemu guna mengakhiri konflik sejak akhir Februari lalu. Namun, kedua pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan.
“Indonesia menyesalkan belum tercapainya kesepakatan dalam perundingan antara AS dan Iran. Meskipun demikian, kami mengapresiasi kerja keras yang dilakukan oleh Pakistan dalam memfasilitasi dialog antara dua pihak,” ujar Juru Bicara I Kemlu Yvonne Mewengkang dalam press briefing di kantor Kemlu, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Meski begitu, Indonesia melihat perundingan bersejarah ini sebagai langkah awal yang penting dan harus terus dilanjutkan. Yvonne juga menyerukan kepada semua pihak untuk tetap menjaga sikap tenang dan terus mendorong dialog serta diplomasi agar konflik tidak semakin meluas.
“Sekali lagi, kami menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta penghormatan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB. Kami juga kembali menegaskan komitmen terhadap upaya-upaya diplomasi yang sedang berlangsung,” tambahnya.
Sebelumnya, prospek untuk melanjutkan dialog terbuka setelah Presiden AS Donald Trump meyakini tercapainya kesepakatan. Perundingan putaran kedua ini disampaikan melalui Juru Bicara Gedung Putih AS Karoline Leavitt, Rabu (15/4/2026).
Selat Hormuz dan Nasib Kapal Tanker Pertamina
Gagalnya kesepakatan antara AS dan Iran memicu ketidakpastian mengenai kondisi Selat Hormuz. Indonesia ikut terdampak karena harga minyak dunia yang masih tinggi. Selain itu, ancaman keselamatan membuat kapal-kapal belum bisa melintasi Selat Hormuz. AS juga mengancam blokade usai gagalnya kesepakatan tersebut.
Dampak langsung dari situasi ini adalah dua kapal tanker PT Pertamina (Persero), yaitu Pertamina Pride dan Gamsunoro, yang masih belum bisa melintasi Selat Hormuz. Meskipun pemerintah Iran diklaim telah memberikan sinyal positif kepada Indonesia pada pertengahan Maret 2026, masalah perizinan masih menjadi hambatan.
“Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait, termasuk angkatan bersenjata Iran dan Kementerian Luar Negeri Iran, untuk menindaklanjuti sinyal positif yang diberikan pemerintah Iran pada pertengahan Maret lalu khususnya bagi kapal Pertamina,” ujar Juru Bicara II Kemlu Vahd Nabyl.
Menurut Nabyl, masalah perizinan membuat dua kapal tanker Pertamina ini belum kunjung melintas hingga hampir dua bulan lamanya. Meski begitu, pemerintah tetap memantau dan memastikan kesiapan teknis, termasuk kru dan asuransi kapal.
Secara umum, Nabyl menekankan pentingnya menjaga Selat Hormuz aman, terbuka, dan dapat dilalui oleh pelayaran internasional sesuai ketentuan hukum internasional. “Kami menolak segala bentuk ancaman terhadap kapal niaga dan menekankan bahwa keselamatan pelaut harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Pada Rabu (8/4/2026), VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan kedua kapal tanker tersebut masih berada di kawasan Teluk Arab. Salah satu dari dua kapal tersebut membawa minyak mentah untuk kebutuhan nasional.
Dampak ke Harga Minyak
Dari sisi ekonomi, pemerintah memastikan bahwa keuangan negara masih mampu menyerap guncangan kenaikan harga minyak. Bahkan jika kenaikannya mencapai level US$100 per barel secara rata-rata hingga akhir tahun.
Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan bahwa APBN masih mampu menanggung kenaikan belanja subsidi dan kompensasi BBM hingga akhir tahun. “Solar sudah surplus, hanya Pertalite yang perlu diperhatikan. Kami yakin pemerintah sanggup menanggung subsidi dan kompensasi sampai akhir tahun,” ujarnya di Djakarta Theater, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Sejalan dengan itu, dia menyebut pemerintah masih mampu menahan batas defisit fiskal 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan asumsi harga minyak di level US$100 per barel rata-rata sepanjang tahun.
“Penerimaan revenue dan PNBP SDA pasti akan ada potensi windfall profit dari kenaikan harga komoditas,” paparnya.
