Partai Demokrat Mengambil Tindakan Hukum Terhadap Akun Media Sosial yang Menyebarkan Fitnah
Partai Demokrat telah mengirimkan somasi kepada sejumlah akun media sosial yang menuduh Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai dalang di balik kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap tudingan yang dinilai tidak berdasar dan merusak reputasi SBY serta ruang demokrasi.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat, Ahmad Khoirul Umam, menjelaskan bahwa tudingan keterlibatan SBY dalam kasus ijazah Jokowi bukan sekadar suara murni dari masyarakat. Ia melihat adanya pola penggiringan opini yang terkoordinasi dan disebarkan secara masif oleh akun-akun anonim di media sosial.
“Artinya dalam konteks ini sumber fitnah dan pola disinformasinya sangat berbeda. Ini bukan sesuatu yang sifatnya genuin (murni) dari masyarakat, tetapi sebuah pola fitnah yang memang disebarkan secara masif oleh akun yang memang kategorinya anonim di media sosial,” ujarnya.
Umam menyatakan bahwa proses dan karakter dari media sosial ini cenderung terkoordinasi berulang. “Oleh karena itu kita mencermati disinformasi ini cukup berbahaya karena bisa merusak reputasi juga ruang demokrasi,” katanya.
Reputasi dan Ruang Politik yang Terancam
Dalam pernyataannya, Umam menyampaikan bahwa SBY sangat terganggu dengan tudingan tersebut. Ia khawatir jika diam saja, masyarakat akan mudah terpengaruh oleh materi-materi yang tidak mendidik dan menganggap fitnah sebagai bentuk pembenaran.
“Kalau misal kemudian mendiamkan itu juga bisa menciptakan preseden yang saya pikir tidak begitu baik untuk ruang demokrasi kita. Artinya apa? Membiarkan ruang politik fitnah menjadi normal,” tegasnya.
Menurut Umam, partai tidak hanya melihat reputasi dan kehormatan, tetapi juga ruang pendidikan politik yang harus dilakukan dalam konteks kebebasan berekspresi. Ia menegaskan bahwa fitnah tidak bisa dibiarkan karena bisa menjadi kebenaran baru yang sulit diklarifikasi.
“Ini adalah bagian dari ikhtiar sekaligus juga klarifikasi supaya asumsi prasangka yang berkembang yang tidak produktif secara politik, secara demokrasi bisa segera dihentikan dan kita melangkah pada hal-hal yang jauh lebih produktif ke depan,” katanya.
Minta Komdigi Deteksi Pihak yang Menerbitkan Fitnah
Umam juga meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memiliki sistem yang bisa mendeteksi secara akurat siapa pihak-pihak yang berada di balik akun-akun tersebut. Ia menegaskan bahwa somasi hanya proses awal yang memberikan ruang bagi aktor-aktor di balik akun tersebut untuk segera mengakhiri tindakan mereka.
“Kemudian di saat yang sama memberikan ruang klarifikasi sekaligus juga permintaan maaf kalau misal yang bersangkutan memungkinkan melakukan itu, memiliki itikad baik dan sekaligus ini juga menjadi sebuah ultimatum sekaligus juga peringatan keras,” katanya.
Namun, jika proses itu tidak berjalan, Partai Demokrat siap membawa masalah ini pada ranah hukum. Meski tidak memberikan batas waktu tertentu, partai berharap proses somasi ini berjalan secara alami.
SBY dan Megawati Siap Ambil Langkah Hukum
Sebelumnya, politikus Partai Demokrat, Andi Arief, menyebut SBY sangat terganggu dengan isu tersebut. Ia menyatakan bahwa SBY mempertimbangkan jalur hukum bagi pihak yang memfitnahnya.
“Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu, Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini,” kata Andi.
Andi menambahkan bahwa SBY juga dituduh telah berkolaborasi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk memunculkan isu bahwa ijazah milik Jokowi adalah palsu. Ia menegaskan tuduhan tersebut tidak benar dan hubungan antara SBY dan Jokowi baik-baik saja.
Jokowi: Ada Agenda Besar di Balik Isu Ijazah Palsu
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), mengungkap ada agenda besar di balik isu ijazah palsu yang sudah empat tahun bergulir. Ia selama ini diam saja karena yakin dengan ijazah asli yang dimilikinya.
“Yang kedua, saya dituduh ijazah saya palsu. Artinya, yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu. Coba dibuktikannya seperti apa?” katanya.
Jokowi melihat ada agenda besar politik dan operasi politik di balik isu ini. Ia menduga ada kepentingan politik di baliknya dan ingin agar pembuktian dilakukan di pengadilan.
Pernyataan Megawati tentang Upaya Hukum
Sama halnya dengan SBY, Megawati juga siap mempertimbangkan langkah hukum. Politikus PDIP, Guntur Romli, mengatakan pertimbangan upaya hukum muncul karena Megawati dan PDIP merasa dirugikan atas tuduhan yang muncul tersebut.
“Kami mendukung apabila Pak SBY akan menempuh jalur hukum. Fitnah tersebut memang tidak bisa dibiarkan.”
