pinrangpost.com – Transformasi digital telah menjadi keharusan dalam pelayanan kesehatan saat ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat digitalisasi dalam sektor kesehatan guna mencapai sistem kesehatan yang lebih efisien dan terjangkau. Selain aspek teknologi, transformasi ini juga mencakup berbagai elemen dalam pembangunan kesehatan secara menyeluruh.
“Peran berbagai pihak, termasuk organisasi profesi, institusi pendidikan, organisasi kemasyarakatan, sektor swasta, serta lembaga pemerintah, sangat penting dalam mewujudkan sistem kesehatan yang lebih baik. Kolaborasi yang solid antar stakeholder menjadi kunci mencapai tujuan,” ujar Ketua PB Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia (PGI), Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB, FACP, FACG dalam pernyataannya, dikutip, Senin (6/1/2025).
Menurutnya, kerja sama antara Kementerian Kesehatan dan stakeholder dalam membangun kesehatan masih belum optimal. Untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam bidang kesehatan, kolaborasi antara semua pihak perlu ditingkatkan.
PGI sebagai salah satu organisasi profesi turut aktif dalam berbagai aspek pembangunan kesehatan, terutama di bidang saluran cerna. Hal ini dilakukan melalui Continuing Medical Education (CME) untuk meningkatkan capacity building dokter umum, spesialis, dan subspesialis di bidang gastroenterologi, serta riset multisenter dan uji klinik. Selain itu, PGI juga berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti seminar, webinar, dan media sosial.
PGI juga sering memperbarui konsensus dalam bidang gastroenterologi berdasarkan bukti ilmiah yang dapat menjadi panduan bagi tenaga medis di seluruh Indonesia. Mereka juga mengirimkan pakar untuk memberikan pandangan ahli kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait obat-obatan baru yang akan beredar di Indonesia. Selain itu, PGI juga turut aktif dalam penyusunan Health Technology Assessment (HTA) dan formulasi obat nasional.
Upaya Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan Undang-Undang Kesehatan 17/2023 dan peraturan pelaksananya seperti PP No 28/2024 masih belum berjalan mulus. Beberapa kebijakan yang terkesan terburu-buru justru menimbulkan kesan bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan sebelumnya seakan terkubur begitu saja. Jika tidak diantisipasi dengan baik, benturan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta antara berbagai pihak di sektor kesehatan, dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan.
Transformasi kesehatan yang mencakup enam pilar utama, yaitu layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan, dan teknologi, terus diupayakan melalui berbagai terobosan. Sejumlah aturan baru telah dibuat untuk mendukung pencapaian tersebut. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah dalam hal implementasi, terutama terkait pemerataan akses layanan kesehatan dan evaluasi berkelanjutan.
Kendala utama yang masih dihadapi adalah kurang optimalnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat, termasuk pelaku kesehatan itu sendiri. Ego sektoral masih menjadi hambatan dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Konsep Sistem Kesehatan Akademik (AHS) yang pertama kali dicanangkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya merupakan sebuah langkah yang tepat untuk memperkuat sinergi antara berbagai pihak terkait. Namun, pada kenyataannya, dukungan terhadap konsep ini tampaknya masih setengah hati.
