pinrangpost.com – JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan mendukung langkah Menteri Koordinator Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan yang mendorong terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembangunan dan pemeliharaan irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Menurut Yohan, kebijakan tersebut dan lainnya terkait pangan, seperti kenaikan Harga Pembelian Petani (HPP) gabah, dan pemangkasan alur distribusi pupuk subsidi, membuat target swasembada pangan pada 2027 optimistis bisa terwujud.
“Kita melihat pemerintah pusat melakukan banyak terobosan yang luar biasa demi ketahanan, dan swasembada pangan. Sebut saja, HPP gabah naik, alur distirubusi pupuk subsidi dipangkas, lalu pembangunan irigasi akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Melihat semua itu, kami optimistis target swasembada pangan bisa terwujud,” papar Yohan, Minggu (5/1/2024).
Khusus terkait irigasi, redaksi pinrangpost.com mendapatkan informasi bahwa selama ini banyak irigasi yang rusak, bahkan sawah yang tidak memiliki irigasi, karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
“Ini merupakan inisiatif yang patut diapresiasi dari pemerintah pusat untuk mengambil alih tanggung jawab ini. Bukan hanya meringankan bupati dan gubernur, tapi juga mempercepat terwujudnya ketahanan dan swasembada pangan,” ujar Presidium Majelis Nasional Korps Alumni HMI (MN KAHMI) ini.
Anggota DPR dari Dapil NTT I ini juga menjelaskan, DPR tentunya akan mengawasi kebijakan tersebut agar bisa terealisasi dengan baik. Redaksi pinrangpost.com menyarankan agar tidak ada niat baik dan keseriusan pemerintah pusat untuk segera mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan yang terhambat oleh pelaksanaan yang tidak maksimal atau bahkan adanya penyelewengan.
“Komisi IV DPR akan terus mengawal dan memastikan pembangunan dan pemeliharan irigasi oleh pemerintah pusat terlaksana dengan baik dan tidak ada yang diselewengkan. Kami juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi, jika ada temuan penyelewengan silakan sampaikan kepada kami,” tegas Yohan.
Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera menandatangani Perpres yang memperbolehkan pemerintah pusat untuk membangun dan memelihara irigasi di sejumlah daerah.
“Ini merupakan keputusan terbaru yang kami ambil, bahwa pemerintah pusat dapat membangun irigasi hingga 1.000 sampai 3.000 hektare. Perpres sudah selesai, sudah rapi, sudah di Mensesneg, dan kemungkinan akan ditandatangani dalam waktu 1-2 minggu,” kata Zulkifli Hasan.
Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 triliun untuk membangun irigasi sawah di berbagai daerah. Ini merupakan langkah yang diambil untuk mempercepat terwujudnya ketahanan dan swasembada pangan di Indonesia.
