KPK Tangkap Pejabat Ponorogo, Kritik terhadap Integritas Birokrasi
Pada Jumat (7/11), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap beberapa pejabat puncak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kejadian ini menjadi alarm bagi pemerintahan baru di daerah tersebut. Peristiwa ini menunjukkan bahwa fondasi integritas di tubuh birokrasi setempat sangat keropos. Hal ini juga diperkuat oleh data Survei Penilaian Integritas (SPI) yang menunjukkan penurunan skor dari 75,87 pada tahun 2023 menjadi 73,43 pada 2024.
Momentum ini sangat penting bagi kepemimpinan mendatang untuk melakukan koreksi total, dengan fokus utama pada penegakan good governance. Tujuannya adalah memulihkan kepercayaan publik dan memutus mata rantai praktik koruptif.
Penurunan Skor SPI dan Tren yang Mengkhawatirkan
Penurunan skor SPI tidak hanya terjadi secara keseluruhan, tetapi juga pada komponen Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), yang turun dari 78,27 menjadi 71,76—hampir 6%. Padahal, secara nasional, skor pengelolaan SDM sudah berada di level rendah, yaitu 65,93. Ini menunjukkan potensi tindak pidana korupsi (TPK) yang cukup tinggi di sektor ini.
KPK menyimpulkan bahwa penurunan ini disebabkan oleh praktik koruptif yang membuat penempatan pejabat tidak lagi berdasarkan kompetensi, melainkan atas pertimbangan-pertimbangan tidak sehat. Bukti pendukungnya terlihat dari frekuensi mutasi pegawai yang tinggi selama periode kepemimpinan Bupati Sugiri Sancoko. Bahkan, kebijakan mutasi yang dinilai tidak sesuai prosedur kepegawaian telah memicu gugatan hukum dari salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Praktik Politik Balas Jasa dan Lingkungan Rentan Korupsi
Menurut KPK, praktik semacam ini mengindikasikan adanya “politik balas jasa” atau transaksi yang mengabaikan prinsip meritokrasi. Hal ini menciptakan lingkungan yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang.
Beberapa desas-desus di media sosial menyebut operasi KPK sebagai “jebakan” dan permainan politik untuk menjatuhkan Bupati Sugiri Sancoko. Namun, narasi ini dibantah oleh pengamat Sosial Politik dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), Sucahyo Tri Budiono. Menurutnya, bukan jebakan. Jika memang bersih, maka tidak mungkin terjebak. Ini menunjukkan bahwa KPK bekerja dengan baik untuk mengungkap fenomena yang ada bagaikan “gunung es”.
Akar Korupsi dan Rekomendasi dari Ahli
Sucahyo menambahkan bahwa metodologi SPI biasanya membandingkan standar nilai yang seharusnya dengan kenyataannya, menggunakan Skala Likert 1-5 untuk mengukur persepsi dan praktik integritas. Menurutnya, akar korupsi seringkali berasal dari kekuasaan yang terlalu lama dan biaya politik yang tinggi.
“Semakin lama seseorang berkuasa, semakin cenderung korup. Ketika biaya politik tinggi, pemenang kontestasi politik akan melakukan korupsi untuk menutup biaya ini. Gejalanya di periode kedua masa jabatan, kebanyakan tersandung kasus korupsi,” paparnya.
Untuk itu, Sucahyo memberikan rekomendasi kepada bupati baru yang akan memimpin Ponorogo. Langkah pertama adalah secara proaktif meminta KPK untuk melakukan pengawalan guna tindakan preventif dan menciptakan pemerintahan yang bersih.
Rekomendasi dari KPK dan Tindakan Preventif
KPK merekomendasikan sejumlah perbaikan, antara lain optimalisasi e-katalog dengan mini kompetisi dan analisa harga, pelaksanaan proyek strategis sesuai timeline dan laporan berkala, serta probity audit di seluruh proyek besar. KPK juga meminta Inspektorat mengaudit kegiatan Solosemiran (Sosialisasi Lokakarya Seminar dan Sarasehan) DPRD agar penggunaan anggarannya sesuai ketentuan.
Momentum OTT dan data SPI yang buruk ini harus menjadi pelajaran berharga. Kepemimpinan baru Ponorogo dituntut tidak hanya untuk melakukan pembersihan internal, tetapi juga membangun sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kompetensi.
