Pinrangpost.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengatakan bahwa pengusulan bakal calon presiden secara independen atau nonpartisan perlu dibahas dalam sistem politik Indonesia. Menurutnya, hanya sedikit partai politik yang memperhatikan proses kaderisasi. Oleh karena itu, wacana calon presiden dari jalur independen perlu dimulai.
“Saat ini, hanya partai politik yang diberi tugas untuk mengajukan calon presiden sesuai dengan UUD. Namun, kita perlu memulai wacana untuk menghadirkan calon pemimpin bangsa yang independen atau dari institusi demokrasi yang nonpartisan,” ujar Sultan melalui keterangan resminya yang dikutip pada Minggu (5/1/2025).
Sultan menambahkan bahwa negara-negara demokrasi besar seperti Amerika Serikat memberikan kesempatan luas pada rakyat untuk mencalonkan diri sebagai presiden melalui jalur independen. Contohnya adalah Presiden Rusia Vladimir Putin yang dipilih langsung oleh rakyat setelah mencalonkan diri secara independen dalam pemilihan presiden.
“Prinsip keadilan dan persamaan hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih dalam demokrasi tidak boleh dibatasi oleh aturan presidential threshold maupun institusi politik tertentu saja,” tambah Sultan.
Meskipun demikian, Sultan menghormati ketentuan dalam konstitusi yang mengatur pencalonan presiden hanya melalui partai politik. Namun, ia berharap pembahasan mengenai calon presiden dari jalur independen dapat dilakukan oleh DPR dan Pemerintah.
“Kami mengapresiasi langkah Mahkamah Konstitusi yang secara berani menghapus batasan-batasan politik yang menghambat perkembangan demokrasi dan memberikan hak-hak politik yang lebih terbuka bagi warga negara untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin nasional,” ucapnya.
Sultan juga berharap agar hak untuk memilih dan dipilih dapat dibuka secara lebih luas dan adil bagi masyarakat. Hal ini diharapkan dapat membantu bangsa ini menemukan pemimpin nasional yang berkualitas dari waktu ke waktu.
“Kita sulit mencapai kualitas demokrasi dan menemukan kepemimpinan nasional yang baik jika hanya mengandalkan partai politik. Oleh karena itu, perlu ada institusi demokrasi alternatif yang dapat menentukan hal-hal penting dalam negara ini. Karena masih banyak partai politik yang belum menerapkan demokrasi secara penuh di internal partai,” tutupnya.
