Empat Calon Sekda NTB Terdampak SOTK Baru

Perubahan Struktur OPD di Pemprov NTB

Penerapan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai berlaku pada Jumat (2/1/2026). Perubahan ini mengakibatkan sebanyak 11 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) kehilangan jabatan mereka sementara waktu. Empat dari mereka bahkan sedang menjalani proses seleksi sebagai calon Sekretaris Daerah (Sekda) NTB.

Perubahan Nama OPD dan Kepala yang Terdampak

Beberapa perubahan signifikan terjadi dalam struktur OPD. Contohnya, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) kini berganti nama menjadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora). Wirawan Ahmad, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dispora, kini tidak lagi menjabat posisi tersebut.

Selain itu, Dinas Perdagangan berubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jamaluddin Malady, mantan Kepala Dinas Perdagangan, kini juga tidak memiliki jabatan definitif. Di sisi lain, Biro Ekonomi Setda NTB digabung dengan Biro Administrasi Pembangunan, sehingga menjadi Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan. Najamuddin Amy, mantan Kepala Biro Ekonomi, juga terkena dampak perubahan ini.

Aidy Furqan, mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, kini juga harus meninggalkan jabatannya karena Dinas Ketahanan Pangan digabung dengan Dinas Pertanian, sehingga menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Alasan Penetapan Jabatan Non-Job

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) NTB Lalu Moh Faozal menjelaskan bahwa alasan penunjukan para kepala OPD sebagai non-job adalah karena perubahan nama instansi yang dipimpin mereka. Hal ini memicu perlu adanya persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelum pengisian jabatan dapat dilakukan.

Faozal menyampaikan bahwa proses ini tidak bisa dilakukan secara instan. “Maunya kita simultan selesai, tapi yang namanya kepegawaian tidak bekerja sendiri,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa usulan pengisian jabatan telah disampaikan dan diharapkan selesai dalam minggu depan.

Daftar OPD Baru Hasil SOTK 2026

Beberapa OPD mengalami perubahan nama atau penggabungan sesuai SOTK 2026. Antara lain:

• Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
• Dinas Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf).
• Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
• Biro Hukum menjadi Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
• Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) digabung dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim).
• Dinas Ketahanan Pangan digabung dengan Dinas Pertanian menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
• Dinas Pendidikan digabung dengan Pemuda dan Olahraga menjadi Dikbudpora.
• Dinas Kebudayaan menjadi OPD baru yang berdiri sendiri.
• Dinas Sosial digabung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
• Dinas Perindustrian digabung dengan Dinas Perdagangan menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pelaksana Tugas (Plt) untuk OPD Baru

Untuk mengisi kekosongan jabatan sementara, beberapa OPD dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Beberapa di antaranya adalah:

• Kepala Biro Umum dan Adpim: Tri Budiprayitno
• Plt Karo Kesra: Ahmad Hubaidi
• Plt Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda): Baiq Nelly Yuniarti
• Plt Kepala Dinas Kebudayaan: Lalu Ahmad Nur Aulia
• Plt Kepala Dinas PUPR dan Perkim: Budi Herman
• Plt Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan: Eva Dewiyani
• Plt Kepala Dinas Dispora: Lalu Hamdi

Daftar Pejabat yang Non-Job

Sejumlah pejabat OPD yang terdampak SOTK baru sementara tidak memiliki jabatan. Mereka termasuk:

• Kepala Dinas Perdagangan: Jamaluddin Malady
• Kepala Dinas PUPR: Sadimin
• Kepala Dinas Sosial: Nunung Tri Ningsih
• Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga: Wirawan Ahmad
• Kepala Dinas Perindustrian: Nuriyanti
• Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana: Surya Bahari
• Kepala Biro Umum: Muhammad Riadi
• Kepala Biro Administrasi Pimpinan: Khairul Akbar
• Karo Ekonomi: Najamuddin Amy
• Kepala Dinas Ketahanan Pangan: Aidy Furqan
• Kepala Administrasi Pembangunan: Izzuddin Mahili