“Yusril: Putusan MK Mengenai PT Tidak Bisa Membuat Batasan Jumlah Capres yang Baru”

pinrangpost.com – JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan tanggapan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penghapusan ambang batas pencalonan Presiden atau Presidential Threshold. Menurut Yusril, tidak mungkin ada norma baru yang dibuat untuk membatasi jumlah calon presiden (Capres) di Pilpres mendatang.

“Setelah membaca pertimbangan hukum dan diktum putusan, jelas bahwa tidak ada kemungkinan untuk membuat norma baru yang membatasi jumlah capres,” ujar Yusril, Sabtu (4/1/2025).

Menurutnya, hal tersebut akan mengembalikan presidential threshold yang telah dibatalkan oleh MK. MK telah menegaskan bahwa setiap partai politik peserta pemilu berhak untuk mencalonkan capres. “Jika mereka ingin bergabung dan mencalonkan seseorang, silakan saja,” tambahnya.

Yusril juga menjelaskan bahwa panduan MK memberikan arahan agar parpol-parpol yang bergabung untuk mencalonkan capres dan cawapres tidak mendominasi. Oleh karena itu, perlu diatur secara hati-hati mengenai pembatasan jumlah partai politik yang dapat bergabung untuk mencalonkan seseorang capres.

“Kita perlu merumuskan dengan hati-hati agar norma UU yang dibuat tidak bertentangan dengan putusan MK ini,” tegasnya.

Selain itu, Yusril juga menyoroti kemungkinan terjadinya dominasi dari gabungan partai politik dalam pemilihan presiden. Jika ada 20 partai yang ikut serta dalam pemilu, namun hanya 1 partai yang dapat mencalonkan capres, maka hanya akan ada 2 pasangan calon saja. Oleh karena itu, perlu dipikirkan cara untuk membatasi gabungan partai agar tidak mendominasi, seperti yang telah diungkapkan oleh MK.

Untuk melihat tanggapan lengkap dari Yusril Ihza Mahendra, Anda dapat menonton video di atas.