Laporan Terhadap Pandji Pragiwaksono Mengundang Perdebatan
Pandji Pragiwaksono, seorang komikus ternama di Indonesia, kembali menjadi sorotan setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Laporan ini dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Mereka menganggap bahwa materi dalam pertunjukan stand up comedy Pandji berjudul Mens Rea dinilai merendahkan, memfitnah, serta berpotensi memecah belah masyarakat.
Laporan tersebut diterima pada Rabu, 7 Januari 2026. Pelapor menyebutkan bahwa ucapan Pandji dalam acara tersebut dianggap menyinggung dan memicu kegaduhan di ruang publik. Untuk mendukung laporan mereka, pelapor menyertakan bukti berupa potongan materi komedi yang tayang melalui platform digital saat acara Mens Rea berlangsung.
Salah satu pelapor, Rizki Abdul Rahman Wahid, yang disebut sebagai Presidium Angkatan Muda NU, menjelaskan bahwa materi tersebut dianggap merendahkan dan dapat menciptakan keresahan di kalangan pemuda. Ia menyatakan bahwa pihaknya merasa perlu melaporkan hal ini karena menilai bahwa humor yang disampaikan Pandji bisa memicu konflik antar kelompok masyarakat.
Mens Rea, pertunjukan stand up comedy Pandji, membahas isu politik dan kondisi demokrasi Indonesia. Acara ini digelar di Indonesia Arena, Senayan, pada 30 Agustus 2025 dan mulai disiarkan secara digital pada 27 Desember 2025.
Tanggapan dari Pandji Pragiwaksono
Menanggapi laporan tersebut, Pandji Pragiwaksono memberikan respons melalui akun Instagram pribadinya. Saat itu, ia sedang berada di New York, Amerika Serikat. Dalam unggahan instastory-nya, ia menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan doa dari para pengikutnya.
“Hai apa kabar Indonesia, gue cuma mau bilang terimakasih untuk dukungannya, doanya banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue,” tulisnya. Ia juga menyatakan bahwa dirinya dalam kondisi baik dan akan segera kembali ke rumah setelah mengisi siaran.
Pandji tampak berjalan kaki di malam hari dengan mengenakan kupluk dan hoodie hitam. Ia juga menyampaikan harapan agar bisa terus berkarya dalam dunia komedi.
Sikap Resmi PP Muhammadiyah
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan bahwa laporan yang dilakukan oleh Aliansi Muda Muhammadiyah tidak mewakili sikap resmi organisasi. Ketua Biro Komunikasi dan Pelayanan Umum PP Muhammadiyah, Edy Kuscahyanto, menyatakan bahwa kelompok tersebut bukan bagian struktural dari Muhammadiyah.
“Memang pelaporan itu bukan sikap resmi, Mbak. Aliansi Muda Muhammadiyah juga bukan organisasi resmi di Muhammadiyah,” ujar Edy. Ia menambahkan bahwa hanya Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal yang memiliki wewenang untuk menyampaikan sikap resmi.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Taufiq Nugroho, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah. Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah tetap terbuka terhadap kritik dan tidak pernah mengeluarkan sikap resmi terkait Mens Rea.
Penjelasan Tegas PBNU
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga membantah keterlibatan organisasi dalam pelaporan Pandji. Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla menegaskan bahwa tidak ada lembaga resmi NU bernama Angkatan Muda NU.
“Kalau representasi PBNU jelas tidak,” tegas Gus Ulil. Ia menjelaskan bahwa NU sering kali dijadikan nama oleh berbagai kelompok spontan dan sementara. “Ada yang mau demo untuk isu tertentu, bikin gerakan atas nama NU. Umurnya mungkin hanya beberapa jam saja,” ujarnya.
Gus Ulil juga menyayangkan kriminalisasi terhadap komedian dan menekankan pentingnya humor dalam kehidupan berbangsa. “Kita butuh banyak ketawa di negeri ini. Kasihan kalau komedian yang bikin banyak orang tertawa harus dilaporkan ke aparat hukum. Humor adalah koentji,” tulisnya.
Pasal-Pasal KUHP dalam Konteks Kasus Ini
Dalam laporan terhadap Pandji, pelapor turut mencantumkan sejumlah pasal KUHP, termasuk Pasal 300 dan 301 KUHP, serta Pasal 242 dan 243 KUHP. Namun, berdasarkan ketentuan terbaru dalam KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023), pasal-pasal tersebut telah mengalami penyesuaian.
Ketentuan mengenai keterangan palsu di bawah sumpah yang sebelumnya diatur dalam Pasal 242 dan 243 KUHP kini diakomodasi dalam Pasal 281 dan 282 UU 1/2023. Pasal ini mengatur ancaman pidana maksimal tujuh tahun bagi siapa pun yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu dalam kondisi wajib bersumpah.
Sementara itu, Pasal 300 dan 301 KUHP yang berkaitan dengan penolakan kewajiban hukum, seperti tidak hadir sebagai saksi atau menolak bersumpah, kini masuk dalam kategori tindak pidana merintangi proses peradilan (obstruction of justice). Ketentuan barunya diatur dalam Pasal 284 UU 1/2023.
Dalam konteks kasus Pandji Pragiwaksono, pasal-pasal tersebut masih berada pada tahap pelaporan dan belum masuk ke pembuktian materiil di persidangan. Artinya, penerapan pasal akan sangat bergantung pada hasil penyelidikan aparat penegak hukum serta kecukupan unsur pidana yang dituduhkan.
