Pinrangpost.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dilaksanakan hari ini di seluruh Indonesia. Anggaran sebesar Rp71 triliun telah disiapkan dalam APBN untuk menjalankan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini.
Program Makan Bergizi Gratis didukung oleh 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 27 provinsi dan akan terus bertambah hingga 1 Maret 2025 dengan target 937 unit SPPG beroperasi. SPPG ini akan memberikan layanan kepada jutaan penerima manfaat, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, anak bayi, dan anak sekolah.
Dedek Prayudi, Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden, menyampaikan bahwa program ini ditargetkan akan menjangkau 15-20 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025. “Ini adalah satu bagian integral dari program makan bergizi gratis,” ujarnya.
Menu Rp10 Ribu Makan Bergizi Gratis
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa anggaran untuk program makan bergizi gratis adalah sebesar Rp10.000 per hari. Indeks gizi minimum yang ditargetkan adalah Rp10.000 per hari per anak atau ibu hamil. Meski sebelumnya pemerintah berharap dapat mengalokasikan Rp15.000 per hari, namun kondisi anggaran saat ini memungkinkan angka Rp10.000 sebagai batas realistis yang tetap efektif.
“Kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu 10.000 per hari, kita ingin 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 sudah cukup, bermutu, dan bergizi,” ungkap Prabowo.
Prabowo juga menegaskan bahwa program ini akan bekerja sama dengan bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan perlindungan sosial, untuk memberikan dukungan maksimal kepada masyarakat, terutama kelompok buruh.
“Dengan bantuan sosial dan perlindungan sosial lainnya, termasuk PKH dan bantuan sosial pemerintah, kita ingin memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok buruh, mendapatkan dukungan yang maksimal. Tentunya, kita ingin memperbaiki di masa depan,” tegasnya.
Ancaman Defisit APBN Melebar
Ekspektasi ekonom dan Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis berpotensi membebani keuangan negara. Ia menyebut bahwa program ini akan memotong hampir 10% dari total anggaran pendidikan nasional di tahun 2025, setara dengan Rp71 triliun.
Walaupun program ini juga memiliki dampak positif bagi ekonomi, Nailul memperingatkan bahwa alokasi anggaran yang besar dapat membebani keuangan negara dan mengurangi ruang fiskal untuk program prioritas lainnya.
