pinrangpost.com – JAKARTA – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas lahan kelapa sawit di Indonesia sangat dimungkinkan untuk terwujud. Pasalnya, masih banyak lahan marginal yang belum dimanfaatkan secara optimal dan dapat ditanami dengan tanaman kelapa sawit. Bahkan, jika perluasan lahan perkebunan sawit dilakukan di lahan yang tidak berhutan, hal tersebut tidak akan berdampak pada deforestasi.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Pusat Studi Sawit Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Budi Mulyanto. Menurutnya, di dalam kawasan yang diklaim sebagai hutan oleh pemerintah, masih terdapat banyak lahan yang sebenarnya tidak berhutan. Pernyataan Menteri Kehutanan yang akan menyediakan lahan seluas 20 juta hektar untuk pengembangan pangan dan energi dinilai sangat relevan, baik dari segi teknis maupun regulasi.
“Banyak orang memiliki persepsi bahwa seluruh kawasan hutan adalah hutan, namun kenyataannya tidak demikian. Dari total 120 juta hektar daratan yang diklaim sebagai kawasan hutan, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa terdapat 31,8 juta hektar yang sebenarnya tidak berhutan,” jelas Budi Mulyanto dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa (7/1/2025).
Budi menjelaskan bahwa pengembangan perkebunan sawit di lahan marginal justru akan membuat lahan tersebut menjadi lebih hijau dan produktif, baik secara sosial maupun ekonomi. Hal ini sangat berkontribusi dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) yang dianjurkan oleh PBB. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan penjelasan yang rasional dan didukung oleh data yang relevan kepada masyarakat, agar tidak terjadi salah paham, terutama dalam aspek kelestarian lingkungan.
Indonesia merupakan negara yang luas dengan luas lahan daratan sekitar 190 juta hektar, sementara sisanya terdiri dari lautan yang mencapai 4 kali luas daratan. Dari total 190 juta hektar tersebut, hanya sekitar sepertiga yang digunakan untuk berbagai kegiatan oleh penduduk Indonesia yang mencapai 282 juta jiwa. Sepertiga luas lahan tersebut dikenal sebagai Areal Penggunaan Lain (APL), sedangkan sisanya yang mencapai dua pertiga lahan daratan diklaim sebagai Kawasan Hutan.
“Banyak orang memiliki persepsi bahwa seluruh kawasan hutan adalah hutan, namun kenyataannya tidak demikian. Dari total 120 juta hektar daratan yang diklaim sebagai kawasan hutan, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa terdapat 31,8 juta hektar yang sebenarnya tidak berhutan,” jelas Budi.
Di lahan yang tidak berhutan ini, terdapat berbagai kegiatan seperti perkebunan rakyat, transmigrasi, tambak, pertanian lahan kering, sawah, pertambangan, pelabuhan/bandara, padang rumput/alang-alang, dan belukar.
“Jadi, lahan seluas 31,8 juta hektar tersebut adalah milik masyarakat dan juga lahan yang terlantar. Oleh karena itu, sangat penting untuk segera memperbaiki data dan administrasi tenurialnya, dan di lahan inilah pengembangan perkebunan sawit dapat dilakukan. Oleh karena itu, sangat tidak relevan untuk mengaitkan perluasan lahan perkebunan sawit dengan deforestasi,” tutur Guru Besar IPB ini.
Menurut Budi, saat ini merupakan kesempatan yang baik untuk memperbaiki data dan pemanfaatan lahan baik secara spasial maupun tekstual. Kenyataannya, definisi kawasan hutan dan hutan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak diterapkan secara rasional dan proporsional. Hal ini menimbulkan berbagai masalah dalam pembangunan bangsa dan negara, termasuk masalah dengan hutan yang sangat berharga bagi keberlanjutan NKRI.
