pinrangpost.com – JAKARTA – Sebagai anggota Komisi XIII DPR, Mafirion menekankan kepada Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai untuk kembali ke akar budinya sebagai anggota Komnas HAM. Dia berharap Natalius dapat bertindak tegas dalam memberikan sanksi kepada perusahaan nasional dan multinasional yang diduga melanggar HAM.
“Dalam 105 hari masa jabatannya sebagai menteri, saya belum melihat langkah konkret yang diambil oleh Pak Menteri di Kementerian HAM. Saya berharap Pak Menteri dapat kembali ke jati diri sebagai pejuang HAM yang sejati,” ujar Mafirion saat Rapat Kerja Komisi XIII dengan Kementerian HAM di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Dalam pembahasannya tentang kasus HAM, Mafirion menegaskan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019-2023), laporan dari Komnas HAM mencatat adanya 101 orang yang mengalami luka, 248 orang ditangkap, dan 64 orang mengalami trauma psikologis.
“Kasus di Rempang adalah salah satu contoh yang menunjukkan ketidakberpihakan Kementerian HAM. Berapa banyak orang yang ditangkap dan berapa banyak tersangka yang dihadirkan? Bahkan, ada seorang nenek berusia 64 tahun yang menjadi tersangka hanya karena mencuri tujuh batang kayu jati,” ungkapnya.
Sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Mafirion menambahkan bahwa pelanggaran HAM yang sering terjadi di Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah hak untuk berpartisipasi, hak atas informasi, hak untuk merasa aman, serta hak atas pekerjaan dan tempat tinggal yang layak. Namun, kenyataannya, pemerintah lebih memprioritaskan urusan bisnis dan investasi sebagai tujuan utama PSN.
Akibatnya, terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin besar. Dan yang lebih ironis, prioritas ini didukung oleh berbagai fasilitas dan instrumen negara, seperti regulasi hukum, alokasi APBN, insentif fiskal, serta peran birokrasi dan aparat keamanan, termasuk TNI dan Polri.
“Saya berharap Pak Menteri dapat melindungi masyarakat di Rempang yang dipindahkan. Apakah kita pernah membayangkan jika kampung tempat tinggal kita selama bertahun-tahun, secara tiba-tiba harus dipindahkan karena ada pihak lain yang menginginkannya? Apakah itu bisa diterima oleh akal sehat?” tanya Mafirion.
Mafirion menegaskan bahwa dia tidak meminta Menteri Natalius Pigai untuk membuat keputusan yang dapat merugikan perusahaan. “Saya hanya ingin Kementerian HAM melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban atas nama PSN,” tegasnya.
Untuk mengatasi maraknya persoalan HAM, Mafirion menyarankan agar Menteri Natalius Pigai turun ke lapangan untuk melihat dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung. Dengan turunnya Menteri HAM, diharapkan dia dapat mendengarkan keresahan masyarakat.
“Saya berharap Kakak Natalius Pigai dapat kembali ke akar budinya sebagai pejuang HAM, meskipun sudah menjadi menteri. Tujuan dari pembangunan adalah untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk menyebabkan penderitaan bagi rakyat,” tandas Mafirion.
Dalam rapat tersebut, Menteri Natalius Pigai menyatakan bahwa masyarakat harus mendapatkan manfaat ekonomi sebagai dampak positif dari keberadaan PSN. Namun, dia juga menegaskan bahwa keberadaan perusahaan atau pembangunan yang berskala besar tidak boleh mengesampingkan kelestarian budaya dan perlindungan terhadap nilai-nilai budaya yang ada.
