pinrangpost.com – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Daniel Johan merespons pemagaran laut di pesisir laut Tangerang, Banten yang diduga akan menjadi lokasi reklamasi oleh sekelompok orang. Ia mendesak pemerintah untuk segera mengungkap pelaku utama di balik pembangunan pemagaran laut yang telah membuat heboh publik.
“Terdapat indikasi reklamasi yang terjadi di pemagaran pembangunan pagar laut di Tangerang. Pemerintah tidak hanya perlu mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas pemagaran ini, tetapi juga harus melakukan tindakan hukum agar masyarakat percaya bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum,” ujar Daniel Johan saat menghadiri Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Ia juga mengungkapkan bahwa jika pemagaran laut seluas 30,16 km ini berhasil direklamasi, maka akan menjadi daratan seluas 3.000 hektar. Jika dijual dengan harga minimal Rp10 juta per meter, maka potensi kerugian negara dapat mencapai Rp300 triliun. “Jumlah ini sangat besar, terutama karena akan menjadi milik pihak ketiga,” tambahnya.
Daniel menekankan bahwa pengungkapan pelaku utama di balik pemagaran laut ini harus dilakukan segera, terutama karena lokasinya yang berada dekat dengan wilayah khusus Jakarta. “Pemagaran laut ini berada di dekat wilayah khusus Jakarta. Bagaimana kita dapat mempercayai bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki kemampuan untuk menjaga laut Indonesia jika kita bahkan tidak dapat mencegah hal ini terjadi di depan mata kita,” tegasnya.
Legislator yang berasal dari Dapil Kalimantan Barat ini juga menyoroti bahwa pemerintah belum menunjukkan tindakan hukum yang memadai untuk mengungkap kasus pemagaran laut di Tangerang ini. “Setelah mendengar pemaparan dari Menteri KPP, saya melihat bahwa tidak ada semangat atau upaya penegakan hukum yang dilakukan. Padahal, KKP memiliki penyidik. Tetapi apa gunanya jika tidak diikuti dengan tindakan hukum yang nyata?” ungkapnya.
Daniel juga menyoroti bahwa anggaran untuk pengawasan di KKP sangat minim, sehingga menghambat proses pembongkaran pemagaran laut yang tidak dapat dilakukan dengan cepat. “Biaya untuk membongkar pemagaran laut ini sangat mahal. Namun, dari mana KKP akan mendapatkan anggaran tersebut? Bahkan untuk membeli solar saja sudah sulit. Jika pun ada anggaran, kemungkinan besar akan digunakan untuk hal lain,” paparnya.
Hingga saat ini, proses pembongkaran pemagaran laut ini telah melibatkan KKP, DPR, TNI AL, Polri, Bakamla, KPLP, dan Pemerintah Provinsi Banten, serta melibatkan 1.210 nelayan yang menggunakan 223 kapal. Saat ini, sudah ada 5 kilometer pemagaran laut yang berhasil dibongkar.
Reporter digital yang menggemari berita olahraga, kegiatan komunitas, dan isu pergerakan anak muda. Ia hobi berlari pagi, bermain badminton, dan menonton pertandingan olahraga. Ketika istirahat, ia menyukai membaca artikel inspiratif. Motto: “Semangat dalam berita harus sama kuatnya dengan semangat di lapangan.”
