pinrangpost.com – JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah belum menentukan waktu yang tepat untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, pemerintah telah melakukan kajian dan menyerap aspirasi dari berbagai forum diskusi.
“Terkait dengan waktu, kami telah melakukan kajian dan berbagai forum diskusi. Kami menganggap ini sebagai hal yang penting, tetapi kami juga membutuhkan waktu yang cukup untuk menanggapi hal ini,” jelas Tito saat menghadiri rapat kerja (Raker) bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).
Meskipun begitu, Tito tidak keberatan jika DPR ingin mempercepat revisi UU Pemilu. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menyerap aspirasi dan melakukan kajian dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan civil society.
“Kami juga harus melakukan rapat dengan pemerintah lainnya, seperti Setneg, Kumham, dan Kementerian Hukum. Selain itu, mungkin juga ada komunikasi di tingkat partai politik yang menjadi pertimbangan bagi kita dalam menentukan waktu yang tepat untuk membahas secara formal,” kata Tito.
Tito juga menambahkan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan kajian dan membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya bersama dengan civil society dan pihak lainnya. Selain itu, pemerintah juga akan mendengarkan komunikasi dari partai politik mengenai substansi, sistem, metodologi, dan kodifikasi yang terkait dengan revisi UU Pemilu.
Meskipun demikian, Tito menyarankan agar anggota Komisi II DPR melakukan komunikasi dengan pimpinan partai masing-masing untuk menentukan waktu yang tepat dalam membahas revisi UU Pemilu. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesepahaman dalam menentukan waktu yang tepat untuk membahas revisi UU Pemilu.
“Sebaiknya rekan-rekan dari partai politik juga berkomunikasi dengan pimpinan masing-masing agar kita memiliki waktu yang sama dan pendapat yang jelas. Bukan hanya pendapat pribadi kita saja,” tegasnya.
