OTT Kepala Daerah Masif, ICW Soroti Kekurangan Pengawasan dan Tata Kelola Partai

Penangkapan Wali Kota Madiun dan Bupati Pati Mengungkap Masalah Struktural Korupsi di Pemerintahan Daerah

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo pada Senin, 19 Januari 2026, menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi isu serius di lingkungan pemerintahan daerah. Kasus ini tidak hanya menjadi bukti adanya praktik korupsi, tetapi juga mengungkap kelemahan sistem pengawasan internal dan tata kelola partai politik dalam memilih calon kepala daerah.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Seira Tamara, menyatakan bahwa kasus ini tidak bisa dilepaskan dari dua faktor utama: lemahnya pengawasan internal di pemerintah daerah serta buruknya tata kelola partai politik sebagai pengusung calon kepala daerah. Ia menilai, sistem pengawasan dan proses politik yang ada masih membuka ruang besar bagi terjadinya korupsi.

Korupsi di Tingkat Pemerintahan Daerah Terus Berulang

Menurut data ICW, belum genap satu tahun masa jabatan pemerintahan daerah hasil pemilihan terakhir, sudah terdapat delapan kepala dan wakil kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Enam di antaranya terjaring OTT KPK sepanjang 2025, sementara dua lainnya ditangkap pada pertengahan Januari 2026.

“Deretan kasus ini menambah akumulasi panjang korupsi kepala daerah yang terus berulang dari tahun ke tahun,” ujar Seira. Dari pemantauan ICW sepanjang 2010 hingga 2024, sebanyak 356 kepala daerah tercatat tersangkut perkara korupsi. Angka tersebut menunjukkan bahwa korupsi di tingkat pemerintah daerah bukanlah masalah insidental, melainkan masalah struktural yang membutuhkan pembenahan menyeluruh.

Titik Rawan Korupsi di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa

Seira menyoroti sektor pengadaan barang dan jasa sebagai salah satu titik rawan korupsi. Dua persoalan utama yang disorot adalah kerentanan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokmil) terhadap intervensi serta lemahnya pengawasan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pokmil berada di bawah instansi yang sama dengan pelaksana proyek, sehingga rentan terhadap tekanan baik dari atasan internal maupun pihak eksternal. Sementara itu, APIP seharusnya dapat mencegah praktik manipulasi sejak tahap awal lelang. Jika pelaku usaha dengan penawaran terbaik tidak dipilih, seharusnya itu menjadi pintu masuk investigasi.

Kewenangan Kepala Daerah dalam Pengisian Jabatan

Selain pengadaan, Seira juga menyoroti besarnya kewenangan kepala daerah dalam pengisian jabatan. Mengacu pada Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), kepala daerah berperan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang menentukan jabatan pimpinan tinggi pratama.

Panitia seleksi hanya mengajukan tiga nama, sementara penentuan akhir tetap berada di tangan kepala daerah. Skema ini membuka ruang intervensi dan potensi jual beli jabatan. Dalam konteks dugaan jual beli jabatan perangkat desa yang disangkakan kepada Sudewo, ICW menilai kerentanan tetap ada meski kepala daerah tidak terlibat langsung.

Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Dinilai Bukan Solusi

ICW juga menanggapi wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Menurut Seira, wacana tersebut kerap salah sasaran karena akar persoalan justru berada pada proses kandidasi di internal partai politik. Ia menyebut mekanisme kaderisasi dan pendidikan politik tidak dijalankan secara serius. Partai lebih fokus pada kemenangan, bukan pada integritas dan kapasitas kandidat.

Akibatnya, banyak calon kepala daerah hanya mengandalkan popularitas tanpa rekam jejak dan jaminan integritas yang memadai. Faktor lain adalah mahalnya biaya politik. Biaya kontestasi politik di tingkat provinsi bisa mencapai Rp50 miliar hingga Rp100 miliar, yang kemudian mendorong kepala daerah terpilih untuk mengembalikan modal melalui praktik korupsi.

Desakan Pembenahan Sistemik

Atas berbagai persoalan tersebut, Seira mendesak pembenahan sistemik, termasuk merancang ulang fungsi pengawasan internal agar terpisah dari kekuasaan pemerintah daerah. Kelompok Kerja Pemilihan pengadaan perlu dijadikan unit yang independen dan terpisah dari kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah terkait.

Lebih lanjut, Seira menekankan pentingnya reformasi menyeluruh terhadap tata kelola partai politik, mulai dari rekrutmen hingga kaderisasi. Tanpa perbaikan di hulu, yaitu di partai politik, maka kualitas kepala daerah akan terus bermasalah dan lingkaran korupsi sulit diputus.