pinrangpost.com – JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Mohammad Toha mengkritik keras usulan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disuarakan oleh Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. Menurut Toha, penggunaan dana zakat untuk MBG merupakan usulan yang salah kaprah dan melenceng dari Program Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo.
Toha yang juga merupakan politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan bahwa DPR telah menganggarkan sebesar Rp71 triliun untuk MBG selama 6 bulan. Bahkan, ada rencana penambahan anggaran sebesar Rp140 triliun pada bulan Juli atau Agustus 2024. Oleh karena itu, usulan penggunaan dana zakat untuk MBG dinilai oleh Toha sebagai mimpi di siang bolong.
“Yang saya tahu, DPR telah menganggarkan Rp71 triliun untuk MBG selama 6 bulan. Ada juga rencana penambahan Rp140 triliun pada bulan Juli atau Agustus 2024, kenapa tiba-tiba Ketua DPD RI mengusulkan sumber anggaran MBG dari zakat. Ini seperti mimpi di siang bolong,” ujar Toha pada Kamis (16/1/2025).
Menurut Toha, MBG adalah Program Pemerintahan Presiden Prabowo yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 dan sumber anggaran program tersebut berasal dari APBN. Dia juga menegaskan bahwa pemerintah sudah memiliki skema untuk menyukseskan MBG dan akan bertanggung jawab untuk memenuhi anggaran yang diperlukan. Oleh karena itu, usulan penggunaan dana zakat untuk MBG dinilai oleh Toha tidak tepat sasaran.
Toha juga menyoroti ajaran Islam yang hanya memperuntukkan zakat untuk delapan kelompok (asnaf), seperti fakir, miskin, amil (petugas zakat), terlilit utang, baru masuk Islam (muallaf), budak (hamba sahaya), pendakwah, dan musafir yang kehabisan uang. Oleh karena itu, Toha mempertanyakan apakah 82,9 juta pelajar yang ditargetkan menerima MBG tahun 2025 masuk ke dalam delapan kategori tersebut.
“Sesederhana ini memahami peruntukan zakat, apakah 82,9 juta pelajar yang ditargetkan menerima MBG tahun 2025 masuk 8 kategori tersebut?” tuturnya.
Toha juga sangat menyayangkan usulan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI. Dia menegaskan bahwa kondisi keuangan negara memang belum baik, namun usulan yang disampaikan seharusnya yang mencerdaskan, bukan menyeleweng dari kaidah keilmuan. Apalagi, ini menyangkut ajaran agama.
“Apa kita tega mengategorikan semua pelajar yang menjadi sasaran MBG itu fakir atau miskin. Ingat, program MBG ini untuk semua golongan, termasuk pelajar nonmuslim. Jangan sampai usulan ini justru mengarah pada penistaan agama,” pungkasnya.
