pinrangpost.com – JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BP Danantara masih menunggu resmi dari pemerintah, meskipun seharusnya diluncurkan pada akhir 2024 lalu. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi dasar hukum pendirian BP Danantara juga belum diterbitkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Keterlambatan ini menimbulkan pertanyaan tentang dampaknya bagi investasi dan perekonomian nasional. Nailul Huda, ekonom dari Center of Economics and Law Studies (Celios), menilai bahwa Danantara memiliki potensi untuk menjadi pilar investasi di Indonesia dan menjadi instrumen utama bagi pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8%, seperti yang ditargetkan oleh pemerintah pusat.
Meskipun tidak secara jelas, Huda mengatakan bahwa ada dampak negatif bagi investasi dan perekonomian akibat keterlambatan pendirian Danantara. Menurutnya, Indonesia memerlukan alat baru untuk memperkuat investasi dan tidak hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga untuk mengerek pertumbuhan ekonomi.
“Tidak bisa mengandalkan konsumsi rumah tangga, kita perlu sumber baru, salah satunya investasi. Dengan pengelolaan investasi yang efektif, kita dapat melihat peningkatan ekonomi yang signifikan,” ujar Huda saat diwawancarai pada Senin (13/1/2025).
Danantara diperlukan karena aset BUMN belum dimanfaatkan secara optimal. Huda berharap bahwa dengan tangan dingin Danantara, pengelolaan investasi dapat dilakukan secara profesional dan terarah.
“Jika dikelola oleh Danantara, diharapkan akan ada pengelolaan yang lebih profesional dan terarah, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
“Dengan model pengelolaan yang profesional, Danantara diharapkan dapat mengurangi risiko intervensi dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil untuk investasi,” tambahnya.
