pinrangpost.com – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan bahwa pelayanan satu pintu menjadi solusi dalam menekan jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja secara non-prosedural. Dalam dialog publik terkait pelindungan PMI di Kantor KemenP2MI, Jakarta, Selasa, Menteri Karding menyampaikan bahwa regulasi ke depan harus menetapkan bahwa orang yang ingin bekerja di luar negeri harus melalui satu pintu yang ditetapkan oleh kementerian tersebut.
Menteri Karding juga menyampaikan bahwa sebanyak 80 persen PMI yang menjadi korban eksploitasi merupakan pekerja yang berangkat secara non-prosedural. Hal ini menyebabkan pemerintah kesulitan dalam memantau lokasi, bidang kerja, durasi pekerjaan, serta jaminan dan pelindungan pekerjaan PMI. Oleh karena itu, kebijakan pelayanan satu pintu diharapkan dapat memudahkan pemerintah dalam mendata WNI yang ingin bekerja di luar negeri, termasuk pekerja magang dan musiman.
Selain itu, Menteri Karding juga menekankan pentingnya penguatan sistem vokasi dan peningkatan sumber daya manusia untuk meningkatkan pelindungan bagi WNI. Namun, dari kebutuhan 1 juta pekerja, Indonesia hanya mampu memenuhi 267 ribu. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sistem yang terencana dan terstruktur dalam perekrutan, pelatihan, pengiriman, dan penempatan pekerja migran.
Menteri Karding menambahkan bahwa jika sistem ini dapat dikelola dengan baik, maka pemerintah dapat membagi beban dengan Kementerian Luar Negeri dalam menangani pekerja migran. Sejak 2007 hingga November 2024, Kementerian P2MI mencatat terdapat 5.181.482 PMI yang ditempatkan di berbagai negara. Malaysia menjadi negara tujuan terbanyak dengan jumlah 1.409.961 orang, diikuti oleh Taiwan, Hong Kong, Arab Saudi, dan beberapa negara lainnya seperti Singapura, Korea Selatan, dan Oman.
