Penangkapan Presiden Venezuela oleh Militer AS Memicu Kontroversi Internasional
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro bersama istrinya, Cilia Flores ditangkap oleh militer Amerika Serikat (AS) dalam sebuah operasi militer yang berlangsung pada Sabtu, 3 Januari 2026. Operasi ini menimbulkan reaksi beragam dari berbagai pihak, termasuk kecaman dari sejumlah pemimpin dunia. Setelah penangkapan, keduanya dibawa ke New York untuk menghadapi dakwaan pidana di negara tersebut.
Jaksa Agung AS, Pam Bondi menyatakan bahwa Nicolas Maduro akan segera menghadapi pengadilan AS. Menurut laporan Reuters, pihak berwenang AS mengatakan bahwa Departemen Kehakiman meminta bantuan militer untuk menangkap Maduro. Dewan hakim New York telah mendakwa Maduro bersama istri, putra, dua pemimpin politik, serta seorang yang diduga pemimpin geng internasional, dengan kejahatan terkait terorisme, narkoba, dan senjata.
Reaksi dari Para Ahli Hukum Internasional
Para ahli hukum internasional menilai bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah mengacaukan masalah hukum dalam operasi militer menangkap Nicolas Maduro. Jeremy Paul, profesor dari Northeastern University, menyatakan bahwa penangkapan tersebut tidak masuk akal. “Itu sama sekali tidak masuk akal,” tegasnya.
Menurut Prof Paul, tindakan penangkapan tidak dapat disebut sebagai operasi penegakan hukum jika kemudian pihak AS berbalik dan mengatakan bahwa mereka perlu menjalankan negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang legalitas operasi tersebut.
Peran Pemimpin AS dan Persetujuan Kongres
Dalam konferensi pers, Presiden Donald Trump menyalahkan Venezuela karena mencuri kepentingan minyak AS. Menurut Trump, Washington akan mengambilnya kembali dan berencana untuk memerintah Venezuela dalam jangka waktu tertentu, tanpa memberikan rincian spesifik.
Kongres AS memiliki wewenang untuk menyatakan perang, tetapi presiden adalah panglima tertinggi. Kepala Staf Trump, Susie Wiles mengatakan kepada majalah Vanity Fair dalam sebuah wawancara yang diterbitkan akhir tahun lalu, jika Trump mengizinkan beberapa aktivitas darat di Venezuela, ia memerlukan persetujuan dari Kongres.
Namun, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio mengatakan bahwa Kongres tidak diberitahu sebelum operasi hari Sabtu 3 Januari 2026. Hal ini menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam prosedur yang dilakukan oleh pemerintahan AS.
Hukum Internasional dan Standar yang Diterima
Hukum internasional melarang penggunaan kekerasan, kecuali untuk tindakan terbatas, seperti otorisasi oleh Dewan Keamanan PBB atau dalam membela diri. Perdagangan narkoba dan kekerasan geng dianggap sebagai aktivitas kriminal. Namun, tindakan itu tidak memenuhi standar internasional yang diterima tentang konflik bersenjata yang akan membenarkan respons militer.
Matthew Waxman, seorang profesor hukum di Columbia University yang mengkhususkan diri dalam hukum keamanan nasional, mengatakan bahwa “dakwaan pidana saja tidak memberikan wewenang untuk menggunakan kekuatan militer untuk menggulingkan pemerintahan asing, dan pemerintah kemungkinan akan mendasarkan hal ini juga pada teori pembelaan diri.”
Sejarah Penangkapan Pemimpin Asing oleh AS
AS belum mengakui Maduro sebagai pemimpin sah Venezuela sejak 2019, menyusul pemilihan yang menurut AS telah dimanipulasi. AS telah menangkap tersangka kriminal di negara-negara asing, termasuk Libya, tetapi mereka meminta persetujuan dari otoritas setempat.
Meskipun pemerintahan AS menggambarkan Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah, Washington belum mengakui pemimpin Venezuela lain yang mungkin telah mengizinkan penangkapan Maduro.
Pada 1989, AS menangkap Jenderal Manuel Noriega, yang saat itu pemimpin Panama dalam keadaan serupa. Dia telah didakwa atas tuduhan terkait narkoba. AS juga menuduh Noriega sebagai pemimpin yang tidak sah.
Tantangan Hukum yang Akan Dihadapi AS
Para ahli hukum skeptis AS akan menghadapi pertanggungjawaban yang berarti atas tindakannya di Venezuela, bahkan jika tindakan tersebut melanggar hukum.
